LPM Solidaritas

Numpang posting ya.
Jika tidak s**a silahkan dihapus..

"HAMPIR SEMUA KEPLING DI KOTA TANJUNGBALAI,SUMUT,DAPAT BANTUAN PKH DAN BPNT"

dinas sosial tanjungbalai dan koordinator PKH kota tanjungbalai,sumut,diminta untuk mencabut PKH dan BPNT yg diterima oleh para kepling yg ada di BKK dan memindahkannya kepada warga yg tidak dapat PKH dan BPNT.kepling yg menerima PKH atau BPNT itu melanggar aturan yg ditetapkan oleh UU nomor 13 tahun 2011 tentang fakir miskin.

Perlu koordinator PKH ketahui bahwa kepala lingkungan(kepling)atau kepala dusun itu termasuk perangkat desa atau perangkat kelurahan.di lampung,perangkat desa yg menerima bantuan PKH, disuruh mundur dari jabatannya sebagai perangkat desa jika masih mau menerima PKH.

Sepertinya kepala dinas sosial tanjungbalai dan koordinator PKH tanjungbalai tidak tahu isi UU Nomor 13 tahun 2011 tentang fakir miskin.karena ketidaktahuan itulah yg membuat kadis sosial dan koordinator PKH diam saja melihat kepala lingkungan(kepling)menerima bantuan PKH dan menerima bantuan BPNT.

UU Nomor 13 tahun 2011 tentang fakir miskin adalah landasan dasar yg harus digunakan oleh kadis sosial dan koordinator PKH untk menentukan masyarakat yg berhak menerima PKH dan BPNT.UU tersebut merupakan dasar kenapa negara melalui kementerian sosial memberikan program PKH dan BPNT,artinya,PKH dan BPNT itu untuk fakir miskin bukan untuk kepling kepling yg dapat SK dan dapat gaji bulanan dari APBD kota tanjungbalai.

Kadis sosial tanjungbalai dan koordinator PKH tanjungbalai sebenarnya mengetahui bahwa banyak dari para kepling yg terdaftar sebagai peserta penerima PKH dan BPNT, tapi mereka diam saja tanpa bertindak tegas.

Dengan terdaftarnya para kepling didalam daftar penerima bantuan PKH dan BPNT ini menunjukkan bahwa validasi DTKS yg dilakukan dinas sosial tanjungbalai dinilai amburadul,semeraut,asal2an dan acak2an.