DESA SMART, Jalan Kerato, Sumbawa Besar (2025)

30/07/2025

🔍 Geliat Desa NTB dalam Digitalisasi: Enam Berita Terkini dan Daftar Desa Teraktif Versi Pantau SID Nusa Tenggara Barat, [...]

09/05/2025

𝗦𝗲𝘁𝗲𝗹𝗮𝗵 𝟮𝟱 𝗧𝗮𝗵𝘂𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗷𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻, 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝘀𝗶 𝗣𝘂𝗹𝗮𝘂 𝗦𝘂𝗺𝗯𝗮𝘄𝗮 𝗠𝗮𝘀𝘂𝗸 𝗗𝗮𝗳𝘁𝗮𝗿 𝗣𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗣𝗲𝗺𝗲𝗸𝗮𝗿𝗮𝗻.

𝙋𝙪𝙡𝙖𝙪 𝙎𝙪𝙢𝙗𝙖𝙬𝙖 𝙗𝙚𝙧𝙨𝙞𝙖𝙥 𝙟𝙖𝙙𝙞 𝙥𝙧𝙤𝙫𝙞𝙣𝙨𝙞 𝙢𝙖𝙣𝙙𝙞𝙧𝙞 𝙨𝙚𝙩𝙚𝙡𝙖𝙝 𝙢𝙖𝙨𝙪𝙠 𝙙𝙖𝙛𝙩𝙖𝙧 8 𝙥𝙧𝙤𝙫𝙞𝙣𝙨𝙞 𝙥𝙧𝙞𝙤𝙧𝙞𝙩𝙖𝙨 𝙣𝙖𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙫𝙚𝙧𝙨𝙞 𝙆𝙚𝙢𝙚𝙣𝙙𝙖𝙜𝙧𝙞 𝙥𝙚𝙧 𝘼𝙥𝙧𝙞𝙡 2025

Sumbawa – Setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan, Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) akhirnya masuk dalam daftar prioritas pemekaran wilayah versi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kabar ini disambut gembira oleh masyarakat dan tokoh-tokoh Pulau Sumbawa yang sejak tahun 2000 konsisten menyuarakan aspirasi pemekaran dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Wacana pembentukan PPS pertama kali mengemuka pada tahun 2000. Gagasan ini semakin kuat saat lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa menggelar Kongres Rakyat pada 2011 sebagai bentuk keseriusan masyarakat. Dukungan juga datang dari akademisi dan elit politik lokal.

Tahun 2014 menjadi tonggak penting saat PPS mencatatkan skor tertinggi dalam Uji Materi Politik DPR RI. Namun, perjuangan tersebut terhenti karena kebijakan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh pemerintah pusat.

Meski demikian, semangat masyarakat tidak padam. Sejumlah tokoh nasional, seperti Fahri Hamzah dan Ketua Baleg DPR RI Dr. Supratman Agtas, menyuarakan dukungan penuh. Bahkan, Pemerintah Provinsi NTB sempat mengajukan rekomendasi pembentukan PPS di era Gubernur TGH M. Zainul Majdi.

Pada Maret 2025, perhatian kembali tertuju ke Sumbawa. PT Amman Mineral Internasional mengumumkan lonjakan cadangan emas dan tembaga di wilayah Elang, Sumbawa Barat—menegaskan kekayaan alam Sumbawa yang perlu dikelola dengan kemandirian lebih besar.

Terbaru, Kemendagri menyatakan bahwa dari 341 usulan pemekaran per April 2025, PPS menjadi salah satu dari delapan provinsi baru yang diprioritaskan. Aksi solidaritas masyarakat pun mulai disiapkan. Sejumlah kelompok menyatakan kesiapan melumpuhkan aktivitas selama 7 hari sebagai bentuk desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut moratorium DOB.

“Ini bukan sekadar soal pemekaran administratif. Ini soal keadilan, pelayanan, dan masa depan Pulau Sumbawa,” ujar seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Dompu.

Dengan masuknya PPS ke daftar prioritas nasional, harapan akan pemerataan pembangunan, percepatan layanan publik, dan pengelolaan potensi daerah secara maksimal kini semakin nyata. Pulau Sumbawa tengah berada di ambang sejarah baru: menjadi provinsi mandiri setelah 25 tahun perjuangan panjang.

08/05/2025

- Pulau Sumbawa telah lama mengusulkan pembentukan sebagai provinsi baru, terpisah dari Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satu indikator penting dalam proses ini adalah skor kelayakan teknis. Menurut laporan, Pulau Sumbawa memperoleh skor teknis sebesar 479,7 dari 500 poin, yang menunjukkan kategori “sangat mampu” untuk menjadi daerah otonomi baru (DOB). 𝘓𝘰𝘮𝘣𝘰𝘬 𝘗𝘰𝘴𝘵, 𝘒𝘭𝘪𝘬 𝘗𝘦𝘯𝘥𝘪𝘥𝘪𝘬𝘢𝘯, 𝘉𝘪𝘥𝘪𝘬 𝘕𝘦𝘸𝘴.

Skor ini mencerminkan kesiapan administratif, potensi sumber daya alam, dan kemampuan pemerintahan daerah di wilayah tersebut. Bahkan, skor ini lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa provinsi yang telah berdiri, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). 𝘒𝘭𝘪𝘬 𝘗𝘦𝘯𝘥𝘪𝘥𝘪𝘬𝘢𝘯.

Meskipun demikian, hingga saat ini pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa belum terealisasi karena masih adanya moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa keputusan pembentukan provinsi baru sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. 𝘈𝘯𝘵𝘢𝘳𝘢 𝘕𝘦𝘸𝘴 𝘔𝘢𝘵𝘢𝘳𝘢𝘮.

Dukungan terhadap pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa terus menguat, baik dari masyarakat lokal maupun tokoh nasional. Namun, realisasi pembentukan provinsi ini masih menunggu pencabutan moratorium dan keputusan dari pemerintah pusat. 𝘉𝘪𝘥𝘪𝘬 𝘕𝘦𝘸𝘴.

Baca juga https://desasmart.id/kronologi-perjuangan-pembentukan-provinsi-pulau-sumbawa/

05/05/2025

𝗗𝗲𝘀𝗮 𝗕𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗢𝗯𝗷𝗲𝗸, 𝗧𝗮𝗽𝗶 𝗙𝗼𝗻𝗱𝗮𝘀𝗶 𝗗𝗮𝘁𝗮 𝗕𝗮𝗻𝗴𝘀𝗮.

Selama ini, desa kerap diposisikan hanya sebagai objek kebijakan. Padahal, desa adalah fondasi utama dalam membangun data kependudukan yang akurat dan bermartabat. Di sinilah segala sesuatu bermula—anak lahir, penduduk meninggal, warga berpindah, keluarga berjuang. Semua peristiwa itu terjadi di desa, dan hanya desa yang benar-benar tahu.

Pemerintah Desa bukan sekadar pelaksana administrasi. Mereka adalah produsen data pertama dan paling sahih. Ketika data dari desa lemah, seluruh bangunan kebijakan akan pincang. Program bantuan bisa salah sasaran, pembangunan bisa meleset, dan pelayanan publik bisa tak menyentuh yang benar-benar membutuhkan.

Sayangnya, peran krusial ini belum diiringi dengan penguatan nyata. Banyak desa masih bekerja dalam keterbatasan: sistem informasi yang seadanya, SDM yang belum didukung pelatihan memadai, dan minimnya dukungan anggaran. Ironis, padahal semua pembangunan nasional bersandar pada data yang mereka hasilkan.

Sudah saatnya pandangan itu diubah. Pemerintah Desa harus ditempatkan sebagai garda terdepan dalam sistem satu data nasional. Bukan pelengkap, tapi penentu arah. Bukan pengekor, tapi penggerak utama.

Kalau kita ingin membangun Indonesia dari pinggiran, maka perkuatlah desa—bukan hanya jalannya, jembatannya, atau bangunannya. Tapi yang paling utama: kuatkan sistem datanya. Karena dari sanalah, masa depan negeri ini disusun.

𝘿𝙚𝙨𝙖 𝙗𝙞𝙘𝙖𝙧𝙖, 𝙄𝙣𝙙𝙤𝙣𝙚𝙨𝙞𝙖 𝙢𝙚𝙣𝙙𝙚𝙣𝙜𝙖𝙧.

09/04/2025

𝗦𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗗𝗲𝘀𝗮: 𝗔𝗹𝗮𝘁 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝘀 𝗠𝗲𝗻𝗲𝗿𝗷𝗲𝗺𝗮𝗵𝗸𝗮𝗻 𝗔𝘀𝘁𝗮 𝗖𝗶𝘁𝗮 𝗸𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗣𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝗸 𝗡𝘆𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗗𝗲𝘀𝗮.

Oleh DesaSmart.id / April 9, 2025
Dalam visi besar Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, salah satu misi utamanya adalah “membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”. Misi ini bukan sekadar slogan—ia menuntut perangkat nyata yang bisa diandalkan untuk menata pembangunan desa secara partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Salah satu alat strategis yang kini hadir di banyak desa adalah Sistem Informasi Desa (SID), seperti OpenSID. Teknologi ini telah membuktikan diri sebagai jembatan antara ide besar kebijakan nasional dan kebutuhan riil masyarakat di tingkat akar rumput.

SID: Dari Data Menjadi Arah Pembangunan
Di era digital ini, data adalah fondasi. SID menghadirkan data kependudukan, sosial ekonomi, aset desa, pelayanan publik, hingga anggaran secara digital dan terintegrasi. Dengan data yang akurat, desa tidak lagi menjadi objek program dari atas, tetapi justru menentukan sendiri arah pembangunan berdasarkan kebutuhan warganya.

Sebagai contoh, dengan data keluarga miskin yang terpetakan dengan jelas, pemerintah desa bisa menyusun program bantuan atau pemberdayaan ekonomi tepat sasaran. Tidak ada lagi istilah “salah sasaran” atau “data fiktif”, karena semuanya terbuka dan bisa diverifikasi.

Transparansi, Partisipasi, dan Kepercayaan Publik
SID juga memfasilitasi transparansi anggaran dan kegiatan desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), program pembangunan, serta realisasi Dana Desa bisa diakses oleh publik secara online. Ini membangun kepercayaan masyarakat dan membuka ruang partisipasi aktif dalam mengawal pembangunan desa.

Ketika warga tahu ke mana uang desa digunakan, partisipasi tumbuh, pengawasan meningkat, dan korupsi dapat ditekan sejak dini.

Pelayanan Publik yang Lebih Manusiawi
Melalui digitalisasi layanan administrasi, SID memudahkan warga dalam mengakses pelayanan seperti surat keterangan, surat pengantar, dan dokumen kependudukan lainnya. Proses menjadi cepat, efisien, dan terdokumentasi rapi. Hal ini memberi pengalaman baru bagi masyarakat desa: pelayanan yang profesional dan bermartabat.

Mewujudkan Asta Cita dari Bawah
Dengan kemampuan mengelola data sendiri, merencanakan pembangunan berbasis kebutuhan lokal, serta mengatur dan mempertanggungjawabkan anggaran, desa kini menjadi subjek pembangunan. Inilah semangat yang sejatinya diusung dalam Asta Cita: membangun Indonesia dari pinggiran, memberdayakan desa, dan menghapus kemiskinan melalui kebijakan yang berpihak.

Penutup
Sistem Informasi Desa bukan sekadar alat digital, melainkan kendali strategis bagi desa untuk menentukan nasibnya sendiri. Ketika desa melek data, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warganya, maka visi besar Indonesia Emas 2045 akan tumbuh dari akar paling dalam bangsa ini—desa.

Dengan SID, desa membangun dari bawah, untuk masa depan yang lebih berdaulat, sejahtera, dan bermartabat.

03/04/2025

Terima kasih kepada pengikut terbaru saya! Senang Anda bergabung! Sandro Biyu, Anwar Ikraman, Tito Yudhanto, Heni Sugiantini, Astuti Ahmad, Ida Farida, Joni Apriadi, Jono Ar

27/03/2025

𝗔𝗽𝗮𝗸𝗮𝗵 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗴𝘂𝗻𝗮𝗮𝗻 𝗔𝗜 𝘁𝗲𝗹𝗮𝗵 𝗱𝗶𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗸𝗮𝗻?

Penggunaan AI telah dilegalkan di banyak negara, tetapi dengan berbagai regulasi yang mengaturnya. Beberapa negara telah menetapkan undang-undang atau pedoman etika untuk memastikan AI digunakan secara bertanggung jawab. Berikut beberapa contohnya:

1. Uni Eropa: Sedang dalam proses mengesahkan EU AI Act, yang akan menjadi undang-undang pertama di dunia yang secara khusus mengatur penggunaan AI berdasarkan tingkat risikonya.

2. Amerika Serikat: Belum ada undang-undang khusus untuk AI, tetapi ada regulasi di tingkat sektor, seperti dalam bidang kesehatan dan keuangan.

3. Tiongkok: Telah menerapkan regulasi ketat, terutama dalam penggunaan AI generatif dan pengenalan wajah.

4. Indonesia: Belum ada regulasi khusus terkait AI, tetapi pemerintah sedang merancang kebijakan dan regulasi untuk memastikan penggunaan AI yang etis dan aman.

Secara umum, AI diperbolehkan digunakan, tetapi dalam beberapa sektor tertentu ada batasan agar tidak melanggar privasi, keamanan, dan hak asasi manusia.

Di Indonesia, penggunaan AI sudah diperbolehkan, tetapi regulasi khususnya masih dalam tahap pengembangan. Saat ini, beberapa kebijakan yang terkait dengan AI adalah:

1. Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA)
Pemerintah telah merilis Stranas KA 2020-2045, yang menjadi panduan pengembangan dan pemanfaatan AI di Indonesia. Fokusnya ada pada lima bidang utama:

- Kesehatan
- Reformasi Birokrasi
- Pendidikan dan Riset
- Ketahanan Pangan
- Mobilitas dan Smart City

2. Undang-Undang dan Regulasi Terkait

UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022: Mengatur tentang perlindungan data dalam pemanfaatan AI.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI): Mengatur penggunaan AI dalam sektor keuangan dan perbankan.

Rencana Regulasi AI: Pemerintah sedang merancang aturan khusus AI yang mencakup aspek etika, keamanan, dan tanggung jawab penggunaan teknologi ini.

3. Penerapan AI di Sektor Publik dan Swasta
AI sudah banyak digunakan di berbagai sektor, seperti pelayanan publik, analisis data besar, pengenalan wajah untuk e-KTP, serta chatbot dan asisten virtual di sektor swasta.

Meskipun belum ada regulasi khusus yang mengatur AI secara menyeluruh, Indonesia sedang menuju ke arah legalisasi dan pengawasan yang lebih ketat agar AI bisa digunakan secara etis dan bertanggung jawab.

27/03/2025

𝗔𝗽𝗮 𝗜𝘁𝘂 𝗔𝗜 (𝗞𝗲𝗰𝗲𝗿𝗱𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗕𝘂𝗮𝘁𝗮𝗻)?

AI (Artificial Intelligence) atau kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang bisa berpikir, belajar, dan menyelesaikan masalah seperti manusia. AI dirancang untuk meniru kecerdasan manusia dalam berbagai tugas, seperti pengenalan suara, analisis data, pengambilan keputusan, dan otomatisasi.

AI bekerja dengan menggunakan algoritma dan model pembelajaran mesin (Machine Learning) untuk mengolah data.

𝘾𝙤𝙣𝙩𝙤𝙝 𝙋𝙚𝙣𝙜𝙜𝙪𝙣𝙖𝙖𝙣 𝘼𝙄 𝙪𝙣𝙩𝙪𝙠 𝙈𝙚𝙣𝙜𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙨𝙞𝙨 𝙆𝙞𝙣𝙚𝙧𝙟𝙖 𝙋𝙚𝙢𝙚𝙧𝙞𝙣𝙩𝙖𝙝 𝘿𝙖𝙚𝙧𝙖𝙝 𝙆𝙖𝙗𝙪𝙥𝙖𝙩𝙚𝙣 𝙎𝙪𝙢𝙗𝙖𝙬𝙖.

AI dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam berbagai aspek. Berikut beberapa contoh penerapannya:

1. 𝘼𝙣𝙖𝙡𝙞𝙨𝙞𝙨 𝘿𝙖𝙩𝙖 𝙇𝙖𝙮𝙖𝙣𝙖𝙣 𝙋𝙪𝙗𝙡𝙞𝙠

Bagaimana AI membantu?

Mengumpulkan data dari berbagai sumber (website pemerintah, laporan keuangan, media sosial, OpenSID).

Menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik (kesehatan, pendidikan, administrasi).

Menggunakan Natural Language Processing (NLP) untuk menganalisis keluhan dan aspirasi masyarakat dari media sosial atau survei online.

Contoh Implementasi
Misalnya, AI menganalisis komentar warga di media sosial tentang pelayanan di RSUD Sumbawa. Jika banyak keluhan tentang antrian panjang, AI dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem antrean berbasis digital.

2. 𝙋𝙚𝙢𝙖𝙣𝙩𝙖𝙪𝙖𝙣 𝘼𝙣𝙜𝙜𝙖𝙧𝙖𝙣 𝙙𝙖𝙣 𝙏𝙧𝙖𝙣𝙨𝙥𝙖𝙧𝙖𝙣𝙨𝙞 𝙆𝙚𝙪𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣.

Bagaimana AI membantu?

Menggunakan teknologi Machine Learning untuk mendeteksi pola pengeluaran yang mencurigakan atau indikasi penyalahgunaan anggaran.

Membantu menganalisis laporan keuangan daerah untuk melihat apakah alokasi dana sudah sesuai dengan rencana pembangunan.

AI bisa menghasilkan dashboard interaktif yang memperlihatkan transparansi anggaran desa dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Contoh Implementasi
Jika ada proyek pembangunan infrastruktur yang anggarannya membengkak tanpa alasan jelas, AI dapat memberikan peringatan kepada auditor atau inspektorat daerah.

3. 𝙎𝙢𝙖𝙧𝙩 𝙂𝙤𝙫𝙚𝙧𝙣𝙖𝙣𝙘𝙚 𝙙𝙖𝙣 𝙋𝙚𝙣𝙜𝙖𝙢𝙗𝙞𝙡𝙖𝙣 𝙆𝙚𝙥𝙪𝙩𝙪𝙨𝙖𝙣 𝘽𝙚𝙧𝙗𝙖𝙨𝙞𝙨 𝘿𝙖𝙩𝙖.

Bagaimana AI membantu?

AI dapat membantu Bupati dan OPD dalam pengambilan keputusan berbasis data real-time.

AI menganalisis pola pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, atau perkembangan sektor UMKM di Kabupaten Sumbawa.

Membantu dalam perencanaan pembangunan desa dengan memproyeksikan kebutuhan masyarakat berdasarkan tren data.

Contoh Implementasi
Jika data menunjukkan peningkatan pengangguran di beberapa kecamatan, AI dapat merekomendasikan program pelatihan berbasis keterampilan digital atau wirausaha.

4.𝙈𝙤𝙣𝙞𝙩𝙤𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙙𝙖𝙣 𝙀𝙫𝙖𝙡𝙪𝙖𝙨𝙞 𝙋𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢 𝙋𝙚𝙢𝙗𝙖𝙣𝙜𝙪𝙣𝙖𝙣.

Bagaimana AI membantu?

AI memantau progres proyek pembangunan berdasarkan laporan dari lapangan dan foto satelit.

AI dapat mengukur efektivitas program bantuan sosial, misalnya dengan melihat dampaknya terhadap penerima manfaat.

AI bisa digunakan untuk memprediksi dampak kebijakan tertentu terhadap masyarakat.

Contoh Implementasi
Misalnya, AI mengevaluasi dampak program bantuan pertanian di Sumbawa. Jika ditemukan bahwa hasil panen tidak meningkat signifikan, pemerintah bisa mengevaluasi ulang kebijakan tersebut.

5. 𝘾𝙝𝙖𝙩𝙗𝙤𝙩 𝙇𝙖𝙮𝙖𝙣𝙖𝙣 𝙋𝙪𝙗𝙡𝙞𝙠 𝙪𝙣𝙩𝙪𝙠 𝙒𝙖𝙧𝙜𝙖.

Bagaimana AI membantu?

AI dalam bentuk chatbot dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan warga secara otomatis, seperti jadwal layanan kesehatan, pembayaran pajak, atau prosedur administrasi kependudukan.

Chatbot bisa dikembangkan dalam bahasa Sumbawa untuk mempermudah komunikasi bagi warga lokal.

Contoh Implementasi
Pemerintah Kabupaten Sumbawa bisa membuat chatbot di WhatsApp atau website yang melayani pertanyaan warga 24/7 tentang layanan publik.

𝗞𝗲𝘀𝗶𝗺𝗽𝘂𝗹𝗮𝗻.

Penggunaan AI dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Jika Pemerintah Kabupaten Sumbawa ingin menerapkan AI, bisa dimulai dengan:

Mengembangkan dashboard berbasis data untuk analisis kinerja OPD.

Menggunakan chatbot untuk layanan publik.

Menerapkan AI dalam pengawasan anggaran dan proyek pembangunan.

Bagaimana menurutmu? Apakah ada aspek tertentu yang ingin dibahas lebih lanjut?

------------- 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗼𝗵 𝗛𝗮𝘀𝗶𝗹 𝗔𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗔𝗜 ------------

𝘼𝙣𝙖𝙡𝙞𝙨𝙞𝙨 𝙠𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩𝙖𝙧 𝙬𝙖𝙧𝙜𝙖 𝙙𝙞 𝙢𝙚𝙙𝙞𝙖 𝙨𝙤𝙨𝙞𝙖𝙡 𝙩𝙚𝙣𝙩𝙖𝙣𝙜 𝙥𝙚𝙡𝙖𝙮𝙖𝙣𝙖𝙣 𝙙𝙞 𝙍𝙎𝙐𝘿 𝙎𝙪𝙢𝙗𝙖𝙬𝙖.

Berdasarkan berbagai sumber, terdapat beberapa keluhan masyarakat terkait pelayanan di RSUD Sumbawa yang mencuat di media sosial dan pemberitaan. Berikut adalah analisis dari keluhan-keluhan tersebut:

1. Pengelolaan Parkir yang Tidak Profesional
Masyarakat mengeluhkan bahwa lahan parkir di RSUD Sumbawa diduga dijadikan sebagai lahan bisnis oleh pihak tertentu. Pengunjung dikenakan biaya parkir sebesar Rp2.000 per motor, dan pada malam hari bagi yang menginap dikenakan tarif Rp10.000 per motor. Selain itu, keamanan parkir juga dipertanyakan karena beberapa kasus kehilangan kendaraan terjadi tanpa tindakan tegas dari pihak rumah sakit.

2. Manajemen Internal yang Bermasalah
Puluhan dokter spesialis dan perawat di RSUD Sumbawa mengadu ke DPRD terkait berbagai permasalahan internal. Mereka mengeluhkan belum dibayarnya jasa pelayanan, insentif yang tertunda, serta kebijakan manajemen yang dianggap merugikan tenaga medis. Situasi ini menyebabkan beberapa dokter spesialis memilih hengkang karena ketidakpuasan terhadap kinerja direktur.

3. Klarifikasi Pihak RSUD terhadap Keluhan Pasien
Menanggapi keluhan pasien yang viral di media sosial, Direktur RSUD Sumbawa, dr. Hj. Nieta Ariyani, memberikan klarifikasi bahwa pihaknya terus berupaya memperbaiki dan membenahi pelayanan kesehatan di RSUD. Beliau juga memohon maaf jika pelayanan yang diberikan masih kurang maksimal dan menyampaikan terima kasih atas masukan dari masyarakat.

4. Upaya Pemda dalam Memenuhi Kebutuhan Dokter Spesialis dan Fasilitas Kesehatan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa berupaya memenuhi jumlah dokter spesialis dan fasilitas kesehatan di RSUD Sumbawa. Saat ini terdapat 26 dokter spesialis, dan beberapa lainnya sedang menempuh pendidikan spesialis. Selain itu, usulan penambahan prasarana dan alat kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) telah disampaikan untuk meningkatkan pelayanan di RSUD Sumbawa.

Keluhan-keluhan ini mencerminkan adanya tantangan dalam manajemen dan pelayanan di RSUD Sumbawa. Diperlukan langkah konkret dan transparan dari pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memenuhi harapan masyarakat.

21/03/2025

𝗨𝘀𝘂𝗹𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗦𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗗𝗲𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝗞𝗮𝗯𝘂𝗽𝗮𝘁𝗲𝗻 𝗦𝘂𝗺𝗯𝗮𝘄𝗮: 𝗠𝗲𝗻𝗱𝗼𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗺𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗗𝗲𝘀𝗮.

𝐎𝐥𝐞𝐡: 𝐌𝐮𝐡𝐚𝐦𝐦𝐚𝐝 𝐔𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠.

𝗣𝗲𝗻𝗱𝗮𝗵𝘂𝗹𝘂𝗮𝗻
Dalam era digital saat ini, transformasi teknologi menjadi kebutuhan mendesak, termasuk dalam tata kelola pemerintahan desa. Digitalisasi administrasi desa melalui Sistem Informasi Desa (SID) dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik. Namun, hingga kini, belum terdapat pembahasan spesifik mengenai implementasi SID dalam program pemerintahan Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot dan Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori.

Sebagai pendamping Sistem Informasi Desa di Kabupaten Sumbawa dan pegiat OpenSID, saya ingin mengusulkan pengembangan SID di seluruh desa di Kabupaten Sumbawa sebagai langkah strategis menuju digitalisasi pemerintahan desa.

Mengapa SID Diperlukan?
1. Meningkatkan Transparansi Pemerintahan Desa
- SID memungkinkan informasi desa seperti anggaran, pembangunan, dan program kerja dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
- Meminimalkan potensi penyalahgunaan dana desa melalui sistem yang terdokumentasi dengan baik.

2. Efisiensi Administrasi Desa
- Memudahkan pembuatan dokumen kependudukan, seperti surat keterangan dan administrasi kependudukan lainnya.
- Mengurangi penggunaan kertas dan mempercepat proses birokrasi.

3. Mempermudah Akses Informasi bagi Masyarakat
- Dengan SID, warga bisa mendapatkan informasi desa, jadwal layanan, hingga pengumuman penting secara online.
- Masyarakat bisa mengajukan permohonan dokumen secara digital tanpa harus datang langsung ke kantor desa.

4. Mendukung Integrasi dengan Pemerintah Daerah dan Pusat
- Data dari desa dapat langsung tersinkronisasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan sistem lainnya.
- Meningkatkan akurasi data kependudukan dan perencanaan pembangunan desa.

Strategi Implementasi SID di Kabupaten Sumbawa
Agar pengembangan SID berjalan efektif, berikut beberapa langkah yang dapat diterapkan:

1. Pilot Project di Desa Percontohan
- Memulai penerapan SID di beberapa desa yang siap mengadopsi teknologi.
- Evaluasi hasil implementasi sebelum diterapkan ke seluruh desa.

2. Pelatihan dan Pendampingan Aparatur Desa
- Mengadakan pelatihan bagi operator desa untuk mengelola SID secara mandiri.
- Memberikan pendampingan teknis dan support system yang berkelanjutan.

3. Penguatan Infrastruktur Digital
- Memastikan desa memiliki akses internet yang memadai untuk mendukung sistem digital.
- Memberikan perangkat pendukung seperti komputer dan server untuk operasional SID.

4. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Swasta
- Bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Diskominfotiksandi, dan Bappeda untuk memasukkan SID dalam kebijakan daerah.
- Menggandeng pihak swasta atau lembaga donor untuk mendukung pendanaan infrastruktur dan pelatihan.

5. Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung
- Mendorong peraturan daerah (Perda) atau Surat Edaran Bupati terkait penggunaan SID di desa-desa.
- Menetapkan SID sebagai standar administrasi desa di Kabupaten Sumbawa.

𝗞𝗲𝘀𝗶𝗺𝗽𝘂𝗹𝗮𝗻.
Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Sumbawa adalah langkah nyata dalam mewujudkan digitalisasi pemerintahan desa yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui dukungan dari pemerintah daerah, perangkat desa, serta partisipasi masyarakat, penerapan SID dapat menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa.

Saya berharap, usulan ini mendapat perhatian dari pemerintahan Jarot-Ansori, sehingga SID dapat menjadi bagian dari program prioritas pembangunan Kabupaten Sumbawa ke depan. Dengan semangat gotong royong dan kerja sama, kita bisa mendorong desa-desa di Sumbawa menuju era digital yang lebih maju.

21/03/2025

Pemerintahan Bupati H. Syarafuddin Jarot dan Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori menempatkan digitalisasi pelayanan publik sebagai salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa 2025-2029. Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas layanan kepada masyarakat.

Langkah-langkah Strategis dalam Digitalisasi Pelayanan Publik:

1. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE):
- Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen mempercepat digitalisasi melalui implementasi SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

2. Penguatan Reformasi Birokrasi:
- Bupati H. Jarot menekankan pentingnya penguatan reformasi birokrasi yang didukung oleh digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan berbasis teknologi.

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM):
- Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara dalam mengoperasikan sistem digital, memastikan implementasi teknologi berjalan efektif.

4. Pengembangan Infrastruktur Digital:
- Pemerintah Kabupaten Sumbawa merancang pendirian Public Health Data Theater (PHDT) sebagai pusat pengolahan dan analisis data kesehatan, guna mendukung sistem kesehatan digital yang terintegrasi.

5. Penyusunan Program Prioritas:
- Seluruh program kerja lima tahun ke depan akan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa 2025-2029, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan program perangkat daerah, selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi.

Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintahan Jarot-Ansori berharap dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sejalan dengan visi "Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera."

21/03/2025

Pemerintahan Bupati H. Syarafuddin Jarot dan Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori di Kabupaten Sumbawa telah menetapkan digitalisasi administrasi pemerintahan sebagai prioritas utama untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Beberapa langkah konkret yang telah dan akan dilaksanakan meliputi:

1. Rapat Koordinasi Virtual: Untuk membiasakan penggunaan teknologi dalam budaya kerja, pemerintah daerah merencanakan pelaksanaan rapat koordinasi bulanan secara virtual. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran.

2. Penguatan Reformasi Birokrasi:
Bupati H. Jarot menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang didukung oleh digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.

3. Peningkatan Kapasitas SDM:
Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara dalam mengoperasikan sistem digital, memastikan implementasi teknologi berjalan efektif.

4. Digitalisasi Pelayanan Publik: Komitmen pemerintah dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik telah tertuang dalam program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintahan Jarot-Ansori berharap dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

21/03/2025

Pada tahun 2025, Bupati Sumbawa, H. Syarafuddin Jarot, telah memulai masa jabatannya dengan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah. Berikut adalah beberapa inisiatif dan fokus utama yang telah dilaksanakan:

1. Peningkatan Kinerja Pemerintahan dan Efisiensi Anggaran: Pada apel pagi perdana yang dipimpin oleh Bupati Jarot pada 3 Maret 2025, beliau menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan digitalisasi dalam pemerintahan. Ia mengajak seluruh jajaran untuk mengurangi anggaran yang tidak produktif dan menerapkan sistem digital guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Selain itu, Bupati juga menyoroti pentingnya kebersihan lingkungan kerja sebagai contoh bagi masyarakat.

2. Penetapan Lima Misi Utama Pembangunan: Dalam pidato pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa tanggal 6 Maret 2025, Bupati Jarot bersama Wakil Bupati Mohamad Ansori menetapkan lima misi utama pembangunan, yaitu:

1) Peningkatan sumber daya manusia dan sosial budaya yang unggul.

2) Pemerintahan, birokrasi, dan hukum yang unggul.

3) Pengelolaan alam, lingkungan, dan infrastruktur yang unggul.

4) Perekonomian yang maju.

5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kelima misi ini akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa 2025-2029, yang disusun selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi.

3. Fokus pada Kebersihan Kota dan Digitalisasi: Pada awal masa jabatannya, Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa memprioritaskan pembenahan kebersihan kota serta mendorong efisiensi anggaran melalui digitalisasi. Langkah ini diambil untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan pemerintahan yang lebih efektif.

4. Pendampingan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah: Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, membuka kegiatan pendampingan penyusunan Renstra perangkat daerah pada 18 Maret 2025. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan lima arahan strategis untuk memastikan perencanaan program perangkat daerah sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumbawa.

Melalui langkah-langkah tersebut, Bupati Sumbawa menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2025.

DESA SMART

30/07/2025

09/05/2025

08/05/2025

05/05/2025

09/04/2025

03/04/2025

27/03/2025

27/03/2025

21/03/2025

21/03/2025

21/03/2025

21/03/2025

Address

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category