Surabaya Pagi

17/09/2021

Sinar Harapan Rak
Hub hp/wa 081234212492 www.raksupermarket.com

09/09/2021

Jatim Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Hingga 9 Desember 2021

Pemerintah Jawa Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 9 September hingga 9 Desember 2021. Kebijakan yang diberikan sebagai upaya membantu masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 berkepanjangan.

"Program ini diharapkan bisa mendukung program pemerintah dengan membayar pajak yang menjadi suatu kewajiban dari masyarakat. Karena Januari sampai dengan Agustus tahun 2021 masyarakat cenderung menunda pembayaran pajak," ujar Kepala Bapenda Jatim, Abimanyu Poncoatmodjo Iswinarno, kemarin.

Selain itu, Pemprov Jatim juga menggulirkan program insentif berupa diskon pajak kendaraan bermotor. Insentif atau diskon yang diberikan bervariatif. Untuk kendaraan roda dua dan tiga diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 20 persen. Adapun untuk kendaraan roda empat atau lebih, diskon yang diberikan sebesar 10 persen.

Abimanyu menjelaskan, untuk program pemutihan pajak kendaraan bermotor, berlaku untuk pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pembebasan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta pembebasan pokok BBNKB ke-2, 3, dan seterusnya. Diskon yang diberikan diperuntukkan bagi kendaraan dengan plat dasar hitam dan kuning, baik milik pribadi maupun badan usaha.
https://surabayapagi.com/read/jatim-gelar-pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor-hingga-9-desember-2021

SURABAYAPAGI, Surabaya – Pemerintah Jawa Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan

09/09/2021

Menkeu Harus Tanggungjawab Uang Rakyat Rp 147 T

Niat hati pemerintah ingin memulihkan ekonomi dengan menggelontorkan dana hingga Rp933,33 triliun melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kini malah muncul masalah baru.

Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan pada sidang paripurna bersama DPR RI pada Senin (06/09/2021) kemarin, terdapat selisih penggunaan anggaran PEN hingga mencapai Rp 147 triliun.

Adanya selisih anggaran PEN yang ditemukan BPK ini, mendapat perhatian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Dr. Iswan Noor, SE, ME. Menurut Iswan, anggaran untuk setiap kegiatan proyek pemerintah termasuk di dalamnya adalah PEN, memiliki dasar UU-nya yaitu UU APBN. Oleh sebab itu alokasi dananya dan bentuk teknis kegiatannya pun tentu ada SOP-nya.

Makanya bila ada pejabat yang instansinya kebagian tugas menyalurkan proyek pemerintah dalam kasus ini adalah PEN, maka harus menjalankannya sesuai 100% dengan SOP atau palem yg sudah baku.

"Tidak boleh menyalurkan dana proyek itu atau menggunakan di luar SOP yang sudah ada. Melanggar berarti melanggar UU makanya si pejabat bisa di hukum. Bila hingga akhir tahun anggaran ternyata proyek itu gagal dilaksanakan, duitnya harus utuh dikembalikan ke negara (Pusat/Kemenkeu)," kata Iswan Noor kepada Surabaya Pagi, Rabu (08/09/2021).https://surabayapagi.com/read/menkeu-harus-tanggungjawab-uang-rakyat-rp-147-t

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Niat hati pemerintah ingin memulihkan ekonomi dengan menggelontorkan dana hingga Rp933,33 triliun melalui program

09/09/2021

Wali Murid SMAN 1 Tarik Keluhkan Iuran Sukarela

Sejumlah wali murid SMAN 1 Tarik Kabupaten Sidoarjo resah. Ini menyusul surat edaran komite sekolah yang meminta iuran sukarela yang dibayarkan setiap awal bulan senilai Rp. 160 ribu per murid.

Dalam surat tertanggal 8 September 2021 dan ditandatangani Ketua Komite Sekolah, Suhadak SH ini disebutkan jika berdasar hasil rapat Komite Sekolah dengan Kepala SMAN 1 Tarik, pada hari Rabu (1/9/2021) lalu, dihasilkan kesepakatan tentang iuran sukarela bagi murid Tahun Pelajaran 2021l/2022.

Diantaranya, iuran sukarela yang semula Rp. 225 ribu per bulan, sekarang disesuaikan menjadi Rp. 160 ribu per bulan. Selain itu, disebutkan, iuran ini dibayarkan setiap awal bulan terhitung mulai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Komite Sekolah menghimbau kepada seluruh orang tua atau wali murid peserta didik untuk segera melaksanakan kesepakatan bersama. Yakni membayar iuran sukarela setiap bulannya sesuai dengan ketentuan.

Iuran tersebut dapat dibayar secara tunai kepada petugas yang ditunjuk oleh sekolah yaitu Bapak Agus selaku Staf Tata Usaha SMAN 1 Tarik pada jam kerja sekolah.

Salah satu wali murid Kelas XI SMAN Tarik yang enggan disebutkan namanya mengaku keberatan dengan pungutan sukarela tersebut. Pasalnya, saat penentuan nilai tarikan, wali murid tidak diajak rembugan sama sekali.

"Ujug-ujug di grup whatsapp wali murid ada edaran itu, seharusnya kan ada sosialisasi terlebih dahulu, minimal kita ini diajak rembugan," ujarnya.

Ibu tiga anak ini menyebut, jika itu sumbangan sukarela seharusnya tidak mencantumkan nilai. Sehingga wali murid yang tidak mampu secara ekonomi bisa memberi seikhlasnya.
https://surabayapagi.com/read/wali-murid-sman-1-tarik-keluhkan-iuran-sukarela

SURABAYA PAGI.COM, Sidoarjo - Sejumlah wali murid SMAN 1 Tarik Kabupaten Sidoarjo resah. Ini menyusul surat edaran komite sekolah yang meminta iuran

09/09/2021

Pembentang Poster saat Kunjungan Presiden Dipulangkan oleh Polres Blitar Kota

Seorang pria yang diamankan oleh polisi ketika kunjungan Presiden ke Blitar (7/9) kemarin akhirnya dipulangkan.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Kapolres Blitar Kota AKBP dr Yudhi Hery Setyawan S.IK M.Si pada wartawan Rabu (8/9) siang di ruang tamu. Ia membenarkan bahwa S yang membentangkan poster saat kunjungan presiden, setelah diklarifikasi, S langsung dipulangkan hari itu juga.

"Betul telah kita pulangkan yang bersangkutan, setelah kami klarifikasi dan kami wawancarai, yang bersangkutan langsung kami pulangkan," kata Kapolres Blitar Kota, AKBP Yudhi Hery Setiawan, saat berdampingan dengan Komandan Kodim 0808 Blitar Letkol Inf Didin Nasrudin Darsono M Han didampingi Kasi Humas Iptu M Richan SH dan Kasat Reskrim AKP Momon Suprapto SH.

Selain itu Pamen Polisi yang murah senyum ini meluruskan mengenai informasi yang beredar di masyarakat atas kejadian itu, AKBP Yudhi meluruskan bahwa Polres Blitar Kota itu tidak melakukan penangkapan terhadap S, pihaknya hanya mengamankan seseorang yang kemudian dibawa ke Polres Blitar Kota, karena disana banyak masyarakat yang menyambut Presiden.

"Yang perlu kami luruskan disini tidak ada penangkapan yang dilakukan Polres Blitar Kota, kami hanya mengamankan seseorang, tujuannya untuk mengecek identitas yang bersangkutan termasuk klasifikasi," terang AKBP Yudhi di depan wartawan.

Selanjutnya orang nomor satu di Polres Blitar Kota ini mengatakan, dari hasil klarifikasi, bahwa pria yang diamankan berinisial S adalah seorang peternak di wilayah Kabupaten Blitar. Polisi, setelah pihaknya mengklarifikasi hal itu kepada kelompok peternak ayam yang ada di wilayah Kabupaten Blitar.
https://surabayapagi.com/read/pembentang-poster-saat-kunjungan-presiden-dipulangkan-oleh-polres-blitar-kota

SURABAYAPAGI.COM, Blitar - Seorang pria yang diamankan oleh polisi ketika kunjungan Presiden ke Blitar (7/9)

08/09/2021

Delapan Parpol Dukung Eri, Fungsi Kontrol Lemah

Pada Senin (06/09/2021) kemarin, setidaknya ada delapan partai politik (parpol) yang menyatakan sikap dukungan serta apresiasi atas kinerja kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji dalam penanganan covid-19.

Kedelapan parpol tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, dan Partai NasDem.

Menariknya, dari 8 parpol yang memberikan dukungan, 7 diantaranya adalah parpol oposan yang menjadi lawan politik Eri Cahyadi pada kontestasi Pilkada 2020 lalu.

Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura yang juga Peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam menilai, dukungan 7 partai oposan tersebut dapat mempengaruhi fungsi kontrol parlamen.

"Kalau koalisinya gemuk akan melemahkan fungsi kontrol. itu yang berpengaruh, kalau semua masuk kedalam koalisi maka yang melakukan fungsi check and balancing ini yang problematik. Kurang pasukan, kurang kekuatan," kata Surokim Abdussalam kepada Surabaya Pagi, Selasa (07/09/2021).
https://surabayapagi.com/read/delapan-parpol-dukung-eri-fungsi-kontrol-lemah

  SURABAYAPAGI, Surabaya - Pada Senin (06/09/2021) kemarin, setidaknya ada delapan partai politik (parpol) yang menyatakan sikap dukungan serta

08/09/2021

DPRD Surabaya: Vaksinasi Pelajar dan Pendidik Masih Rendah

Pemkot Surabaya sudah melangsungkan PTM terbatas di 15 Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri maupun swasta pada Senin (6/9). Namun capaian vaksinasi covid-19 untuk pelajar dan pendidik masih rendah. Hal ini pun mendapat sorotan dari Anggota Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Kota Surabaya Tjutjuk Supariono.

"Vaksinasi untuk pelajar dan pendidik perlu diprioritaskan guna mengantisipasi penularan Covid-19 di lingkungan sekolah," kata Tjutjuk Supariono, kemarin

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, penerima vaksin pertama untuk remaja usia 12-17 tahun di Surabaya sebanyak 76.934 jiwa atau 17,94 persen dari target provinsi. Sementara untuk penerima vaksin kedua sebanyak 58.646 jiwa atau 13,67 persen dari target provinsi.

Penerima vaksin pertama untuk pendidik di Surabaya sebanyak 53.408 jiwa atau 33,28 persen dari target provinsi. Sementara untuk penerima vaksin kedua sebanyak 47.902 jiwa atau 13,67 persen dari target provinsi."Merujuk dari data ini, saya mendorong Pemkot Surabaya untuk sesegera mungkin melaksanakan percepatan vaksinasi bagi pelajar dan pendidik di kota ini," ujarnya.

Meski sekolah yang melaksanakan PTM ini sudah melakukan serangkaian simulasi PTM dan telah lolos asesmen, lanjut dia, penerimaan vaksin untuk pelajar dan pendidik yang masih sangat minim ini juga perlu segera dimaksimalkan untuk menyukseskan pencapaian herd immunity yang ditargetkan pemkot akan tercapai pada bulan ini."Memang capaian vaksin ini belum maksimal karena terbatasnya dosis vaksin di Kota Surabaya," katanya.
https://surabayapagi.com/read/dprd-surabaya-vaksinasi-pelajar-dan-pendidik-masih-rendah

SURABAYAPAGI, Surabaya – Pemkot Surabaya sudah melangsungkan PTM terbatas di 15 Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri maupun swasta pada Senin

08/09/2021

Polisi Tembak Pembunuh Sadis Kakak Beradik di Waru Sidoarjo

Tim Resmob Satreskrim Polresta Sidoarjo bergerak cepat menangkap pelaku pembunuhan kakak beradik, DV (20 tahun) dan DC (12 tahun), yang jenazahnya ditemukan di dalam sumur rumahnya di Wedoro, Waru, Sidoarjo, pada Senin (6/9/2021) malam.

Pelaku berhasil diringkus polisi tak lebih dari 12 jam ditemukannya jenazah korban. Pelaku ditangkap di sebuah penginapan daerah Sedati, Sidoarjo. Saat hendak menangkap, polisi terpaksa menembak kaki kanan pelaku karena ia diduga akan melarikan diri ke kota kelahirannya di Kediri.

“Tidak sampai sehari, kami berhasil mengungkap kasus pembunuhan kakak beradik di Wedoro, Waru ini. Pelaku HE, 25 tahun, berhasil ditangkap di sebuah penginapan di wilayah Sedati. Karena ia mencoba melarikan diri, membuat personel harus melakukan tindakan tegas dan terukur,” ujar Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro, Selasa (7/9/2021).

Mengenai motif HE nekat menghabisi nyawa kakak beradik tersebut, menurut Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro karena cinta bertepuk sebelah tangan dan menguasai barang milik korban.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, HE, dikenakan pasal 338 KUHP, pasal 365 ayat 3 KUHP dan pasal 80 ayat 1 UURI no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI no.23 terkait perlindungan anak karena salah satu korbannya ada anak di bawah umur. Dengan ancaman hukuman penjara masing-masing 15 tahun.
https://surabayapagi.com/read/polisi-tembak-pembunuh-sadis-kakak-beradik-di-waru-sidoarjo

SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo - Tim Resmob Satreskrim Polresta Sidoarjo bergerak cepat menangkap pelaku pembunuhan kakak beradik, DV (20 tahun) dan DC

08/09/2021

PPKM Level 1, Lamongan Jadi Daerah Pertama di Jatim

Berdasarkan asesmen situasi covid-19 yang dirilis Kemenkes per Selasa (7/9/2021) malam Kabupaten Lamongan menjadi daerah pertama di Jawa Timur yang masuk PPKM Level 1.

“ Alhamdulillah Lamongan jadi kabupaten pertama yang masuk asesmen level 1 di Pulau Jawa," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dikutip dari akun Instagramnya, Rabu (8/9/2021).

Khofifah mengaku bersyukur Lamongan bisa tembus level 1 di Jawa. "Bersyukur diikuti kewaspadaan dan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Matur nuwun kerja keras semua pihak. Jaga dan waspada ya lur. Mugi sehat seger waras sedoyo," ucap Khofifah.

Selain Lamongan, ada sejumlah daerah di Jatim juga mengalami perubahan level PPKM. Level 2 naik 16 daerah, level 3 tercatat 19 daerah dan level 4 tinggal 2 daerah.

Berikut daftar level daerah di Jatim:

Level 1

Lamongan

Level 2

Tuban, Sumenep, Situbondo, Sidoarjo, Sampang, Probolinggo, Pasuruan, Pamekasan, Surabaya, Kota Pasuruan, Jember, Gresik, Bondowoso, Bojonegoro, Banyuwangi, Bangkalan
https://surabayapagi.com/read/ppkm-level-1-lamongan-jadi-daerah-pertama-di-jatim

SURABAYAPAGI, Surabaya - Berdasarkan asesmen situasi covid-19 yang dirilis Kemenkes  per Selasa (7/9/2021) malam

07/09/2021

Ditinjau Presiden Jokowi Secara Virtual, Polresta Sidoarjo Vaksinasi 1.000 Santri dan Rumah Ibadah

Vaksinasi serentak menyasar pondok pesantren dan rumah ibadah di seluruh Indonesia digelar mulai Selasa (7/9/2021). Presiden Joko Widodo pun meninjau gelaran vaksinasi ini secara virtual dari Pondok Pesantren KH. Syamsudin, Durisawo, Ponorogo, Jawa Timur.

Sementara mengikuti rangkaian kegiatan tersebut, di seluruh wilayah juga menggelar vaksinasi serentak di pesantren dan rumah ibadah. Termasuk di Kabupaten Sidoarjo, Polresta Sidoarjo bersama jajaran Forkopimda Sidoarjo mengadakannya di Pondok Pesantren Jati Agung Al-Qodiry, Wage, Taman, Sidoarjo, Selasa (7/9/2021).

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro, bersama Forkopimda Sidoarjo dan pengasuh Pondok Pesantren Jati Agung Al-Qodiry juga mengikuti rangkaian acara vaksinasi merdeka serentak, melalui video conference yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Ponorogo, Jatim.

Usai memantau vaksinasi kepada para santri, pengurus ponpes, dan warga sekitar ponpes, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro menyampaikan, bahwa pihaknya menyediakan 1.000 dosis vaksin Covid-19 pada vaksinasi serentak di Ponpes Jati Agung Al-Qodiry.

“Gerakan masif vaksinasi serentak yang dicanangkan oleh Bapak Presiden ini, adalah upaya mempercepat memutus mata rantai Covid-19 dan membentuk herd immunity bagi masyarakat. Kali ini adalah menyasar pesantren dan rumah ibadah, yang sudah mulai berjalannya pendidikan ataupun ibadah tatap muka,” jelas Kapolresta Sidoarjo.
https://surabayapagi.com/read/ditinjau-presiden-jokowi-secara-virtual-polresta-sidoarjo-vaksinasi-1000-santri-dan-rumah-ibadah

SURABAYA PAGI, Sidoarjo - Vaksinasi serentak menyasar pondok pesantren dan rumah ibadah di seluruh Indonesia digelar mulai Selasa (7/9/2021).

07/09/2021

Peluang Isu Perpanjang Jabatan Sangat Terbuka dan Liar

Presiden Jokowi memastikan tidak berniat memperpanjang masa jabatannya. Pernyataan ini sekaligus menepis munculnya rencana amandemen UUD 1945 yang dibarengi isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Namun, saya lihat peluang terlaksananya amandemen dan perpanjangan sangat terbuka, bahkan liar karena relasi kekuasaan saat ini dikuasai sistem kartel.

Saya bilang, pertama, dalam sistem kartel begini dia tidak hanya terbuka tapi juga liar. Kenapa saya bilang tidak hanya terbuka tapi juga liar? Terbuka karena memang mayoritas politiknya itu dikuasai relasi kuasa eksekutif terutama Jokowi dalam sistem kartel.

Yang kedua, liar, karena tidak ada yang bisa ngontrol. Walaupun suara rakyat itu keras, parlemen atau di Senayan dia bisa tuh gak mendengarkan apa yang diprotes atau apa yang dikritikkan.

Nah dari sisi ini, karena mereka sudah pegang mayoritas suara di formalitas ketatanegaraan. Khususnya yang Senayan itu. Nah arti liarnya ya suka-suka dia itu. Mau ganti masa jabatan bisa, mau ganti apa bisa. Nah itu yang kita khawatirkan liarnya itu.
https://surabayapagi.com/read/peluang-isu-perpanjang-jabatan-sangat-terbuka-dan-liar

SURABAYAPAGI, Surabaya - Presiden Jokowi memastikan tidak berniat memperpanjang masa jabatannya. Pernyataan ini sekaligus menepis munculnya