Suara Publik News

Suara Publik News Suara publik News Merupakan Media online yang berimbang dan aktual serta menjadikan Masyarakat Madani

Tempat cuci sepeda motor anda yang sensasional :D
15/11/2014

Tempat cuci sepeda motor anda yang sensasional :D

Suara Publik News
08/11/2014
Suara Publik News

Suara Publik News

Suara publik News Merupakan Media online yang berimbang dan aktual serta menjadikan Masyarakat Madani

Pengurus DPK LPPNRI Nganjuk Resmi Dilantik  *Sekaligus Deklarasi dan Sosialisasi*NGANJUK.BM-Bertempat di Hotel Nirwana N...
06/11/2014

Pengurus DPK LPPNRI Nganjuk Resmi Dilantik

*Sekaligus Deklarasi dan Sosialisasi*

NGANJUK.BM-Bertempat di Hotel Nirwana Nganjuk pelantikan seluruh Pengurus dan Struktural DPK LPPNRI (Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia) resmi dilantik,tak kurang dari 23 pengurus dan anggota dilantik Oleh Ketua Umum DPN Ir.Eko sOETIKNO beserta seluruh jajaran.(28/10/2014)
Dalam Pemaparannya Ir Eko Soetikno menuturkan keinginan DPN LPPNRI Agar "menjadikan lembaga ini sebuah lembaga yang bersih dan profesional dan bukan hanya sebatas retorika. Hal itu dapat dilihat dari agenda kegiatan DPN LPPN-RI yang dilakukan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dimana, DPN terus melakukan pembinaan kader-kader mulai dari tingkat Pusat, Provinsi sampai tingkat daerah secara kontinyu dan berkesinambungan "Ungkapnya
Eko Soetikno juga menambahkan supaya jajaran kepengurusan DPK LPPNRI kAB Nganjuk harus bisa menjalankan peran serta fungsi dengan baik di masyarakat dan di pemerintahan. Artinya, LPPNRI harus bisa mengontrol kegiatan yang dilakukan pemerintah itu sesuai dengan harapan masyarakat luas"tegasnya
Wito yang juga Ketua DPK LPPNRI kab nganjuk ketika dikonfirmasi media Buser metropolis apa visi dan misi target awal setelah pelantikan kepengurusan ini menegaskan"Kita akan totalitas dan siap mengawal dan turut berpartisipasi dengan teman-teman LPPNRI di daerah daerah dalam pemantauan pelayanan publik oleh aparatur maupun penyelanggara negara terutama diwilayah Nganjuk ini sendiri,dan mengenai target awal DPK LPPNRI Kab Nganjuk adalah mengawal jalannya Proyek Jalan TOL yang sedang dibangun di wilayah nganjuk,Supaya tidak terjadi penyimpangan penyimpangan yang bisa merugikan ke Negara maupun masyarakat yang kena dampak dari pembangunan Tol tersebut"tegas Wito yang murah senyum dan Dermawan.
Subanjar.S.KOM yang juga Ketua LPPNRI Jatim Berharap "semoga dengan adanya LPPNRI DI NGANJUK bisa menjadi mediasi secara umum dan bekerja sesuai tupoksinya dalam rangka untuk pengawasan dan pemantauan Penyelenggara Negara dengan baik dan tersistem"ucapnya
Dalam acara Deklarasi dan Sosialisasi tersebut turut juga Dihadiri Para Pejabat pemerintahan mulai dari DPRD,perwakilan SKPD,serta UPTD dibeberapa wilayah nganjuk,tampak hadir juga Wakil Bupati Nganjuk KH Abdul Wahid Badrus, MPdI meskipun cuma sebentar sebab ada acara lain yang harus dihadiri.//Prass

http://www.busermetropolis.com/2014/11/pengurus-dpk-lppnri-nganjuk-resmi.html

Keluarga Mantan Bupati Jombang H Suyanto Kesandung KKN Sapi Petani Jombang, BM - “KKN di negeri  ini seolah sudah ment...
05/11/2014

Keluarga Mantan Bupati Jombang H Suyanto Kesandung KKN Sapi Petani

Jombang, BM - “KKN di negeri ini seolah sudah mentradisi. Ratusan pejabat eksekutif maupun legislatif pasca reformasi selama satu dasawarsa terakhir ini banyak yang kesandung KKN dan berujung masuk bui. Akar masalahnya yang paling utama adalah masalah mental pemimpin negeri ini dari pusat hingga desa. Pancasila benar-benar diinjak-injak oleh pemimpinnya sendiri. Rakyat menjadi korban keserakahan mereka. Semoga Allah segera memberi hidayah para pemimpin kita,” keluh Ihwan seorang guru ngaji Sumobito Jombang dengan mata berkaca-kaca.
Joko Fattah Rachim
Lantas bagaimana dengan pemerintahan di Jombang? KKN pun tampaknya tak terhindarkan lagi. Sepak terjang mantan bupati Jombang dan keluarganya semasa menjabat mulai disorot publik. “Heboh sapi tidak hanya terjadi di Jakarta oleh oknum petinggi PKS, tapi di Jombang pun sapi ikut digegeri alias di KKN. Wah negara ini memang masih latihan gegeran, minimal gegeran sapi,” kata Hendro warga Mojoagung.
Tak pelak lagi, “mantan bupati Jombang H. Suyanto yang menjabat selama 2 (dua) periode yaitu periode pertama 2003 – 2008 periode kedua 2008 – 2013 selama menjabat banyak program pemerintah yang mengalir ke keluarga, salah satunya adalah HJ. Sadarestuwati beserta suaminya H.M. Maskur,” lansir Suara Media Indonesia edisi 154/VI/6-12 Oktober 2014.
Adalah program kementerian peternakan bagi petani sapi di seluruh Indonesia yang lazim disebut KUPS (Kredit Usaha Pembibitan/Peternak Sapi) melalui Bank Jatim yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan peternak. Sesuai paket program Kabupaten Jombang mendapatkan/ bisa mengajukan kredit 2000 pembibitan sapi dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan kementerian pusat yang dikoordinasikan dengan pemerintahan daerah. “Jika hal ini lancar maka bangsa ini soal per sapi an pasti surplus tidak usah impor bahkan bisa eksport. Tapi wong neko-neko ya kita tahulah pasti diseruduk sapi,” tambah Hendro.
Di mulai tahun 2009 program peningkatan kesejahteraan petani sapi dicanamgkan di seluruh Indonesia yang dukucurkan melalui bank daerah yang lazim disebut KUPS (Kredit Usaha Pembibitan/Peternak Sapi). Peluang ini langsung ditangkap HM Masykur Affandi suami Sadarestuwati (anggota DPR RI dari PDIP) dengan payung Koperasi Bidaratani mengajukan kredit 2000 petani sapi di jombang dengan nilai kredit Rp. 49,5 M. “Sesuai prosedur dan mekanisme. Yang penting sapinya juga ada,” ungkap Andul Haris Corporate Secretary Bank Jatim.
Lancarkah? “Ya kacamata mana dulu. Kalau dari prosedur mungkin betul. Tapi dilihat dari peruntukan dan pemohon kredit perlu dilihat,” sambung Hendro. Mantan kepala desa Pakel, kecamatan Bareng, Suher, juga mengatakan semua tergantung H. Masykur suami Sadarestuwati (adik kandung mantan bupati Suyanto) karena dia keluarga bupati Jombang. “Semua pengajuan diurus pak Masykur kalau tidak ya mungkin tidak cair,” katanya. Nepotiskah? Nyatanya, salah seorang peternak sapi desa Murukan dan Karobelah kecamatan Mojoagung, salah satu pusat peternak sapi tidak kebagian kredit murah itu. “Saya mau ngajukan tapi tidak ngerti. Sebenarnya butuh tapi kalah dengan orang dekatnya bupati. Saya ingin kalau ada begitu lagi ya yang meratalah. Jangan orang-orang dekatnya saja kasihan yang lain ,” keluh Kayudin peternak sapi desa Murukan Mojoagung.
Tidak hanya petani Mojoagung yang tidak kebagian program KUPS. Ercham peternak sapi desa Sawiji kecamatan Jogoroto juga sangat menyayangkan program seperti hanya itu terpusat di Bareng dan keluarga mantan bupati. “Dinas peternakan Jombang dan bank jatim harus adil. Bukankah program negara itu untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kok malah yang sudah kaya ditumpuk-tumpuk. Itu namanya hanya untuk kroni-kroninya orang yang berkuasa. Tapi mengapa DPR Jombang diam saja,” katanya menyesalkan. H. Munir Fanani yang saat itu menjabat komisi terkait juga tidak pernah merasa diajak koordinasi tentang program tersebut. “Memang harus koordinasi dengan DPRD agar sesuai sasaran. Tapi saya dan kawan-kawan komisi tidak pernah sekali saja diajak koordinasi. Kalau dibilang DPRD tidak tahu, itu mustahil. Tapi itulah yang terjadi,” ungkapnya.
Baik H. Maykur maupun Estu (panggilan Sadarestuwati) dihubungi via telepon tidak pernah diangkat. Karuan saja, bau nepotisme makin sulit dibantah. “Mana mungkin yang tidak dekat dengan kekuasaan bisa dapat peluang kredit. Nyatanya, begitu yang terjadi. H. Masykurlah yang terbanyak mendapatkan kredit murah 49,5 M , itu lantaran keluarga mantan bupati,” tegas Hadi Suyono aktivis soaial asal Sumobito. Apakah mereka korupsi? “ Kalau itu ada ranah hukumnya tapi kolusi dan nepotismenya jelas terjadi bisa dicermati oleh publik,” tambahnya.
Ketua FRMJ (Forum Rembug Masyarajat Jombang), Joko Fattah Rachim mengatakan sesungguhya masalah H. Masykur itu adalah bagian kecil dari masalah KKN yang ada di Jombang. “Terjadi KKN ya bisa jadi. Tapi, H. Masykur saya kira tahu prosedur yang harus dipenuhi. Soal dia keluarga Suyanto itu juga hal lain yang ikut memperlancar kredit KUPS cair, memang iya. Nepotis oke, tapi tidak cukup itu. Intinya, memang pihak yang seharusnya mendapat program itu terserap oleh masykur semua. Pokoknya, makin ruwet Jombang ini,” ungkapnya. Oleh sebab itu, sambung Fattah, saya dan kawan-kawan terus melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
Aktivis FRMJ memang terbilang paling responsif ketimbang LSM-LSM lainnya di Jombang terhadap kebijakan publik. Semua pihak yang berkompeten, ujar Fattah, tidak boleh menutup mata dan pura-pura tidak tahu. “Biasanya pihak-pihak yang terkait dengan model-model seperti H.Masykur pura-pura tidak tahu. Ini yang repot. Saya sedang siapkan data-data yang sama dengan kasusnya H. Masykur. Lihat saja nanti,” pungkasnya. “Saya sangat mendukung usaha-usaha cak Fattah mengkritisi kebijakan publik. Memang dia cukup aktif, termasuk kasus seperti nepotisnya H. Masykur. Pemerintah sekarang harus betul-betul membela rakyat kecil. Kalau tidak, apa artinya jadi penguasa. Mosok menindas terus seperti penjajah,” kata Ihkwan guru ngaji mengakhiri perbincangan (Abd. Kholiq).

http://www.busermetropolis.com/2014/11/keluarga-mantan-bupati-jombang-h.html

Mantan Kepala dan Bendahara Pembantu Disporabudpar di Brengkes Kejari Mojokerto MOJOKERTO.BM- Mantan Kepala dan Bendahar...
05/11/2014

Mantan Kepala dan Bendahara Pembantu Disporabudpar di Brengkes Kejari Mojokerto

MOJOKERTO.BM- Mantan Kepala dan Bendahara pembantu di Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ( Disporabudpar ) Kabupaten Mojokerto Achmad Andre dan Insan Cahyadi Buana akhirnya diciduk Kejaksaan Negeri Mojokerto. Mereka berdua ditahan terkait kasus dugaan korupsi dana pendamping APBD 2012 proyek fisik GOR Gajah Mada Mojosari dari Kementerian Pemuda dan Olahraga ( Kemenpora ) sebesar Rp 750 juta.

Andre yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ) dan Insan menjabat sebagai Staf di BPKA ( Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset ) Kabupaten Mojokerto ini diduga melakukan Mark up anggaran dengan menaikkan harga perkiraan sendiri tender proyek fisik GOR. Selain itu Andre dan Insan juga memotong sendiri anggaran kemudian membuat laporan pertanggungjawaban ( LPJ ) Fiktif , yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 243 juta.
Penahanan kedua tersangka ini terkait kasus dugaan korupsi penggunaan dana pendamping proyek di Kabupaten Mojokerto tahun 2012, terang Kasi Pidsus Andhi Ardhani.
Andre dan Insan sebenarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Tipikor Satreskrim Polresta sejak tahun 2013, Namun dengan pertimbangan keduanya dinilai kooperatif, maka penyidik tidak melakukan penahanan. Hingga akhirnya kedua tersangka ( Andre dan Insan_) ditahan kejaksaan. ” Mereka disangka dengan pasal 2 dan 3 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tegasnya.
Selain menahan kedua tersangka, kejari juga mengantongi berkas dan dokumen perkara yang dikirim Kanit Tipikor Polresta Iptu Amat. Diantaranya berkas BAP P 18 ( belum sempurna ), belasan dokumen dana pendamping, serta barang bukti uang pengembalian kerugian Negara sekitar Rp 16 juta, terangnya. ( MoL )

http://www.busermetropolis.com/2014/11/mantan-kepala-dan-bendahara-pembantu.html

Berita BONDOWOSOProyek Pembangunan MCK dan Sanitasi Sarat 'Penyimpangan  "Padahal Sasaran Utamanya Lembaga Pendidikan da...
05/11/2014

Berita BONDOWOSO

Proyek Pembangunan MCK dan Sanitasi Sarat 'Penyimpangan

"Padahal Sasaran Utamanya Lembaga Pendidikan dan Masjid"
Bondowoso BM-Warga masyarakat Bondowoso pada umumnya menyambut positif pelaksanaan pembangunan infrastruktur berupa Mandi Cuci dan Kakus (MCK) dan Sanitasi pembuangan kotoran. Pemerintah melalui leading sektor Dinas Bina Marga Cipta Karya (BMCK) Kabupaten Bondowoso memfokuskan target sasaran utama pada sejumlah tempat ibadah atau kepentingan Umum seperti Lembaga Pendidikan Pesantren dan Masjid.
Program yang dikerjakan secara swakelola ini dengan jumlah anggaran yang cukup fantastis kurang lebih 350 juta bersumber dari APBN. Dari hasil penelusuran sementara wartawan media ini dan tim investigasi Buser Metropolis dilapangan, sedikitnya sudah terdeteksi 5 Desa di Kabupaten Bondowoso yang mendapat program swakelola tersebut.
Diantaranya Desa Sumber Kokap Kecamatan Taman Krocok, Desa Cindogo Kecamatan Tapen, Desa Bajuran Kecamatan Cermee, Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari dan Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari. Namun sungguh ironis, pelaksanaan dilapangan terkesan asal jadi dan sarat pennyimpangan, dugaan penyimpangan terjadi, diduga kuat dikarenakan banyaknya Ketua pengelola yang tidak mengerti akan teknis bangunan.
Terbukti dari sampel data yang dikumpulkan disejumlah titik lokasi, misalkan seperti pelaksanaan MCK dan sanitasi di Desa Sumber Kokap, besi cagak cor SNI jenis HIJ ukuran 12 dicampur dengan ukuran 10, tidak adanya bak penakar cor (mengolah manual) maupun mesin molen, membuat kwalitas campuran antara pasir : semen : koral tidak seimbang, serta pemasangan bouwpalank menggunakan bambu, padahal seharusnya menggunakan kayu karena anggaran bouwplank ada didalam RAB. Saat akan dikonfirmasi kepada Ketua Pelaksana, namun Kades Sumber Kokap Muhya Nawawi terkesan menutup nutupi. "sudah langsung ke saya saja," kata Muhya

Tak jauh berbeda dengan di Desa Sumber Kokap, pelaksanaan MCK dan sanitasi di Desa Bajuran Kecamatan Cermee pun demikian, selain tidak adanya bak penakar olahan cor dan mesin molen, juga batu split (Koral) menggunakan batu plontos . Secara Teknis, agregat campuran semen pasir dengan batu koral tidak akan menyatu kalau yang digunakan sejenis batu plontos. juga dari pembesian, besi yang digunakan menggunakan besi SNI jenis AS berukuran 12 dicampur 10, namun setelah dicek menggunakan skate mat, ternyata besi ukuran 12 itu justru berukuran 10, yang besi 10 berukuran 8. Ada apa ini??? hal yang sama juga disampaikan tukang, "saya bekerja ini atas perintah Ketua Pelaksana mas," bebernya
Terpisah, H. Hasan Ketua Pelaksana saat dikonfirmasi wartawan media ini beberapa waktu lalu dikediamannya, mengatakan "terimakasih mas atas masukannya, hasil laporan ini yang jelas akan saya perbaiki kalau memang tidak sesuai," katanya
Tapi kenyataan dan faktanya, sampai beberapa hari berikutnya, hasil pantauan kembali wartawan media ini kelokasi tidak ada perbaikan. "tidak ada perbaikan mas pekerjaan ini terus dikerjakan," ungkap salah satu tukang yang keberatan disebut namanya

Penelusuran dan investigasi selanjutnya wartawan BM ke Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari, ironisnya para pekerja berasal dari desa lain, tidak menggunakan warga setempat. Padahal program tersebut merupakan program yang berbasis masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Menariknya lagi, Kepala tukang pak misdin (nama samaran,red) menuding Sekdes Pecalongan sebagai Ketua Pelaksana, sebelum akhirnya ngaku kalau Ketua Pelaksana swakelola tersebut diketuai orang berinisial BST. "ke Pak kades langsung mas, ini Ketuanya pak sekdes," kata Kepala tukang asal Grujugan ini dengan bicara plintat plintut

Yang menjadi sorotan publik saat ini adalah mesin molen yang digunakan bergantian dengan Desa Tlogosari yang juga menerima Program MCK dan sanitasi tersebut. yang menjadi pertanyaan adalah, apakah 1 molen untuk pelaksanaan di 2 desa? atau 2 desa hanya cukup dengan 1 molen? padahal masing-masing Desa penerima Program ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) masing-masing sebagai salah satu syarat mencairkan termin berikutnya, diduga kuat kongkalikong atau bermain mata antara Desa Pecalongan dengan Desa Tlogosari dengan cara merekayasa SPJ demi keuntungan individu saja. Sampai berita ini diterbitkan, pelaksana swakelola Desa Pecalongan dan Desa Tlogosari sangat sulit untuk ditemui.

Dilihat dan dikaji ulang dugaan penyimpangan diatas dari hasil investigasi wartawan BM dan tim investigasi ke sejumlah Desa, pelaksanaan yang cukup dibilang bagus cuma di Desa Cindogo Kecamatan Tapen, betapa tidak, terbukti dilokasi terdapat mesin molen dilengkapi dengan bak penakar (pengolahan cor secara manual), para pekerja melibatkan wali santri dan warga setempat, besi menggunakan SNI bermerk HIJ.

Diharapkan para penegak hukum Pidkor Polres dan Kejari Bondowoso dapat menelusuri dugaan penyimpangan tersebut, agar kedepannya program pemerintah yang pro rakyat tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. (Dra)

http://www.busermetropolis.com/2014/11/proyek-pembangunan-mck-dan-sanitasi.html

Mengungkap Dugaan Penyelewengan Dana BSPS 2014 Desa Solor Senilai 1,4 Miliar   Bondowoso BM-Bantuan Stimulan Perumahan S...
05/11/2014

Mengungkap Dugaan Penyelewengan Dana BSPS 2014 Desa Solor Senilai 1,4 Miliar

Bondowoso BM-Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Desa Solor Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2014 mendapat banyak sorotan. Betapa Tidak, sebanyak 195 Kepala Keluarga (KK) menerima Program BSPS dengan anggaran Rp 7,5 juta/KK/ unit rumah. Sehingga ditotal anggaran keseluruhan mencapai Rp 1.462.500.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Mengacu dari anggaran tersebut, diduga kuat tidak sesuai kalau dilihat dari investigasi wartawan media ini kepada sejumlah warga. Salah satu contoh yang dialami Sunardi warga Dusun Kepek Desa Solor, dari hasil recheck dilapangan didapatkan bahan material 350 biji batako, 11 zak semen, kayu kusen berukuran kecil, campuran pasir dan semen sangat rapuh. Sedangkan untuk pasir warga tidak dapat menghitungnya menghabiskan berapa kubik. Untuk ongkos tukang diborongkan per 1 unit rumah senilai 1 juta. "ya seperti inilah pak rumah kami, ini kata UPK sudah selesai cuma tinggal pintunya saja, kalau atap itu saya beli sendiri kayunya pak," kata warga
Bahkan, dinding tembok rumah milik sunardi ini hanya dikerjakan separuhnya, karena disamping rumahnya juga mendapatkan program BSPS tahun 2013 sehingga digabung begitu saja, akibatnya diindikasikan ada mark up harga pada harga satuan material. Lantas dikemanakan uang rakyat jutaan rupiah kalau tidak diselewengkan?

Wadi Ketua UPK BSPS Desa Solor saat dikonfirmasi terkesan tidak serius menanggapi permasalahan tersebut, bahkan dirinya membandingkan dengan BSPS tahun 2013 yang dinilainya rugi karena harus menggadaikan motornya untuk menutupi kekurangannya. "saya mengerjakan BSPS 2013 itu tidak ada hasilnya, kalau rugi ya," keluhnya

Secara terpisah, aktifis senior LSM Teropong Timur Mansur SH angkat bicara, dia meminta agar penegak hukum yang ada di Bondowoso segera turun tangan, karena menurutnya, ada dugaan kuat penyelewengan terkait pelaksanaan BSPS 2014 Desa Solor. "data yang dihimpun kami dilokasi sudah valid. semoga saja penegak hukum dibondowoso tidak banci, dan menampakkan penegak hukum yang profesional sesuai dengan sumpah jabatannya," ungkap Mansur (Bersambung) (Dra)

http://www.busermetropolis.com/2014/11/mengungkap-dugaan-penyelewengan-dana.html

Address

Surabaya
Surabaya
60000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Suara Publik News posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Suara Publik News:

Nearby media companies


Other Media/News Companies in Surabaya

Show All