Biro Nganjuk www.jejakkasus.info

Biro Nganjuk www.jejakkasus.info PolHukum Rek Ayo Rek www.jejakkasus.info Berita Nganjuk - Kantor Pusat: Mojokerto Jawa timur - Ponsel: 0821-4152-3999.

Jakarta- Polhukum & Kriminal Rek Ayo Rek www.jejakkasus.info-Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami kasus dugaaan ti...
20/08/2013
Berita Korupsi PolHuKum & KRiminal Rek Ayo Rek www.jejakkasus.info: Kejagung Periksa Pejabat Bea...

Jakarta- Polhukum & Kriminal Rek Ayo Rek www.jejakkasus.info-Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami kasus dugaaan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat latih jenis fixed wing di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI), Curug, Tangerang, Banten.

Hari ini, tim penyidik pidana khusus Kejagung mengagendakan pemeriksaan terhadap pejabat Bea Cukai dan Direktur PT Mitra Andalan Sampurna (MAS).

"Dugaan tindak pidana korupsi STPI, akan diperiksa dua saksi, yakni Siswoyo (pejabat fungsional pemeriksa dokumen Bea Cukai dan Dirut PT Mitra Andalan Sampurna," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Selasa (20/8/2013).

Seperti diketahui, sebanyak tiga tersangka telah ditetapkan dalam kasus ini yakni, Dirut PT Pacific Putra Metropolitan (PT PPM) Bayu Widjokongko, pegawai STPI, I.G.K. Rai Darmaja dan Kabag Administrasi Umum selaku Pembuat Komitmen Arman Aryuhayat. Kini, Kejagung akan melakukan penyidikan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pengadaan 18 unit pesawat latih sayap tetap (fixed wing) dan link simulator dua unit.

Dalam kasus ini Kejagung telah menyita 12 pesawat latih jenis fixed wing yang mengunakan anggaran tahun 2010-2012. Pesawat latih tersebut masih digunakan untuk mengajar para siswa STPI, meski pembayaran sudah lunas, tapi pesawat itu belum kunjung datang dan belum dapat terbang lantaran meski dirakit terlebih dahulu.
Laporan Polhukum & Kriminal Rek Ayo Rek www.jejakkasus.info kontak person: 0821-4152-3999

 1 Korban Setrum Polsek Sawahan Dibebaskan HakimSurabaya - PolHukum & KRiminal Rek Ayo Rek www.jejakkasus.info- Majelis ...
20/08/2013
Berita Narkoba PolHukum & KRiminal Rek Ayo Rek www.jejakkasus.info: 1 Korban Setrum Polsek...

1 Korban Setrum Polsek Sawahan Dibebaskan Hakim


Surabaya - PolHukum & KRiminal Rek Ayo Rek www.jejakkasus.info- Majelis Hakim PN Surabaya yang dipimpin I Made Sukadana membebaskan satu dari tujuh terdakwa yang terjerat kasus narkoba yang sempat heboh karena pengakuannya di muka persidangan mendapat siksaan berupa setruman oleh Polsek Sawahan. Sementara enam terdakwa yang lain mendapat hukuman 1 tahun penjara.

Dalam pembacaan amar putusan, hakim menyatakan keenam terdakwa yakni Romadhon Hamid Yahya, Ari Budiman Bin Mulyadi, Decky Angga Setiawan, Gilang Arya Putra bin Kristianto, Muhammad Nurcholis Bin Masbukin, dan Ahmad Yani, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 132 ayat 1 Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

"Memberikan hukuman satu tahun penjara kepada enam terdakwa dan membebaskan Ovan Feri Tewu dari dakwaan lantaran tidak terbukti memakai narkoba," ujar hakim I Made.

Dalam amar putusanya, Ovan dibebaskan lantaran adanya laporan tes forensik yang menyatakan dirinya negatif menggunakan narkoba, selain itu, tuduhan bahwa rumah kontrakan yang sebelumnya adalah milik Ovan tak terbukti. Fakta persidangan rumah yang digunakan untuk pesta sabu tersebut adalah milik Reza.

Putusan ini jauh lebih ringan dari tuntutan JPU, sebelumbya oleh Jaksa Darmawati ketujuh terdakwa dituntut oleh JPU 5 tahun penjara dan denda 800 juta subsider 3 bulan kurungan.

Persidangan ketujuh terdakwa ini sempat ramai, lantaran dalam persidangan sebelumnya terungkap, dua tersangka lain yakni Reza dilepas polisi, sedangkan tersangka Deni Saputera tewas lantaran diduga mengalami kekerasan fisik oleh polisi dengan cara disetrum.

Hal itu diungkapkan ketujuh terdakwa dalam persidangan yang beragendakan pemeriksaan terdakwa.

Diungkapkan terdakwa dalam persidangan, selain melepaskan tersangka Reza dan menyiksa Deni Saputra hingga tewas, penyidik juga menyiksa ketujuh terdakwa agar mengakui perbuatannya.

“Sebenarnya kami ini 9 orang tapi yang 1 orang yakni Deni meninggal saat penyidikan, dia meninggal karena disetrum, bahkan kami juga mengalami hal yang sama. Sedangkan Reza dilepaskan polisi,” ungkap para terdakwa saat menjawab pertanyaan Achmad Fauzi selaku hakim anggota di persidangan.

Seperti diketahui, ketujuh terdakwa itu ditangkap pada 1 April 2013 sekitar Jam 23.30 WIB di Jl Petemon 174. Mereka ditangkap saat menggelar pesta sabu. Dalam penangkapan itu polisi berhasil menangkap sembilan orang. Dari tangan mereka, Polisi mengamankan 1 pipet yang digunakan untuk nyabu, 1 korak api dan 1 botol berisi air yang digunakan sebagai sarana membakar sabu. PolHukum & KRiminal Rek Ayo Rek www.jejakkasus.info - kontak person: 0821-4152-3999

Setelah Di Laporkan Jejak Kasus Ke Kapolda Jatim’ Gudang Solar illegal Lamongan Di Rekayasa TerbakarLamongan- PolHukum...
17/08/2013
PolHuKum & KRiminal Rek Ayo Rek -> www.jejakkasus.info: Setelah Di Laporkan Jejak Kasus Ke...

Setelah Di Laporkan Jejak Kasus Ke Kapolda Jatim’ Gudang Solar illegal Lamongan Di Rekayasa Terbakar
Lamongan- PolHukum & KRiminal Rek Ayo Rek www.jejakkasus.info
Mengacu pada pemberitaaan yang di tulis media ini edisi 168 sebelumnya, terkait adanya penimbun bbm jenis solar bersubsidi di desa Ploso Wahyu milik Muchid asal desa made kecamatan Lamongan, di baliknya ada oknum polisi Purnawirawan AKP Armaynur kanit reskrim Polsekta Lamongan.
Kedua di desa Karang langit kecamatan Lamongan milik Sugeng di baliknya ada Aiptu Herman dinas di Polsek Turi Lamongan.
Membuat Tim Media ini melaporkan informasi pada Kapolres Lamongan AKBP Solehan ,SIK. secara lisan di ruangan Waka Polres Kompol Yudistira M, SH SIK tetapi hasil dari pada itu adalah tidak ada tindakan sama sekali padahal giat illegal tersebut jalan terus dan bahkan diduga sudah sangat lama.
Pada saat pertemuan tersebut Kompol Yudistira menyampaikan akan memediasi antara AKP Armaynur dengan Media ini, harapan media ini adalah tindakan tegas yang dilakukan Polres Lamongan bukan pembiaran.
Hingga pimpinan dari media ini melayangkan surat pengaduan kepada Kapolda Jatim No Agenda 2551 Sipil tertanggal 14 Agustus 2013. Selang beberapa jam kemudian surat telah diterima oleh Kapolda maka terjadilah kebaran di TKP (Tempat Kejadian Perkara).

Apakah kejadian ini hanya untuk pengelabuhan pada publik agar kinerja Polres Lamongan dapat menguak kegiatan illegal ini ??? Padahal sebelum kejadian ini pelaporan informasi sudah disampaikan tapi tidak ada tindakan, dugaan kuat Polres sudah ada teguran dari Polda atas dasar surat pelaporan informasi media ini.
Kompol Yudistira, telah membuat statemen atas terjadinya kebakaran ini di beberapa media yaitu Pihaknya akan mengusut keberadaan gudang solar tersebut hingga tuntas, yaitu” siapapun pemilik dan backingnya akan kami proses sesuai dengan jalur hukum, Kapolsek Kota juga di perintahkan menangani kasus ini“
Statement tersebut diharapkan sesuai dengan kinerja dan pembuktian di lapangan pada jajaran berbaju coklat.
Sehingga tidak ada lagi preseden buruk Polres Lamongan. Dan bukanlah berlaku bagi desa Ploso Wahyu saja, di harap proses hukum berlaku pada penimbun-penimbun yang belum terungkap seperti milik Sugeng Karang Langit Lamongan, begitu pula Polres Lamongan juga harus menindak tegas para SPBU nakal yang memfasilitasi penimbun.
Media ini tetap akan mengikuti perkembangan kasus ini karena media ini sebagai pelapor informasi, PolHukum & KRiminal Rek Ayo Rek www.jejakkasus.info tetus mengejar kasus Penimbunan BBM Solar Ilegal yang di si nyalir kuat di dalangi Oknum Anggota Polisi Polsek Turi dan Oknum Polisi Mantan Kanit Reskrim Polsekta Lamongan.

Setelah Di Laporkan Jejak Kasus Ke Kapolda Jatim’ Gudang Solar illegal Lamongan Di Rekayasa TerbakarLamongan- PolHukum...
17/08/2013
PolHuKum & KRiminal Rek Ayo Rek -> www.jejakkasus.info: Setelah Di Laporkan Jejak Kasus Ke...

Setelah Di Laporkan Jejak Kasus Ke Kapolda Jatim’ Gudang Solar illegal Lamongan Di Rekayasa Terbakar
Lamongan- PolHukum & KRiminal Rek Ayo Rek www.jejakkasus.info
Mengacu pada pemberitaaan yang di tulis media ini edisi 168 sebelumnya, terkait adanya penimbun bbm jenis solar bersubsidi di desa Ploso Wahyu milik Muchid asal desa made kecamatan Lamongan, di baliknya ada oknum polisi Purnawirawan AKP Armaynur kanit reskrim Polsekta Lamongan.
Kedua di desa Karang langit kecamatan Lamongan milik Sugeng di baliknya ada Aiptu Herman dinas di Polsek Turi Lamongan.
Membuat Tim Media ini melaporkan informasi pada Kapolres Lamongan AKBP Solehan ,SIK. secara lisan di ruangan Waka Polres Kompol Yudistira M, SH SIK tetapi hasil dari pada itu adalah tidak ada tindakan sama sekali padahal giat illegal tersebut jalan terus dan bahkan diduga sudah sangat lama.
Pada saat pertemuan tersebut Kompol Yudistira menyampaikan akan memediasi antara AKP Armaynur dengan Media ini, harapan media ini adalah tindakan tegas yang dilakukan Polres Lamongan bukan pembiaran.
Hingga pimpinan dari media ini melayangkan surat pengaduan kepada Kapolda Jatim No Agenda 2551 Sipil tertanggal 14 Agustus 2013. Selang beberapa jam kemudian surat telah diterima oleh Kapolda maka terjadilah kebaran di TKP (Tempat Kejadian Perkara).

Apakah kejadian ini hanya untuk pengelabuhan pada publik agar kinerja Polres Lamongan dapat menguak kegiatan illegal ini ??? Padahal sebelum kejadian ini pelaporan informasi sudah disampaikan tapi tidak ada tindakan, dugaan kuat Polres sudah ada teguran dari Polda atas dasar surat pelaporan informasi media ini.
Kompol Yudistira, telah membuat statemen atas terjadinya kebakaran ini di beberapa media yaitu Pihaknya akan mengusut keberadaan gudang solar tersebut hingga tuntas, yaitu” siapapun pemilik dan backingnya akan kami proses sesuai dengan jalur hukum, Kapolsek Kota juga di perintahkan menangani kasus ini“
Statement tersebut diharapkan sesuai dengan kinerja dan pembuktian di lapangan pada jajaran berbaju coklat.
Sehingga tidak ada lagi preseden buruk Polres Lamongan. Dan bukanlah berlaku bagi desa Ploso Wahyu saja, di harap proses hukum berlaku pada penimbun-penimbun yang belum terungkap seperti milik Sugeng Karang Langit Lamongan, begitu pula Polres Lamongan juga harus menindak tegas para SPBU nakal yang memfasilitasi penimbun.
Media ini tetap akan mengikuti perkembangan kasus ini karena media ini sebagai pelapor informasi, PolHukum & KRiminal Rek Ayo Rek www.jejakkasus.info tetus mengejar kasus Penimbunan BBM Solar Ilegal yang di si nyalir kuat di dalangi Oknum Anggota Polisi Polsek Turi dan Oknum Polisi Mantan Kanit Reskrim Polsekta Lamongan.

 Gadis Keterbelakangan Mental Di Perkosa Kuli BangunanLAMPUNG - PolHukum & KRiminal Rek Ayo Rek) www.jejakkasus.info -Be...
16/08/2013
Pengakuan l Rek Ayo Rek Klik --> www.jejakkasus.info: Gadis Keterbelakangan Mental Di Perkosa...

Gadis Keterbelakangan Mental Di Perkosa Kuli Bangunan


LAMPUNG - PolHukum & KRiminal Rek Ayo Rek) www.jejakkasus.info -Berdalih tidak kuat menahan hawa nafsu, pekerja bangunan nekat mencabuli seorang perempuan keterbelakangan mental. Akibat perbuatannya, Ahmad Dani (21) warga Bandarlampung kini harus mendekam di kantor Polsek Tanjungkarang Timur.

Wakil Kepala Polsek Tanjungkarang Timur, Ajun Komisaris Pol HD Pandiangan, mengatakan, perbuatan cabul tersangka terhadap IT (32) tersebut dilakukan saat tersangka bekerja di rumah korban pada Selasa, 30 Juli lalu sekira pukul 12.00 WIB.

“Tersangka adalah kuli bangunan yang dipekerjakan orangtua korban untuk membangun rumah,” kata Pandiangan, Jumat (2/8/2013).

Kejadian itu bermula ketika ibu korban pergi membeli kabel listrik, sementara mandor tukang bangunan juga sedang membeli pasir. Alhasil, di rumah tersebut tinggal tersangka dan korban yang sedang mandi.

Melihat korban keluar dari kamar mandi hanya berbalut handuk, tersangka mengaku tidak tahan menahan nafsu dan menarik korban kembali masuk ke kamar mandi kemudian mencabulinya.

Kejadian itu diketahui ibu korban yang melihat celana anaknya melorot, lantas mempertanyakan penyebabnya. Korban pun mengaku telah dicabuli tersangka. Orangtua korban kemudian melaporkan pencabulan itu ke Polsek Tanjungkarang Timur.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 286 sub 290 tentang pencabulan atau menyetubuhi dalam keadaan tidak berdaya dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara. PolHukum & KRiminal Rek Ayo Rek) www.jejakkasus.info . Kontak: 0821-4152-3999

 KPK Didesak Tangani Kasus Dana Bansos Sikka 10, 7 MKupang - PolHukum & KRiminal Rek Ayo Rek  www.jejakkasus.info-  -Ger...
16/08/2013
PolHuKum Rek Ayo Rek -> www.jejakkasus.info: KPK Didesak Tangani Kasus Dana Bansos Sikka 10, 7 M

KPK Didesak Tangani Kasus Dana Bansos Sikka 10, 7 M


Kupang - PolHukum & KRiminal Rek Ayo Rek www.jejakkasus.info- -Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Maumere, Kabupaten Sikka dan Kupang, NTT, mendesak KPK segera mengambil alih penanganan kasus korupsi penyaluran dana bantual sosial (Bansos) di Kabupaten Sikka yang diduga merugikan negara sekitar Rp10,7 miliar.

"GMNI dan elemen masyarakat lainnya di Kabupaten Sikka menginginkan KPK segera mengambil alih penanganan kasus tersebut karena kerugian negara yang ditimbulkan oleh korupsi tersebut sangat besar," kata Ketua DPC GMNI Cabang Maumere Herimanto dalam siaran pers yang diterima di Kupang, Jumat.

Ia mengatakan Kejaksaan Negeri Maumere memang sedang mengusut kasus itu, akan tetapi GMNI tidak yakin penyidik bisa menangkap aktor intelektualnya dalam kasus tersebut yang diduga melibatkan kepala daerah setempat.
Kasus itu terkuak setelah Inspektorat Kabupaten Sikka melakukan evaluasi terhadap dana bantuan sosial. Mereka menemukan 29 kuitansi pengeluaran uang senilai Rp10,7 miliar yang mencurigakan. Setelah ditelusuri, dana sebesar itu ternyata tidak sampai ke kelompok masyarakat.

Bahkan masalah Dana Bantuan Sosial 2009 yang dikelolah bagian Kesra Setda Sikka sebesar Rp10,7 M telah terungkap melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan NTT Nomor: 11.c/ LHP-LKPD/ XIX.KUP/ 2010 tertanggal 6 Agustus 2010.

Sebagai tindak lanjut pada pertengahan 2010 pihak Kejari Maumere memulai proses pengumpulan keterangan dan data atas dugaan penyimpangan tersebut. Proses pengumpulan bahan keterangan dan data oleh Kejari Maumere terkesan sangat lamban dan kurang tampak kemajuannya, sehingga menimbulkan tanda tanya bahkan masyarakat kurang menaruh kepercayaan akan keseriusan proses penegakan hukum oleh kejaksaan setempat.

DPRD Sikka sudah menggunakan hak pengawasanya pada bulan April 2011 dengan membentuk Pansus Dana Bansos Sikka. Dalam proses itu terungkap perihal peran, keterlibatan, dari mantan Kabag Kesra Setda Sikka Servasius Kabu, Bendahara Pembantu Pengeluaran Kesra, Yosep Otu, mantan KPA DPPKAD Kabupaten Sikka, Billy Dolu, Bendahara Pembantu Kesra maria Goreti serta pihak-pihak lainnya di SKPD yang terkait dalam mengelola dana Bansos di Kabupaten Sikka.

Bahkan adanya aliran dana Bansos untuk Biaya pengadaan pakaian dinas dan "check-up" kesehatan Bupati Sikka periode 2008 - 2013 sebelum dilantik, biaya untuk 50 orang anggota keluarga pada saat ikut pelantikan Bupati Sikka di Kupang, biaya perjalanan Bupati Sikka ke Jerman, biaya lobi ke Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk Dana Pekan Olahraga Sedaratan Flores-Lembata (PORDAFTA).

Biaya untuk setiap kali perjalanan dinas bupati ke luar daerah, biaya setiap kali perjalanan dinas bupati dan wakil bupati dalam daerah Sikka untuk dana kontribusi, dan masih banyak lagi dugaan penyimpangan dana bansos itu.

GMNI dan elemen masyarakat lain di Sikka memberi apresiasi terhadap kinerja Pansus Bansos, namun secara yuridis proses pemeriksaan, peran pansus sangat terbatas dan sulit menjadi suatu patokan guna menjustifikasi dan menghakimi peran, modus serta keterlibatan oknum di Bagian Kesra itu, karena sudah menjadi ranah aparat penegak hukum seperti KPK yang masih dipercayai publik di Tanah Air.

Karena itu, DPC GMNI Sikka dan sebagian besar masyarakat Kabupaten Sikka telah secara tegas menyatakan bahwa kasus dana Bansos harus diambil alih KPK karena kasusnya paling parah dalam sejarah pengelolaan uang rakyat di Kabupaten Sikka yang nyata-nyata mempertontonkan bagaimana minimnya kadar moralitas, intelektualitas serta integritas dari para oknum-oknum birokrat serta oknum-oknum pejabat lain yang diberikan kewenangan dalam mengelola uang rakyat di Sikka. PolHukum & KRiminal Rek Ayo Rek) www.jejakkasus.info . Kontak: 0821-4152-3999

Anda menjumpai akun (POLGAD) DALAM LAPAS GUNAKAN HP MENGAKU POLISI/ TNI/ PELNI? ATAU PETUGAS LAPAS? LAPORKAN RESMI DI SI...
12/08/2013
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual - Alamat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Anda menjumpai akun (POLGAD) DALAM LAPAS GUNAKAN HP MENGAKU POLISI/ TNI/ PELNI? ATAU PETUGAS LAPAS? LAPORKAN RESMI DI SINI
Alamat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI
NO KANTOR WILAYAH ALAMAT NO. TELEPON NO. FAX WEBSITE
1 Nangroe Aceh Darussalam Jln. Tjut Nyak Arief 185, Banda Aceh 23242 (0651) 7553197, 7552105 (0651) 7553494 nad.kemenkumham.go.id

2. Sumatera Utara Jln. Putri Hijau No.4, Medan 20112 (061) 4521217 (061) 4552109, 4553303, 4564384 sumut.kemenkumham.go.id

3. Sumatera Barat Jln. S.Parman No. 256, PO.BOX 154, Padang 25133 (0751) 7055471 (0751) 705510 sumbar.kemenkumham.go.id

4. Riau Jln. Jendral Sudirman 233, Pekanbaru (0761) 21860, 23846 (0761) 23846, 46969 riau.kemenkumham.go.id

5. Kepulauan Riau Jln. D.I. Panjaitan Km. 7, Tanjung Pinang 29113 (0771) 319284, 319151, 8030066 kepri.kemenkumham.go.id

6. Sumatera Selatan Jln. Jendral Sudirman Km. 3,5, Palembang 30138 (0711) 358433, 355386 (0711) 355386, 378384 sumsel.kemenkumham.go.id

7. Jambi Jln. Kap. Sujono, Kota Baru, Jambi 36128 (0741) 40085 (0741) 444029 jambi.kemenkumham.go.id

8. Bandar Lampung Jln. W.Monginsidi No.184, Bandar Lampung (0721) 485427, 483927 (0721)471060 lampung.kemenkumham.go.id

9. Bengkulu Jln. Pangeran Natadirdja, Km.7, Bengkulu 38225 (0736) 24743 (0736)26304 bengkulu.kemenkumham.go.id

10. Bangka Belitung Komplek perkantoran dan Permukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Air Hitam-Pangkalpinag (0717) 439435, 439436, 439437, 439438, 439439 (0717) 439436 babel.kemenkumham.go.id

11. DKI Jakarta Jln. MT.Haryono No.24, Jakarta Timur 3630 (021) 8090928,(021) 8090912 (021)8090704 jakarta.kemenkumham.go.id

12. Banten Jln.K.H.Syam’uin No.44D, Serang Banten (254) 208819, 223104 (0254)223103 banten.kemenkumham.go.id

13. Jawa Barat Jln. Jakarta No.27, Bandung 40272 (022) 7273898, 7210300, 7204834 (022)7273898, 7279273 jabar.kemenkumham.go.id

14. Jawa Tengah Jln. Dr.Cipto No.64, Semarang (024) 3546795, 3543063 (024) 3561386, 3546795 jateng.kemenkumham.go.id

15. D.I. Yogyakarta Jln. Gedong kuning No.146 Rejowinangun (0274) 378431 (0274) 378432, 373195 jateng.kemenkumham.go.id

16. Jawa Timur Jln. Kayon No.50-52 Kec.Genteng, Surabaya 60111 (031) 5340707 (031) 535496 jatim.kemenkumham.go.id

17. Kalimantan Barat Jln. K.S.Tubun No. 26, Pontianak 78121 (0561) 732242, 732229 (0561) 762624 kalbar.kemenkumham.go.id

18. Kalimantan Tengah Jln.G.Obso No.10, Palangkaraya 73111 (0536) 3220189, 3221554 (0536) 3220150 kalteng.kemenkumham.go.id

19. Kalimantan Selatan Jln.Brigjen H. Hasan Basri Kayutangi No.30, Banjarmasin 70123 (0511) 3300401, 3303470 (0511) 3302790 kalsel.kemenkumham.go.id

20. Kalimantan Timur Jln.Letjen M.T Haryono, Samarinda 75124 (0541) 736517, 74153 (0541) 736516, 736517 kaltim.kemenkumham.go.id

21. Sulawesi Utara Jln.Diponegoro No.87, Menado 95112 (0431) 863780, 864288, 870359 (0431)0870359, 864288 sulut.kemenkumham.go.id

22. Sulawesi Tengah Jln.Dewi Sartika No.26, Palu 94114 (0451) 481205, 482353 (0451)481205 sulteng.kemenkumham.go.id

23. Sulawesi Selatan Jln. Sultan Alauddin No.102, Makasar 90223 (0411) 854731 (0411) 871160 sulsel.kemenkumham.go.id

24. Sulawesi Tenggara Jln.Balai Kota No.7A, Kendari 93117 (0401) 322132 (0401) 321340 sultra.kemenkumham.go.id

25. Gorontalo Jln.Tinaloga No.1, Gorontalo 96128 (0435) 826242 (435) 83128 gorontalo.kemenkumham.go.id

26. Sulawasi Barat Jln. Kh. Abd. Malik Pattana Endang
(Komp. Perkantoran Gubernur) Ranggas, Mamuju. (0428) 23262 (0428) 23262 sulbar.kemenkumham.go.id

27. Bali Jln. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar (0361)224856, 240752, 228718 (0361)228718 bali.kemenkumham.go.id

28. Nusa Tenggara Timur Jln. WJ. Lalamentik No. 98, Kupang 85111 (0380) 833101 (0380) 821126 ntt.kemenkumham.go.id

29. Nusa Tenggara Barat Jln. Majapahit No.44, Mataram (0370) 621819 (0370) 925341, 625341 ntb.kemenkumham.go.id

30. Maluku Jln.Sultan Babullah No.17-18, Ambon 97115 (0911) 352803 (0911) 352807 maluku.kemenkumham.go.id

31. Maluku Utara Jln.Cengkeh AFO No.40 Ternate, Maluku Utara (0921) 3122119 (0921) 3122118 malut.kemenkumham.go.id

32. Papua Jln. Raya Abepura No. 37, Kotaraja, Jayapura (0967) 586147 (0967) 586112 papua.kemenkumham.go.id

33. Papua Barat Jln. Trokira Arfal II Logpon, Manokwari (0986) 213270 papua-barat.kemenkumham.go.id

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE .(061)4521217

By A Website Design
- See more at: http://www.dgip.go.id/paten/alternatif-pengajuan-permohonan/8-umum/206-alamat-kantor-wilayah-kementerian-hukum-dan-ham-ri#sthash.STYt8HDk.dpuf
Dengan adanya anda sudah laporan ke Menteri Hukm dan Ham RI – Lampirkan surat tembusan ke Kepolisian Setempat dan Lapas stempat, agar segera ada tindakan bila perlu tembusan Presiden RI Dan Kapolri. Semoga bermanfaat
Alamat Kantor PolHukum Rek Ayo Rek www.jejakkasus.info : Jalan raya Kemantren 82- Terusan- Gedeg- Mojokerto-Jatim. Situs resmi- www.jejakkasus.info Kontak. 082141523999

Alamat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RINOKANTOR WILAYAHALAMATNO. TELEPONNO. FAXWEBSITE1Nangroe Aceh DarussalamJln. Tjut Nyak Arief 185, Banda Aceh 23242(0651) 7553197, 7552105(0651) 7553494nad.kemenkumham.go.id2.Sumatera UtaraJln. Putri Hijau No.4, Medan 20112(061) 4521217(061) 4552109, 4...

Address

Surabaya

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Biro Nganjuk www.jejakkasus.info posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Nearby media companies


Other Broadcasting & media production in Surabaya

Show All