Bowo Tiktokers 2024

29/02/2024

Ryaas Rasyid Turun Gunung! Pakar Otonomi Ini Sebut Jokowi Tidak Tahu Malu dan Nekat


Pakar otonomi daerah Ryaas Rasyid memberikan pernyataan keras terkait kondisi politik Indonesia pasca kontestasi Pemilu 2024. Ryaas Rasyid dalam pernyataannya memberikan kritik pedas untuk Jokowi. Menurut Ryaas Rasyid suatu negara akan rusak jika pemimpinnya itu culas, tidak bisa dipercaya dan bermain yang tidak benar. Ryaas Rasyid kemudian menyebut Jokowi tidak memiliki jiwa leadership. "Ini ancaman besar terhadap negara. Jokowi tidak tahu malu, nekat, berani menghadapi segala hujatan, tanpa merasa bersalah," ujar Ryaas Rasyid seperti dilihat dari tayangan Youtube Abraham Samad Speak Up. Ryaas Rasyid juga mengutarakan bahwa Jokowi itu lahir dari perut pencitraan. Ia tegas mengatakan jangan menerima sebagai satu kebenaran karena bagi orang Islam itu adalah hal musyrik.

28/02/2024

Dugaan Kecurangan Meluas, Protes dan Rencana Pengajuan Hak Angket Mengemuka


Demonstrasi mempertanyakan hasil pemilu mulai bergulir di beberapa kota, termasuk ibu kota Jakarta. Secara bergiliran massa dari beragam kelompok datang ke depan Istana Presiden, juga ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Massa memprotes hasil pemilu yang berlangsung 14 Februari lalu, yang diduga sarat kecurangan. Yang menarik demonstran yang turun bukan saja warga atau mahasiswa yang marah, tetapi juga ibu rumah tangga, pensiunan polisi, dosen, dan guru besar. Salah seorang di antaranya adalah pakar hukum tata negara, Dr. Bivitri Susanti, yang oleh masyarakat luas kini dikenal sebagai penggagas dan narrator film “Dirty Vote.” Film dokumenter eksplanatori yang menjelaskan disain berbagai upaya mencurangi pemilu 2024 itu sudah ditonton lebih dari 20 juta orang dalam tujuh hari terakhir.

27/02/2024

Kecewa Pemilu Curang, Gerakan Aksi Rakyat Gugat Pemilu Tuntut Pemakzulan Jokowi


Gerakan Aksi Rakyat Gugat Pemilu 2024 mendeklarasikan maklumat untuk memprotes dugaan kecurangan pemilu yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Mereka menuntut pemakzulan Presiden Jokowi sebagai buntut dari kecurangan ini. Dalam maklumat itu, Gerakan Aksi menyatakan kecewa dengan Jokowi yang dinilai tak mampu menyelenggarakan pemilu dengan netral, jujur dan adil. Mereka pun menolak pemilu curang pada 14 Februari 2024, menuntut semua pihak yang terlibat kecurangan ditangkap dan diadili, dan menuntut memecat semua Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Tak hanya itu, mereka menyatakan mendukung aksi mahasiswa menegakkan demokrasi. Mereka juga mendesak DPR menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi. Cepi Budi Muliawan, perwakilan Gerakan Aksi, menyatakan aspirasi utamanya adalah memprotes kecurangan Pemilu 2024. Menurut dia, kecurangan pemilu tak hanya merugikan pasangan calon, fraksi politik, hingga partai. Dia mengatakan kecurangan pemilu telah merugikan rakyat luas.

27/02/2024

Mantan KSAU Pimpin Petisi FPRD Nyatakan Kecurangan TSM di Pilpres 2024, Desak Pemilu Ulang dan Presiden Mundur Terhormat


Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi (FPRD) mengeluarkan petisi terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Kelompok yang terdiri dari jajaran purnawirawan TNI-Polri, akademisi, budayawan, dan tokoh masyarakat ini menyatakan telah terjadi kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tahun ini. Agus menduga terjadi ketidaknetralan presiden dengan melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bahkan melakukan pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, dan perangkat desa. Di samping itu, FPRD menduga telah terjadi intimidasi dan pengarahan pilihan rakyat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah, kemudian melakukan politisasi bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) serta penyalahgunaan fasilitas negara untuk melakukan kampanye terselubung. Ia menjelaskan berbagai dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 telah memicu munculnya kritikan dari guru besar, para pakar, para tokoh bangsa, akademisi serta gelombang demonstrasi masyarakat menolak hasil Pemilu, khususnya Pilpres 2024 yang dapat menimbulkan konflik. Namun Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan disebut Agus Supriatna seolah-olah membiarkan serta mengabaikan hal-hal tersebut di atas.

26/02/2024

Pengamat Politik Ray Rangkuti Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pemilu Ulang


Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mendorong adanya hak angket yang akan diajukan sejumlah partai politik melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Hak angket itu bertujuan menyelediki dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu 2024. Sehingga satu jalan untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu bisa melalui jalan hak angket. Dalam hak angket, kata dia, akan diselediki dugaan keterlibatan Jokowi tentang penggunaan bantuan sosial dalam pelaksanaan pemilu. Selain penggunaan bansos, hak angket itu pun akan menelusuri benar apa tidak keterlibatan ketidaknetralan aparat TNI-Polri, aparatur sipil negara (ASN), serta aparatur desa, dalam Pemilu 2024 ini. "Itu yang akan diangket karena itu wilayah eksekutif, wilayah politik," tutur dia. Hak angket, kata Ray, bisa berujung pada pembatalan proses pemilu yang baru berlangsung pada 14 Februari lalu. Menurut dia, pemilu ulang itu bisa terjadi secara keseluruhan atau bisa juga setengah dari proses pemilu tersebut. Tergantung skala kerusakan pada pemilu itu. Baik itu bansos, hingga yang terberat adalah pemungutan dan penghitungan suara.

24/02/2024

Timnas AMIN Temukan Pola Kecurangan Baru di Pilpres, Bambang Widjojanto: Tambah 100 Suara Tiap TPS

Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) menduga terdapat pola kecurangan dalam Pilpres 2024. Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Bambang Widjojanto menyebut pola kecurangan tersebut berupa penggelembungan sebanyak 100 suara di tiap Tempat Pemilihan Suara (TPS). Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Bambang Widjojanto mengklaim kecurigaan itu didapatkan Pihaknya, kata dia, mencurigai kecurangan tersebut usai melakukan audit forensik terhadap form C1-PPWP yang masuk ke sistem Sirekap. "Sekarang ada pola lain, karena ini sudah ketahuan loncatannya 600, 700, 800 (per TPS), kira-kira di angka itu, sekarang ini kami menduga penambahannya itu dilakukan 100-100 (suara) setiap TPS. Ada pola itu," kata Bambang. Bambang menyebut pola ini sebagai bukti dugaan rekayasa pada sistem pengumpulan penghitungan suara. Ia pun mengaku tim IT forensik Timnas AMIN mampu membuktikan hal tersebut. "Tim IT forensik kami, kita bisa membuktikan bahwa rekayasa sistem itu terjadi," ujar dia yang pernah menjadi pimpinan KPK tersebut. Bambang juga menduga ada upaya pengaturan (setting) algoritma sistem dalam server KPU untuk memenangkan paslon tertentu.

23/02/2024

Roy Suryo Bongkar Biang Kerok Kecurangan Sistematis Sirekap KPU, Dari Tender Bermasalah, Tidak Pernah Diuji Hingga Server Berada Di Luar Indonesia

Pakar IT dan telematika Roy Suryo turut mengomentari kacau balaunya sistem Sirekap milik KPU. Dalam sebuah video yang diunggah akun media sosial X pada Minggu (18/2/2024), Roy Suryo mengatakan kalau sistem Sirekap ini tidak proper, tidak ada uji publik dan uji teknis di pelaksanaan. Padahal, kata Roy Suryo, banyak peneliti-peneliti dan profesor-profesor dari BRIN misalnya dan punya badan riset. Karena apa? Menurut Roy Suryo sistem itu sebelum dipakai dan dilaksanakan diuji dulu erornya seberapa. Roy Suryo menemukan Sistem Optical Character Recognition (OCR) atau Optical mark recognition (OMR) yang sudah biasa dipakai di perguruan-perguruan tinggi ketika melakukan seleksi mahasiswa baru masuk. Roy Suryo mengungkapkan biang kerok kecurangan sistematis di Sirekap KPU ID karena tender bermasalah, tidak pernah diuji dan server berada di luar Indonesia.

22/02/2024

Kenyataan Sesuai Dengan Film Dirty Vote, Pemilu 2024 Sangat Jauh Dari Luber Jurdil

Film Dirty Vote juga membahas potensi kecurangan kepala daerah. Potensi tersebut berupa mobilisasi birokrasi, izin lokasi kampanye, serta memberikan sanksi atau membiarkan kepala desa yang tidak netral. Wewenang dan potensi kecurangan juga berpeluang dilakukan seorang kepala desa. Alasannya, mereka berwenang menentukan data pemilih, penggunaaan dana desa, data penerima Bansos, PKH, dan BLT, serta wewenang lain berupa alokasi Bansos. Selain di level daerah, kecurangan juga terjadi di level atas alias pejabat pemerintah. Mereka mengambil contoh tindakan yang dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lewat sebuah video yang mengkampanyekan paslon tertentu.

21/02/2024

Tiga Orang Wanita Tertangkap Tangan Coblos Sisa Surat Suara di Dua TPS || Lakukan Kecurangan Demi Menangkan Paslon 02


Bawaslu Maluku Utara tengah menyelidiki dugaan pencoblosan surat suara sisa di dua TPS di Desa Akelamo, Cinga-cinga, Halmahera Barat. Kejadian ini terungkap saat tiga orang wanita kedapatan mencoblos 30 surat suara di dua TPS. Dugaan pencoblosan surat sisa ini terjadi pada hari pemungutan suara, Rabu 14 Februari 2024. Kecurangan ini menambah daftar panjang temuan kasus serupa yang marak di-upload di media sosial. Salah satu yang sempat viral terjadi di TPS 53, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.

20/02/2024

Kecurangan Dalam Pemilu 2024 Dimana Ada Silent Majority Yang Ditekan Oleh Oknum Aparat

Silent majority dipopulerkan oleh Presiden AS Richard Nixon dalam pidatonya di televisi pada tanggal 3 November 1969, yang mengatakan bahwa , “And so tonight — to you, the great silent majority of my fellow Americans — I ask for your support.” Hal tersebut merujuk pada definisi bahwa sekelompok besar orang yang tidak mengungkapkan pendapatnya di depan umum. Silent majority mengacu pada sebagian besar masyarakat yang tidak terlibat aktif dalam politik dan merasa kepentingannya tidak terwakili. Kelompok silent majority adalah pemilih yang biasa-biasa saja yang hidupnya tidak begitu dipengaruhi oleh politik atau diskusi publik. Meskipun mereka mungkin memiliki preferensi politik, mereka lebih s**a diam-diam dan mungkin tidak menyatakan siapa yang mereka dukung secara terbuka. pendukung senyap atau silent majority menjadi kelompok yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Kelompok silent majority dipaksa tertarik pada program kerja yang ditawarkan kubu 02. Yang mana seharusnya, mereka cenderung memilih kandidat yang memiliki track record yang baik dan dapat dipercaya untuk memimpin.

19/02/2024