Indahnya Dunia Maya

30/08/2025

Media sosial kembali dihebohkan oleh beredarnya sebuah video yang menunjukkan sebuah rumah mewah di Bandung terbakar hebat diserbu massa. Dalam video tersebut, narasi menyebut rumah tersebut milik anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni. Video pertama kali diunggah oleh akun X (Twitter) . Dalam rekaman berdurasi kurang dari satu menit itu, tampak kobaran api melahap seluruh bagian rumah, dengan asap hitam mengepul ke langit. Suara seseorang dalam video terdengar mengatakan bahwa rumah itu adalah milik Ahmad Sahroni. Namun setelah ditelusuri, informasi tersebut tidak benar. Rumah yang terbakar bukan milik pribadi Ahmad Sahroni, melainkan aset milik MPR RI yang berlokasi di persimpangan Jalan Diponegoro dan Jalan Cilamaya, Kota Bandung, Jawa Barat. Peristiwa terjadi pada Jumat (29/8/2025) sekitar pukul 17.30 WIB. Sekelompok massa berpakaian hitam-hitam menyerang rumah tersebut, melemparinya dengan batu dan benda keras lainnya, sebelum akhirnya membakar bangunan tersebut. Sekitar pukul 18.20 WIB, kobaran api makin membesar dan membakar habis bangunan itu. Asap tebal sempat tertahan oleh pepohonan lebat di sekitar area rumah. Bangunan yang dibakar diketahui merupakan rumah yang pernah digunakan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat pada era Gubernur R. Nuriana. Meski sempat dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan, rumah tersebut saat ini berstatus sebagai aset MPR RI. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden perusakan dan pembakaran ini. Meski video tersebut keliru menyebut kepemilikan rumah, publik tetap mengaitkan insiden ini dengan meningkatnya kemarahan massa terhadap Ahmad Sahroni.

17/08/2025

17/08/2025

Kenangan Raffi Ahmad

17/08/2025

Surat Wasiat Tulisan Tangan Mpok Alpa 🥹🥺😢🥀🥀

15/08/2025

11/08/2025

Indonesian negara terbesar di ASEAN dan memiliki tambang terbanyak se-ASEAN tapi tingkat pengangguran lebih tinggi

11/08/2025

Kinerja keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN kembali menjadi sorotan publik. Lembaga riset anggaran publik, Center for Budget Analysis (CBA), mencatat utang PLN terus membengkak di tengah penurunan laba bersih perusahaan milik negara tersebut.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyebutkan bahwa total utang PLN pada tahun 2024 mencapai Rp711,2 triliun, naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp655 triliun. Artinya, dalam kurun waktu satu tahun, utang perusahaan bertambah Rp56,2 triliun, atau setara dengan sekitar Rp4,7 triliun per bulan dan Rp156,7 miliar per hari.

"Ini sulit diterima akal sehat. PLN adalah perusahaan dengan hak monopoli dalam penyediaan listrik nasional, tetapi malah mengalami penurunan laba dan pembengkakan utang secara drastis," ujar Uchok Selasa (29/7/2025).

Selain itu, CBA juga mencatat bahwa laba PLN menurun dari Rp22 triliun pada 2023 menjadi Rp17,7 triliun pada 2024, atau turun sekitar Rp4,3 triliun. Kondisi ini disebut menandakan lemahnya efisiensi dan tata kelola perusahaan.

Menanggapi temuan tersebut, Uchok mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan perombakan menyeluruh terhadap jajaran direksi PLN, termasuk mencopot Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.

“Sudah waktunya pemerintah turun tangan. Jangan biarkan rakyat menanggung beban manajemen yang gagal mengelola perusahaan negara,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PLN maupun Kementerian BUMN belum memberikan tanggapan resmi atas desakan perombakan direksi dan laporan keuangan yang disoroti oleh CBA.

Sc inilahcom

11/08/2025

Masih Memanas, Malaysia Ngotot Sebut Ambalat “Laut Sulawesi”, Prabowo Pilih Opsi Damai
------------------------------------------------------------------------------

Topik mengenai Laut Ambalat kembali mengemuka. Kini, bukan hanya sengketa teritori antara Indonesia dan Malaysia yang belum kunjung selesai, melainkan juga penyebutan yang berbeda antara kedua negara.

Indonesia identik menyebutnya dengan Laut Ambalat, sedangkan Malaysia tidak sependapat.

Ngotot sebut Laut Sulawesi

Adapun penolakan Malaysia diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia, Mohamad Hasan, dalam sidang Dewan Rakyat Malaysia pada 5 Agustus 2025.

Ia mendesak agar Malaysia tidak menggunakan istilah “Ambalat” ketika merujuk wilayah maritim yang disengketakan, dan sebaliknya menyebutnya sebagai “Laut Sulawesi”, sesuai dengan klaim Malaysia, beserta Peta Baru tahun 1979 dan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002.

Menurutnya, terminologi “Ambalat” adalah istilah yang digunakan oleh Indonesia untuk memperkuat klaim kedaulatannya atas blok ND-6 dan ND-7 yang kaya minyak tersebut.

Terminologi ini tidak diakui oleh pemerintahan Kuala Lumpur dalam urusan formal.

Pernyataan Mohamad Hasan ini juga disampaikan dalam keterangan resmi Kemenlu Malaysia.

"Menteri Luar Negeri menggarisbawahi bahwa setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan posisi kedaulatan dan hak hukum Malaysia atas wilayah yang bersangkutan," tulis Kemenlu Malaysia, dikutip Sabtu (9/8/2025).

Putusan ICJ jadi dasar

Malaysia menggunakan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 atas Pulau Sipadan dan Ligitan, yang menjadi dasar memperkuat posisi mereka dalam klaim batas maritim di Laut Ambalat.

Diketahui, berdasarkan putusan ICJ pada 17 Desember 2002, kedua p**au itu dimenangkan Malaysia.

Bukan karena klaim batas laut, tetapi karena efektivitas administratif bahwa Malaysia dinilai lebih aktif mengelola p**au tersebut di masa kolonial.

Malaysia menganggap putusan itu menguatkan klaim mereka di Laut Ambalat, sesuai dengan Peta Baru 1979 yang secara sepihak memasukkan Ambalat beserta p**au Sipadan-Ligitan.

Sementara Indonesia mendasarkan klaimnya pada peta batas wilayah 1969 dan Continental Shelf Agreement Indonesia–Malaysia tahun 1969, yang menempatkan Ambalat di wilayah kedaulatan RI.

Hingga kini, belum ada kesepakatan batas maritim final di Laut Ambalat.

Terbaru, dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka pada Juni 2025, kedua negara sepakat menyelesaikan masalah perbatasan dengan kesepakatan saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mekanisme pengelolaan bersama (joint development).

"Contoh, masalah Ambalat, kita sepakat bahwa sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerja sama ekonomi yang kita sebut joint development. Apa pun yang kita temukan di laut itu, kita akan bersama-sama mengeksploitasinya," jelas Prabowo, Jumat (27/6/2025).

"Jadi, kita sepakat bahwa kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing," imbuh Prabowo.

Selesaikan dengan cara damai

Menanggapi konflik tersebut, Presiden Prabowo menyatakan akan mencari penyelesaian yang baik usai Malaysia menolak menggunakan nama "Laut Ambalat".

Hal ini dikatakannya usai menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/8/2025) kemarin.

"Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai," tutur Prabowo.

Prabowo menuturkan, penyelesaian yang baik itu perlu ada iktikad baik dari kedua negara.

Intinya, kata dia, masalah ini perlu diselesaikan secara baik-baik oleh Indonesia maupun Malaysia.

"Ada iktikad baik dari dua pihak. Kita jangan... biasalah, ada mungkin... intinya kita mau punya penyelesaian baik," tandas Prabowo.

Sementara sebelumnya, PM Anwar Ibrahim dalam kunjungannya ke Sabah menyebut komitmennya untuk melindungi kedaulatan wilayah Sabah dalam sengketa wilayah laut dengan Indonesia.

Anwar bilang, Malaysia akan menegosiasikannya dengan baik, tanpa menyerah.

"Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Saya akan mempertahankan prinsip ini. Saya menjawab sekarang karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal," jelas Anwar.

Sumber Foto TribunNews

07/08/2025

Mantap Sekali

Tepat di hari perayaan kemerdekaan Indonesia, keuangan kita terhubung semua ke Nomor Induk Kependudukan.

Biasanya di pantau istri, sekarang di pantau Negara 😆

05/08/2025

Biaya Admin Semua Bank Di Indonesia

Layanan perbankan membebankan biaya administrasi kepada para nasabah dengan nominal yang beragam. Biaya administrasi ini memungkinkan bank untuk tetap beroperasi dan menyediakan layanan kepada nasabah mereka.
Biaya administrasi ini biasanya mencakup biaya pengelolaan akun, pemrosesan transaksi, keamanan, dan infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk menjalankan operasi mereka. Biaya administrasi juga digunakan untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi bank.

Berikut daftar biaya administrasi tiap bank dirangkum dari berbagai sumber

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI)

Bank Mandiri mengenakan biaya admin sebesar Rp 12.500 per bulan untuk tabungan rupiah, dengan saldo minimum Rp 100 ribu. Jika saldo minimum tidak terpenuhi atau rekening menjadi pasif, maka akan ada biaya tambahan Rp 5 ribu.

Biaya penutupan rekening adalah Rp 50 ribu. Namun, Bank Mandiri juga memiliki produk TabunganKu yang tidak dikenai biaya administrasi.

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI)

BNI menerapkan biaya pengelolaan rekening bulanan sebesar Rp11 ribu, dengan saldo minimum Rp150 ribu. Ada denda Rp5 ribu jika saldo jatuh di bawah minimum, dan biaya penutupan rekening sebesar Rp10 ribu.

4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI)

BRI memiliki biaya administrasi bulanan sebesar Rp 12.000 untuk tabungan BritAma. Biaya tambahan sebesar Rp 6.500 dikenakan untuk kartu, dengan saldo minimum Rp 50 ribu.

Biaya penutupan rekening juga sebesar Rp 50 ribu. Produk tabungan BritAma BRI didukung oleh fasilitas e-banking dan sistem real-time online untuk kemudahan transaksi nasabah.

5. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)

BTN memiliki bervariasi tergantung jenis tabungan dengan biaya admin yang berbeda. Tabungan BTN Batara dikenakan biaya admin Rp12.500 per bulan, begitu p**a dengan tabungan BTN EBATARAPOS. Tabungan BTN Juara dikenakan biaya admin Rp20.000 per bulan.

Kemudian, tabungan BTN Bisnis gratis biaya admin jika saldo lebih dari Rp5 juta, namun dikenakan biaya admin Rp12.500 jika saldo kurang dari Rp5 juta. Selanjutnya, tabunganKu BTN iB gratis dari biaya administrasi.

05/08/2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan standar biaya pengadaan mobil dinas pejabat eselon I kementerian/lembaga sebesar Rp931.648.000 pada tahun depan. Biaya tersebut naik dari nilai tahun ini sebesar Rp878.913.000.

Penetapan biaya pengadaan mobil dinas pejabat itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33/2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

Sc ekonomibisnis