Ruang Baca

27/03/2026

HARIE.ID | TAKENGON — Di tengah narasi pemulihan fiskal dan penguatan daerah, Kabupaten Aceh Tengah justru berada di pinggir gelanggang.

Dari skema besar Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026, daerah berhawa sejuk ini nyaris tak tersentuh.

Hal itu tergambar dalam salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026 tentang penyesuaian rincian alokasi dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2026.

16/01/2026

10/01/2026

HARIE.ID | BANDA ACEH — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyiapkan bantuan khusus berupa sapi atau daging sapi untuk mendukung pelaksanaan tradisi Meugang di Aceh menjelang bulan suci Ramadan.

Kebijakan ini menjadi bagian dari perhatian pemerintah pusat terhadap pemulihan sosial masyarakat Aceh, khususnya di tengah situasi pascabencana yang masih dirasakan di sejumlah daerah.

10/01/2026

HARIE.ID | BANDA ACEH — Pemerintah pusat telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi dalam menangani dampak bencana alam yang melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, menyusul keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

10/01/2026

HARIE.ID | BANDA ACEH — Pemerintah kembali menyalurkan bantuan logistik ke wilayah terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tengah melalui jalur udara pada Sabtu 10 Januari 2026.
Distribusi menggunakan helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dilakukan untuk mempercepat penyaluran bantuan ke kampung-kampung yang hingga kini masih sulit dijangkau karena akses darat belum sepenuhnya pulih.
Juru Bicara Pos Komando Penanganan Bencana dan Banjir Aceh, Murthalamuddin mengatakan total bantuan yang disalurkan melalui udara hari ini mencapai 6.000 kilogram atau 6 ton.

09/01/2026

HARIE.ID Aceh Tengah - Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Aceh Tengah pada akhir November 2025 lalu berdampak serius terhadap sektor pertanian, khususnya perkebunan kopi. Data Pos Komando Penanganan Banjir dan Longsor mencatat, seluas 12.638 hektare lahan kopi di Aceh Tengah mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi tersebut.

Juru Bicara Pos Komando Penanganan Banjir dan Longsor Aceh, Murthalamuddin, menyampaikan bahwa berdasarkan Laporan Pantauan Data Penanggulangan Bencana Alam Hidrometeorologi Kabupaten Aceh Tengah per 2 Januari 2026 pukul 18.00 WIB, bencana banjir dan longsor telah berdampak pada 14 kecamatan dan 295 kampung.

Tercatat ada 58 titik pengungsian dengan total 7.899 jiwa mengungsi, termasuk 587 orang yang berasal dari luar Kabupaten Aceh Tengah. "Jumlah warga terdampak secara keseluruhan mencapai 234.710 jiwa," kata Murthalamuddin, Jum'at (9/1/2026).

Selanjutnya, sebanyak 24 orang dilaporkan meninggal dunia dan 4 orang masih dinyatakan hilang. Kelompok rentan yang terdampak meliputi 41 ibu hamil, 305 ibu melahirkan, 76 ibu menyusui, 184 balita, 94 bayi, serta 725 lansia.

Lebih lanjut, Murthalamuddin menyebutkan bahwa terdapat wilayah terisolir dengan jumlah masyarakat terdampak mencapai 11.657 jiwa yang tersebar di satu kecamatan dan 26 kampung.

Kerusakan harta benda juga dilaporkan cukup signifikan, dengan 4.426 unit rumah mengalami kerusakan. Di sektor pertanian selain kopi, bencana turut merusak 4.100 hektare lahan cabai, 2.787 hektare sawah, serta 38,32 hektare area perikanan.

Pada sektor infrastruktur, tercatat 306 ruas jalan, 179 titik jembatan, dan 130 jaringan irigasi mengalami kerusakan. Fasilitas umum yang terdampak meliputi 4 unit kantor, 124 rumah ibadah, 72 sekolah, 12 pondok pesantren, 8 puskesmas, 9 pustu, dan 81 polindes.

Selain itu, sebanyak 235 tiang listrik dilaporkan rusak dengan jaringan listrik terdampak di 56 desa. Kerusakan juga terjadi pada 101 unit sarana air bersih, gangguan akses telekomunikasi di 91 desa, terputusnya akses transportasi darat, serta kerusakan

09/01/2026

HARIE.ID | TAKENGON – Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi.
Perpanjangan kelima ini dilakukan lantaran dampak bencana masih dirasakan signifikan, terutama di wilayah-wilayah yang hingga kini belum memiliki akses darat.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 360/1/BPBD/2026 yang ditetapkan di Takengon pada 8 Januari 2026.

Dalam dokumen keputusan disebutkan, sedikitnya 26 kampung masih terisolir akibat terputusnya akses jalan dan jembatan yang belum tertangani.
Kondisi ini membuat penyaluran bantuan logistik kepada warga terdampak masih harus dilakukan melalui jalur udara dengan metode dropping.

Selain keterbatasan akses, curah hujan tinggi yang masih terjadi di wilayah Aceh Tengah juga terus memicu longsor susulan dan banjir di sejumlah titik.

Situasi tersebut dinilai berpotensi memperparah dampak bencana dan menghambat proses penanganan di lapangan.

Berdasarkan pertimbangan itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memutuskan memperpanjang masa tanggap darurat terhitung 9 Januari hingga 22 Januari 2026.

Dalam ketetapan tersebut juga ditegaskan, masa berlaku status tanggap darurat dapat dipersingkat atau kembali diperpanjang sesuai hasil kajian BPBD Aceh Tengah, dengan mempertimbangkan perkembangan cuaca dan kondisi riil di lapangan.

Seluruh pembiayaan akibat penetapan status tanggap darurat ini dibebankan pada APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026, serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Perpanjangan status tanggap darurat ini menjadi upaya pemerintah daerah untuk memastikan penanganan bencana, pemulihan infrastruktur, serta keselamatan masyarakat Aceh Tengah tetap menjadi prioritas di tengah kondisi alam yang belum sepenuhnya pulih,” kata Bupati Haili Yoga.

09/01/2026

harie.id Banda Aceh - Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana secara resmi akan membuka Posko Induk di Banda Aceh. Pemilihan Aceh sebagai lokasi posko utama karena Aceh sebagai wilayah terdampak paling parah dalam bencana yang melanda Aceh, selain tentunya Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pembentukan Satgas Nasional tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah percepatan pemulihan wilayah terdampak. Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas, didampingi Wakil Ketua Satgas Richard Tampubolon, serta dewan pengarah yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Sejalan dengan pembukaan posko, Tito Karnavian memimpin rapat perdana Satgas Nasional secara hybrid pada Kamis (8/1/2026) bersama Menko PMK, Menteri PU, Seskab dan Wakil Ketua Satgas, Dirjen Bina Adwil Kemendagri, serta para Sekjen kementerian/lembaga terkait. Rapat tersebut menjadi langkah awal penguatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan _standby force_ dan pendampingan intensif di wilayah Sumatera sejak awal masa tanggap darurat.

"Kehadiran Posko Induk di Banda Aceh diharapkan menjadi pusat kendali terpadu untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran," pinta Safrizal yang sudah ditugaskan oleh Mendagri di Aceh dan Sumut sejak 27 November 2025 hingga kini.

Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penunjukan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi. Dalam kapasitasnya sebagai Mendagri, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

Terkait target kerja, pemerintah menegaskan Satgas akan bekerja secepat-cepatnya sesuai tahapan yang te

09/01/2026

harie.id Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem kembali menetapkan perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama 14 hari terhitung sejak tanggal 9 Januari hingga 22 Januari 2026.

Keputusan tersebut disampaikan Mualem dalam rapat perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh secara virtual (zoom), di ruang rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, di kantor Gubernur Aceh, Kamis (8/1/2026).

Dalam keputusannya, Mualem menyampaikan bahwa perpanjangan ini berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat serta Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanggal 7 Januari 2026 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.

Perpanjangan ini, atas pertimbangan kondisi penanggulangan bencana dan sebaran korban terdampak, serta memperhatikan fakta di lapangan bahwa masih terdapat wilayah yang terisolasi, keterbatasan produksi logistik di kabupaten/kota terdampak, dan perlunya percepatan layanan publik serta administrasi pemerintahan.

"Maka, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh selama 14 (empat belas) hari, terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026," kata Mualem.

Mualem menjelaskan, perpanjangan untuk memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, merata, dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong terdampak yang sulit diakses.

Mualem mengajak seluruh SKPA, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus bekerja bersama mempercepat pemulihan Aceh, agar sekolah, permukiman, fasilitas publik, serta perekonomian warga dapat segera pulih dan aktivitas masyarakat kembali normal.

"Saya juga menginstruksikan agar pemulihan jalan dan jembatan di wilayah terdampak segera dilaksanakan sehingga konektivitas masyarakat dapat kembali normal," tuturnya.

Selain itu, Mualem juga meminta kepada seluruh

07/01/2026

07/01/2026

Pemerintah Aceh Kerahkan Lima Alat Berat Bersihkan Sekolah di Tamiang

ACEH TAMIANG – Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pemulihan sektor pendidikan pascabencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Sebagai langkah nyata, lima unit alat berat dikerahkan ke lokasi guna membersihkan material lumpur dan kayu gelondongan yang menimbun sejumlah fasilitas sekolah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, mengungkapkan bahwa langkah cepat ini diambil agar sisa material banjir tidak menghambat proses belajar mengajar terlalu lama. Menurutnya, pembersihan material berat memerlukan penanganan khusus agar bangunan sekolah segera layak digunakan kembali.

"Pemerintah Aceh mengerahkan lima unit alat berat untuk mempercepat proses evakuasi material lumpur tebal dan kayu-kayu gelondongan yang masuk ke area sekolah," ujar Sekda Aceh, M. Nasir dalam keterangannya, Senin (5/1/2026).

Dalam peninjauan tersebut, M. Nasir menjelaskan bahwa tim di lapangan menerapkan strategi pembersihan bertahap. Fokus utama adalah memastikan bagian dalam bangunan bersih dari sisa bencana sebelum berlanjut ke area luar.

“Target pertama kami adalah membersihkan kelas-kelas, ruang guru, tata usaha, dan ruangan lainnya. Langkah yang dilakukan adalah mendorong lumpur keluar dari ruangan menuju halaman. Setelah itu, baru kami bersihkan bagian luar sebagai tahap finishing,” ucap M. Nasir.

Ia menambahkan bahwa kondisi terparah ditemukan di ruang guru dan tata usaha, di mana endapan lumpur menutupi lantai dengan volume yang cukup besar.

Selain dukungan alat berat, aksi pemulihan ini juga diperkuat oleh kehadiran relawan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Aceh. Para relawan ini bekerja secara manual menggunakan cangkul, sekop, dan pendorong air untuk menjangkau sudut-sudut ruangan yang tidak bisa diakses alat berat.

M. Nasir menambahkan, Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau Mualem mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, ASN serta seluruh stakeholder yang telah bahu-mambahu turun ke lokasi bencana.

"Bapak Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf mengucapkan banyak terima kasih kepada para relawan ASN yang telah mendedikasikan waktu dan tenaganya