JATIM SATU News

02/08/2026

Ketua PWI Malang Raya Cahyono Tegaskan Sinergi Pemerintah dan Pers Akan Menjaga Demokrasi Bangsa

MALANG, JatimSatuNews.com – Hiruk pikuk tanggapan terhadap pers akhir akhir ini memantik insan pers bersuara, dari Demo hingga dialog. Ketua PWI Malang Raya Cahyono menyampaikan sinergi antara pemerintah dan insan pers menjadi fondasi penting dalam menjaga demokrasi bangsa ini. Juga memperkuat ruang dialog publik, serta merawat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah derasnya arus informasi di era digital.

Komitmen tersebut ditegaskan Ketua Cahyono Minggu (2/8/2026).

Menurutnya perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan besar bagi kehidupan demokrasi. Karena itu, ruang publik yang sehat, inklusif, dan adil harus terus dijaga agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Pesatnya arus informasi dan tantangan era digital membuat keberadaan ruang publik yang sehat, inklusif, dan adil menjadi syarat mutlak bagi keberlanjutan demokrasi. Pemerintah bersama insan pers harus terus menjaga ruang dialog publik yang konstruktif guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa," tegas Cahyono.

Ia menegaskan, pers sebagai pilar keempat demokrasi (The Fourth Estate) memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang independen, akurat, dan terverifikasi kepada masyarakat. Selain menjalankan fungsi pengawasan (watchdog) terhadap kebijakan publik, media juga menjadi jembatan penyampai aspirasi masyarakat sekaligus garda terdepan dalam menangkal penyebaran hoaks, disinformasi, dan berbagai narasi yang berpotensi memecah belah bangsa.

Di sisi lain, pemerintah juga dinilai memiliki komitmen untuk menjamin kebebasan pers serta keterbukaan informasi publik. Sikap terbuka terhadap kritik yang membangun menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel.

Menurut Cahyono, dialog dan kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Perbedaan pandangan harus disikapi melalui komunikasi yang baik dan saling menghormati, sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang merusak persatuan.

"Kebebasan berpendapat dan keberagaman perspektif adalah aset bangsa yang harus dirawat bersama. Persatuan bangsa tidak lahir dari keseragaman, tetapi dari dialog yang terbuka, jujur, dan bermartabat. Hubungan yang saling menghormati antara pemerintah dan media massa menjadi kunci utama agar demokrasi berjalan sehat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan literasi digital agar mampu memilah informasi yang benar di tengah maraknya konten yang belum terverifikasi. Sikap kritis harus tetap diimbangi dengan etika dalam menyampaikan pendapat, serta menolak segala bentuk ujaran kebencian maupun provokasi yang dapat memicu polarisasi.

Melalui kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, pers, dan masyarakat, diharapkan ruang dialog publik tetap terjaga sebagai sarana membangun solusi bersama. Sinergi tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat demokrasi Indonesia sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah dinamika perkembangan informasi yang semakin cepat.
https://www.jatimsatunews.com/2026/08/ketua-pwi-malang-raya-cahyono-tegaskan.html

30/07/2026

Kadis Kominfo Kota Malang Muhammad Nur Widianto, S.Sos., Sampaikan Pers dan Pemerintah Harus Perkuat Dialog demi Menjaga Demokrasi dan Persatuan

MALANG | Pemerintah dan insan pers memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga ruang dialog yang sehat, memperkuat demokrasi, serta merawat persatuan bangsa di tengah dinamika kehidupan bermasyarakat. Karena itu, komunikasi yang terbuka dan kolaboratif menjadi kunci agar setiap perbedaan pandangan dapat disikapi secara bijaksana.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, S.Sos., Kamis (30/7/2026). Menurutnya, demokrasi yang sehat tidak dapat dipisahkan dari adanya ruang dialog, kritik yang membangun, dan penyampaian informasi yang bertanggung jawab.

"Dialog dan kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Pemerintah Kota Malang selalu terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat maupun insan pers sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujar Nur Widianto.

Ia menegaskan, pers memiliki posisi strategis sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pemberitaan yang berimbang, akurat, dan edukatif, media dapat membantu membangun pemahaman publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap diiringi dengan tanggung jawab serta semangat menjaga kondusivitas. Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi, namun harus diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan saling menghormati.

"Setiap perbedaan tidak seharusnya menjadi pemicu perpecahan. Justru melalui komunikasi yang terbuka dan dialog yang konstruktif, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi kepentingan masyarakat," katanya.

Nur Widianto juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun Kota Malang.

Menurutnya, kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan pers akan menciptakan ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman.

"Pemerintah, pers, dan masyarakat harus terus berjalan bersama. Semangat kolaborasi harus selalu diutamakan agar demokrasi tetap tumbuh sehat, informasi tersampaikan secara benar, dan persatuan bangsa tetap terjaga," ujarnya.

29/07/2026

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, Muhammad Rusna.
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika pasar global yang masih berlangsung. Fluktuasi pasar dinilai sebagai bagian yang wajar dari siklus ekonomi, sehingga masyarakat diimbau tidak perlu panik karena fundamental ekonomi Indonesia tetap berada dalam kondisi yang kuat.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, Muhammad Rusna, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan terus berjalan secara optimal guna memastikan stabilitas ekonomi dan fiskal tetap terjaga.

"Fluktuasi pasar merupakan dinamika yang wajar dalam perekonomian global. Yang terpenting, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat karena koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia berjalan dengan baik. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu panik dalam menyikapi kondisi pasar saat ini," ujar Muhammad Rusna, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan fiskal secara hati-hati dan terukur agar mampu menjaga daya tahan ekonomi nasional sekaligus mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. APBN tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, serta memastikan pembangunan dan pelayanan publik terus berjalan.

Muhammad Rusna berpendapat Fundamental yang bagus juga terlihat dari angka-angka positif yang berasal dari tumbuhnya transaksi dan produksi masyarakat.

" Hal ini tercermin dari kenaikan realisasi pendapatan negara dari sektor perpajakan," tutur Rusna.

Rusna menjelaskan, kondisi tersebut tercermin dari kinerja APBN Semester I Tahun 2026 di wilayah kerja KPPN Malang yang menunjukkan tren positif. Hingga 30 Juni 2026, pendapatan negara berhasil mencapai Rp59,88 triliun, atau tumbuh 8,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Wilayah kerja KPPN Malang sendiri meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan.

Pertumbuhan pendapatan negara didukung oleh meningkatnya penerimaan perpajakan. Realisasi Pajak Penghasilan (PPh) mencapai Rp3,87 triliun atau tumbuh 26,68 persen secara tahunan. Sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terealisasi sebesar Rp6,44 triliun, meningkat 17,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sisi lain, penerimaan cukai masih menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp45,56 triliun, atau tumbuh 2,84 persen secara tahunan. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya mencapai Rp240,31 miliar, atau 82,16 persen dari target yang ditetapkan.

Dari sisi belanja negara, realisasi hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp6,66 triliun, atau 51,56 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp12,92 triliun. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp3,04 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp3,62 triliun untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Rusna menambahkan, pemerintah juga terus menjaga stabilitas harga melalui Program 4K yang meliputi kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi yang efektif. Untuk wilayah Malang Raya dan Pasuruan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp146,58 miliar, dengan realisasi hingga Semester I 2026 mencapai Rp38,45 miliar.

"Koordinasi yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai tantangan global. Dengan fundamental ekonomi yang tetap kuat, kami optimistis kondisi ekonomi nasional akan tetap terjaga dan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat maupun dunia usaha," jelas Rusna.

Ia kembali mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan optimistis menghadapi dinamika ekonomi global. Menurutnya, pemerintah akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi terkendali, serta iklim investasi dan dunia usaha tetap kondusif.

"Kepercayaan masyarakat merupakan modal penting bagi perekonomian. Selama koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia berjalan dengan baik serta APBN dikelola secara sehat, stabilitas ekonomi akan terus terjaga dan pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan," pungkas Muhammad Rusna.

https://www.jatimsatunews.com/2026/07/kppn-malang-sampaikan-fundamental.html

29/07/2026

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang Saniman Wafi Tegaskan Koordinasi Pemerintah dan BI Penting Jaga Stabilitas Ekonomi, Kebijakan Transfer Daerah Perlu Diperhatikan

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Koordinasi antara pemerintah pusat dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika pasar dinilai menjadi langkah penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. Fluktuasi pasar yang terjadi saat ini disebut masih dalam batas yang wajar, sementara fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat berkat sinergi berbagai kebijakan pemerintah dan otoritas moneter.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, mengatakan masyarakat tidak perlu panik menghadapi gejolak pasar karena pemerintah bersama Bank Indonesia terus melakukan koordinasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Menurutnya, kolaborasi tersebut harus diiringi dengan kebijakan fiskal yang mampu menjaga keberlangsungan pembangunan di daerah. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah berkurangnya dana transfer ke daerah yang dinilai berpotensi memengaruhi berbagai program strategis.

"Koordinasi pemerintah dengan Bank Indonesia tentu sangat baik untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun, jika di sisi lain terjadi pengurangan dana transfer ke daerah, tentu akan berdampak terhadap stabilitas pembangunan yang ada di Kota Malang," ujar Saniman Wafi, Rabu (29/7/2026).

Ia menjelaskan, pengurangan alokasi anggaran dapat dirasakan langsung oleh sektor pendidikan, khususnya lembaga pendidikan swasta yang selama ini bergantung pada dukungan anggaran pemerintah.

Menurutnya, perubahan kebijakan anggaran membuat sejumlah lembaga pendidikan harus menyesuaikan kembali program yang sebelumnya telah disusun.

"Misalnya pada bantuan untuk lembaga pendidikan swasta yang semula direncanakan dengan alokasi tertentu kemudian mengalami penyesuaian. Kondisi ini tentu berdampak pada kualitas layanan pendidikan, termasuk pengembangan sarana dan prasarana karena program yang telah dirancang akhirnya harus disesuaikan," katanya.

Saniman menambahkan, dampak pengurangan transfer daerah tidak hanya dirasakan sektor pendidikan, tetapi juga dapat memengaruhi roda perekonomian masyarakat. Sebab, banyak kegiatan pembangunan dan belanja pemerintah daerah yang selama ini menjadi penggerak ekonomi lokal.

Ia juga menyinggung sejumlah program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurutnya memerlukan dukungan pendanaan yang kuat agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara optimal.

"Program-program strategis nasional, termasuk MBG, pada dasarnya memiliki efek berganda terhadap perekonomian masyarakat. Karena itu, dukungan anggaran di daerah juga harus tetap diperkuat agar implementasinya berjalan maksimal dan memberikan manfaat bagi sekolah maupun pelaku usaha lokal," ungkapnya.

Meski demikian, Saniman tetap mengapresiasi langkah pemerintah dan Bank Indonesia yang terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia berharap komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah terus ditingkatkan agar setiap kebijakan fiskal dapat mempertimbangkan kebutuhan riil di daerah.

"Kita optimistis fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Yang terpenting sekarang adalah memastikan kebijakan yang diambil tidak menghambat pelayanan publik maupun pembangunan di daerah, sehingga masyarakat tetap merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.
https://www.jatimsatunews.com/2026/07/ketua-fraksi-pkb-dprd-kota-malang.html

26/07/2026

Dewan Helmi Sudiono Dukung B50: Permudah Masyarakat dan Perkuat Kemandirian Energi Nasional

PASURUAN, JATIMSATUNEWS.COM – Peluncuran dan distribusi perdana bahan bakar B50 mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Helmi Sudiono Fauzan. Sebagai legislator perempuan, ia menilai kehadiran B50 menjadi langkah positif dalam memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Menurut Helmi, pemanfaatan bahan bakar berbasis sumber daya lokal ini menjadi inovasi yang patut diapresiasi. Selain mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor, B50 juga dinilai memiliki manfaat praktis bagi masyarakat, termasuk kaum perempuan yang setiap hari beraktivitas menggunakan kendaraan.
"Kalau B50 ini diluncurkan, sebagai perwakilan perempuan saya melihat ini sangat bagus sekali. Manfaatnya juga bisa dirasakan masyarakat, termasuk perempuan. Dengan adanya B50, masyarakat tidak perlu ribet dalam mencarinya apabila distribusinya berjalan dengan baik. Saya sangat senang karena sekarang B50 sudah hadir di tengah-tengah kita," ujar Helmi Sudiono Fauzan, Minggu (26/7/2026).
Meski demikian, Helmi mengingatkan bahwa pelaksanaan program tersebut tetap memerlukan evaluasi secara berkala agar manfaatnya semakin optimal. Menurutnya, setiap kebijakan baru tentu membutuhkan penyempurnaan seiring dengan implementasinya di lapangan.
"Tentu masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi karena ini merupakan program yang baru diluncurkan. Evaluasi sangat penting agar ke depan pelaksanaannya semakin baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas," tambahnya.
Helmi juga berharap distribusi B50 dapat menjangkau seluruh daerah secara merata sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar tersebut. Ia optimistis, jika implementasi berjalan sesuai harapan, B50 akan menjadi salah satu solusi dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan pemanfaatan produk berbasis sumber daya dalam negeri.
Program B50 sendiri menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong transisi energi yang lebih berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan biodiesel berbahan baku minyak sawit dalam negeri. Selain memperkuat ketahanan energi, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi petani sawit, mendukung industri nasional, serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar.

24/07/2026

Peraih Kalpataru Ir. Bambang Irianto Sampaikan Bangun Kampung Harus Dimulai dari Perubahan Warga, Bukan Proposal Bantuan

24/07/2026

Bambang Irianto berdiri diantara banyak pigura penghargaan di rumahnya
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Siapa tak kenal Bambang Irianto di kancah lingkungan hidup Indonesia. Peraih Kalpataru yang sukses mengubah kampung Glintung kota Malang menjadi destinasi kunjungan bertema lingkungan hidup. Meski kampung tersebut kini redup seiring kepindahan kediamannya, torehan itu membekas, dia bergerak ke kampung yang lain.

Akan halnya ide menciptakan kampung serupa Glintung, menurutnya tidak bisa hanya mengandalkan bantuan pemerintah atau besarnya anggaran. Hal yang paling mendasar justru terletak pada perubahan pola pikir, semangat gotong royong, serta kemampuan masyarakat mengenali potensi dan persoalan di lingkungannya sendiri.

Hal tersebut disampaikan Bambang Irianto, Koordinator Nasional Kampung Tematik Indonesia (KTI) saat memaparkan pengalaman panjangnya membangun kampung berbasis partisipasi masyarakat kepada aejumlah Wartawan di Rumah Prestasi 3 G jl.Karya Timur Malang.

Menurut Penggagas Gerakan Menabung Air Kampung 3G, Tembus Fase Final Guangzhou International Award fotingkan Innovation, pemerintah seharusnya berperan sebagai pendamping, bukan menjadi pihak yang menentukan seluruh arah pembangunan secara sepihak.

"Yang pertama harus dilakukan adalah warga kampung mengetahui potensi dan masalah yang dimiliki kampungnya. Tidak semua perangkat kampung memahami kondisi riil di lapangan. Karena itu masyarakat harus dibimbing agar mampu memetakan kondisi kampungnya sendiri," ujar Bambang.

Ia menegaskan pembangunan kampung tidak boleh dilakukan dengan pendekatan top down.

Seluruh proses harus lahir dari kesepakatan masyarakat melalui musyawarah sehingga muncul rasa memiliki terhadap setiap program yang dijalankan.

Bambang mengibaratkan proses tersebut seperti seseorang yang menjalani pemeriksaan kesehatan (general check up). Dari pemeriksaan itu akan diketahui kondisi sebenarnya sehingga dapat menentukan langkah perbaikan yang tepat.

"Kalau kampung sudah tahu kondisi dan potensinya, mereka akan punya konsep, program, dan cita-cita bersama. Itu jauh lebih penting daripada langsung membuat proposal meminta bantuan," katanya.

Menurut Bambang, tahapan awal pembangunan justru berfokus pada revolusi mental masyarakat.

Ia meyakini semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi fondasi utama sebelum berbicara mengenai bantuan dana maupun pembangunan fisik.

Setelah masyarakat memiliki kesadaran kolektif, barulah kolaborasi dengan berbagai pihak dapat dilakukan melalui pendekatan pentahelix, yakni melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan media.

"Kalau masyarakat sudah bergerak dan memiliki program, mereka tinggal menyampaikan, 'Kami sudah melakukan ini, tapi masih ada kendala. Tolong pemerintah, perguruan tinggi, BUMN, atau pihak lain mendampingi kami.' Dengan begitu bantuan akan benar-benar memberi dampak," jelasnya.

Ia menilai bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang belum siap hanya akan habis tanpa menghasilkan perubahan berarti. Sebaliknya, jika masyarakat sudah memiliki kesiapan, bantuan sekecil apa pun mampu berkembang menjadi kekuatan yang lebih besar.

Dalam pengamatannya, masih banyak program pembangunan kampung yang mengalami kegagalan meskipun didukung anggaran besar.

Penyebab utamanya adalah masyarakat belum memahami potensi daerahnya sendiri dan hanya bergantung pada bantuan pemerintah.

Padahal, setiap kampung memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda. Ada kampung yang unggul di sektor lingkungan, pertanian, seni budaya, kesehatan, maupun potensi ekonomi lokal.

"Kalau tinggal di daerah pegunungan tentu potensinya berbeda dengan kampung perkotaan. Tidak bisa diseragamkan. Tema pembangunan harus disesuaikan dengan kekuatan utama masing-masing kampung," ujarnya.

Berangkat dari konsep tersebut, Bambang kemudian menggagas lahirnya Kampung Tematik pada 2013. Setiap kampung didorong mengembangkan identitas sesuai potensi dominan yang dimiliki sehingga mampu membangun prestasi berdasarkan keunggulan lokal.

Konsep tersebut ternyata mendapat perhatian luas. Sekitar tahun 2015 berbagai kementerian mulai datang untuk mempelajari model pembangunan Kampung Tematik yang dikembangkannya. Sejak saat itu istilah "Kampung Tematik" semakin dikenal dan diterapkan di berbagai daerah di Indonesia.

Kini penerima Kalpataru Kategori Pembina Lingkungan Nasional dari Presiden Joko Widodo itu kerap diundang sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman mengenai pembangunan kampung berbasis partisipasi masyarakat.

Bambang Ir berharap pendekatan tersebut mampu melahirkan kampung-kampung yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing tanpa kehilangan nilai gotong royong sebagai identitas bangsa.

https://www.jatimsatunews.com/2026/07/peraih-kalpataru-ir-bambang-irianto.html

Peraih Kalpataru Ir. Bambang Irianto Sampaikan Bangun Kampung Harus Dimulai dari Perubahan Warga, Bukan Proposal Bantuan

19/07/2026

Panen Raya Serentak Perkuat Ketahanan Pangan, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan Wardana Sampaikan Modernisasi Pertanian Kunci Kesejahteraan Petani

Pasuruan, 19 Juli 2026 – Panen raya serentak yang dipimpin Presiden Republik Indonesia di 43 titik di berbagai daerah menjadi momentum penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Hasil panen yang melimpah diharapkan mampu menjaga ketersediaan stok pangan, menstabilkan harga, serta meningkatkan kesejahteraan petani sebagai ujung tombak sektor pertanian.
Pemerintah menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Melalui dukungan terhadap sektor pertanian, pemerintah mendorong peningkatan produktivitas sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional yang ditopang oleh hasil pertanian.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Komisi II, Agus Setia Wardana atau yang akrab disapa Wardana, menyambut positif pelaksanaan panen raya serentak. Sebagai pengelola Wardana Farm, ia menilai keberhasilan panen harus menjadi titik awal untuk mempercepat transformasi pertanian menuju sistem yang lebih modern, efisien, dan menguntungkan petani.
"Panen raya serentak menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki masa depan yang sangat strategis. Namun, keberhasilan ini harus dibarengi dengan modernisasi pertanian agar produktivitas terus meningkat dan kesejahteraan petani benar-benar terwujud," ujar Wardana, Minggu (19/7/2026).
Menurutnya, tantangan pertanian saat ini tidak cukup dijawab dengan cara-cara konvensional. Pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), irigasi modern, penggunaan pupuk organik, hingga penerapan teknologi pertanian presisi menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menekan biaya produksi. Gagasan tersebut sejalan dengan komitmen Wardana yang selama ini mendorong modernisasi pertanian di Kabupaten Pasuruan melalui pendekatan berbasis teknologi dan pendampingan kepada petani.

Wardana menambahkan, peningkatan hasil panen harus diiringi dengan kepastian harga yang menguntungkan petani. Menurutnya, petani tidak boleh hanya menjadi produsen, tetapi juga harus memperoleh nilai tambah dari hasil usahanya.
"Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi yang tinggi, tetapi bagaimana petani memperoleh keuntungan yang layak sehingga mereka semakin bersemangat mengembangkan usaha taninya. Jika petani sejahtera, maka ketahanan pangan nasional akan semakin kuat," katanya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk terus memperluas akses petani terhadap teknologi, pembiayaan, benih unggul, dan pendampingan usaha tani agar regenerasi petani dapat berjalan dengan baik.
"Anak-anak muda harus melihat bahwa pertanian adalah sektor yang modern, menjanjikan, dan mampu memberikan kesejahteraan. Dengan begitu, regenerasi petani akan terus berjalan dan sektor pertanian tetap menjadi penopang ekonomi daerah maupun nasional," tegasnya.
Wardana optimistis, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, kelompok tani, dan pelaku usaha akan memperkuat kemandirian pangan Indonesia. Ia berharap momentum panen raya serentak menjadi langkah nyata untuk mempercepat modernisasi pertanian sehingga Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga semakin berdaya saing di tingkat global.

17/07/2026

DPRD Kabupaten Pasuruan Agus Suyanto Sampaikan Penegakan Hukum Harus Berjalan Seiring dengan Stabilitas Ekonomi dan Iklim Investasi

PASURUAN, JATIMSATUNEWS.COM – Penegakan hukum yang tegas tidak boleh dipertentangkan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Keduanya justru harus berjalan beriringan agar mampu menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan investor, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari Fraksi PKB, Agus Suyanto, menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus tetap dilaksanakan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, di sisi lain pemerintah juga perlu memastikan bahwa situasi ekonomi dan iklim investasi tetap kondusif.
Menurut Agus, kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan investor dalam menanamkan modal. Karena itu, penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan justru akan memperkuat kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia.
"Penegakan hukum harus tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku. Namun, pemerintah juga perlu menjaga stabilitas ekonomi agar kepercayaan investor tetap terpelihara. Kedua hal tersebut saling melengkapi dan tidak perlu dipertentangkan," ujar Agus Suyanto, Jumat (17/7/2026).
Ia menilai, masuknya investasi memiliki dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, hingga bertambahnya pendapatan daerah. Oleh sebab itu, pemerintah perlu terus menghadirkan kepastian hukum yang memberikan rasa aman bagi seluruh pelaku usaha.
Agus menambahkan bahwa stabilitas nasional merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika kondisi keamanan, hukum, dan ekonomi berjalan harmonis, maka dunia usaha akan semakin optimistis untuk mengembangkan investasinya di berbagai daerah, termasuk di Kota Pasuruan.
"Kepercayaan investor sangat penting karena investasi akan membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan sektor usaha, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum dan kepastian ekonomi harus berjalan seiring," katanya.
Politisi PKB tersebut juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung terciptanya suasana yang kondusif dengan tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Menurutnya, stabilitas nasional merupakan modal penting dalam menjaga daya saing Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.
Ia berharap pemerintah dapat terus menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang adil dengan kebijakan ekonomi yang mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha. Dengan demikian, kepercayaan publik tetap terjaga, investasi terus tumbuh, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui meningkatnya kesempatan kerja serta kesejahteraan ekonomi.
"Jika kepastian hukum dan stabilitas ekonomi terus dijaga, maka kepercayaan masyarakat maupun investor akan semakin kuat. Kondisi inilah yang menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat," pungkas Agus Suyanto.

15/07/2026

Kasi Perdata Kejati Jatim Jemmy Sandra Tegaskan Sinergi Polri dan Kejaksaan Jadi Kunci Penegakan Hukum dan Edukasi Publik di Era Media Sosial

SURABAYA – Sinergi yang terjalin antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat penegakan hukum yang profesional sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Kepala Seksi Perdata Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jemmy Sandra, S.H., M.H., menegaskan bahwa hubungan harmonis antara Kapolri dan Jaksa Agung merupakan contoh nyata kolaborasi antarlembaga negara yang harus terus diperkuat. Menurutnya, masing-masing institusi memiliki kewenangan yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan keadilan dan pelayanan hukum terbaik bagi masyarakat.
"Sinergi antara Polri dan Kejaksaan merupakan kekuatan utama dalam memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai kewenangan masing-masing, profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," ujar Jemmy Sandra, Rabu (15/7/2026).
Ia menilai, kerja sama yang baik antarlembaga tidak hanya memperlancar proses hukum, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.
Lebih lanjut, Jemmy mengungkapkan bahwa tantangan penegakan hukum saat ini bukan hanya berasal dari aspek teknis penanganan perkara, melainkan juga derasnya arus informasi di media sosial yang kerap memunculkan opini tanpa didukung pemahaman hukum yang memadai.
Menurutnya, tidak sedikit masyarakat yang terburu-buru mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang belum utuh, sehingga berpotensi membentuk persepsi yang keliru terhadap suatu perkara.
"Realita media sosial yang terkadang dilakukan oleh orang yang tidak paham hukum atau memiliki data terbatas namun terlanjur mengambil kesimpulan yang keliru merupakan tantangan terberat saat ini," tegasnya.
Karena itu, Jemmy menekankan bahwa sinergi antara aparat penegak hukum juga memiliki fungsi edukatif. Kolaborasi yang solid memungkinkan Polri dan Kejaksaan memberikan penjelasan yang utuh, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga ruang bagi disinformasi maupun kesalahpahaman dapat diminimalkan.
"Ini merupakan salah satu pentingnya sinergi antarpenegak hukum, sehingga dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat secara jelas. Edukasi hukum yang baik akan membantu masyarakat memahami proses hukum secara benar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu sesuai fakta," jelasnya.
Ia berharap semangat kolaborasi yang terus dibangun antara Polri dan Kejaksaan dapat menjadi contoh kuat bahwa penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara profesional, saling menghormati kewenangan, serta mengedepankan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Dengan sinergi yang semakin erat, Jemmy optimistis kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum akan terus meningkat, sekaligus menciptakan iklim hukum yang lebih kondusif di tengah perkembangan era digital yang semakin dinamis.