https://www.facebook.com/476631066422905/

Vox Mea, Tasikmalaya (2025)

12/07/2025

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali menggebrak. Di tengah pembahasan RAPBN 2026, ia mengusulkan agar bantuan keuangan untuk partai politik naik dari Rp 1.000 menjadi Rp 3.000 per suara sah, setara permintaan total tambahan anggaran Rp 3 triliun, termasuk Rp 414 miliar lewat Ditjen Polpum
Reddit
+15
KOMPAS.com
+15
kompas.id
+15

➡️ Kerepotan publik:

Jika partai besar seperti PDIP (25 juta suara) naik dari Rp 25 miliar menjadi Rp 76 miliar/tahun – hampir tiga kali lipat
mistar.id

Sementara DPR pun angkat suara: “Belum mendesak, perlu kajian fiskal lebih mendalam”
kompas.id
+1
Infobanknews
+1

🤔 Ironi politics: 'ikut-ikutan’ DPR dan partai politik lainnya (Gerindra, PKS, NasDem) bahkan mengusulkan sampai Rp 10.000 per suara—sepuluh kali lipat!
Reddit
+15
Rmol.id
+15
Infobanknews
+15

🧩 Analisis & Sindiran Halus
Tito bilang ini untuk menjauhkan partai dari korupsi—tapi apa jaminannya kalau dana naik drastis tanpa pengawasan ketat?

Kalau kroni-kroni partai lalu “nguli” Rp 76 miliar tiap tahun... apakah itu “bersih”?

DPR menyuarakan keprihatinan fiskal—tapi kalau APBN sudah lembek, siapa yang paling diuntungkan? Publik atau partai?

🔍 Pertanyaan untuk Netizen:
Apakah dana besar ini jadi solusi anti-korupsi, atau justru jadi ladang baru “bancakan” politik?

Kalau sebutannya “bantuan operasional partai”, haram hukumnya kalo dipakai untuk kampanye tersembunyi?

Haruskah ada syarat penggunaan konkret—misalnya iuran kader, pelatihan publik, laporan real-time?

🗣 Komentar Anda sangat berarti! Apakah dana parpol perlu naik, atau yang penting justru transparansi dan akuntabilitas sebelum menaikkan angkanya?

12/07/2025

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo baru saja menerima penghargaan dari organisasi buruh internasional ITUC-AP (International Trade Union Confederation – Asia Pacific) atas dedikasinya dalam melindungi hak-hak buruh di Indonesia.

✨ Dalam acara besar yang dihadiri ribuan buruh di Stadion GBK, ITUC-AP memuji langkah Polri yang:

Mengedepankan pendekatan humanis saat mengamankan unjuk rasa buruh

Membentuk Desk Ketenagakerjaan Polri, pertama di dunia

Memfasilitasi penyaluran kerja ribuan buruh korban PHK

Mendukung komunikasi aktif antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah

🎙 Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menyebut penghargaan ini sebagai penghormatan luar biasa dari dunia internasional kepada institusi Polri. Sementara Kapolri menyatakan bahwa "buruh adalah tulang punggung perekonomian Indonesia," dan Polri akan terus berkomitmen melindungi mereka.

💬 Tapi... publik bertanya:

Apakah penghargaan ini mencerminkan kondisi nyata di lapangan?

Apakah pendekatan humanis ini juga terasa oleh buruh di daerah-daerah yang seringkali berhadapan dengan aparat saat demo?

Bagaimana pendapatmu soal penghargaan ini?
Apakah ini prestasi nyata atau sekadar pencitraan?
👇 Tulis opinimu di kolom komentar dan jangan lupa bagikan!

11/07/2025

Wakil Menteri Perumahan Fahri Hamzah melempar ide unik: potong gaji buruh langsung dari sumbernya untuk bayar cicilan rumah. Katanya, dengan sistem ini buruh bisa dapat rumah tanpa proses ribet. Tinggal kerja, gaji langsung "disunat" untuk setor ke bank.

Usul ini diberi nama keren: “attachment earning”, katanya biar tidak tergantung APBN.

Tapi serikat buruh langsung bereaksi keras:
👷 “Jangan paksa buruh! Ini gaji hasil keringat, bukan iuran wajib!” — kata Presiden KSPI, Said Iqbal

🔍 Faktanya, berdasarkan aturan perbankan, pemotongan gaji tak boleh lebih dari 30–50%, dan harus atas persetujuan pribadi. Kalau dipukul rata? Bisa-bisa buruh cuma pegang sisa gaji buat makan nasi kucing sebulan penuh.

💬 Bahkan APINDO (pengusaha) bilang: “Boleh, tapi jangan maksa. Harus ada kesepakatan tiga pihak: buruh, perusahaan, dan bank.”

---

🧠 Pertanyaan untuk publik:

Punya rumah itu hak,
Tapi kalau caranya potong gaji tanpa nanya-nanya, masih hak atau jebakan?

11/07/2025

Pemerintah Indonesia, lewat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, tengah menjajaki negosiasi tarif impor dengan Amerika Serikat. Dalam pertemuan resmi, Indonesia mengajukan proposal pembelian sejumlah produk AS seperti pesawat Boeing, gandum, energi (minyak & LPG), jagung, dan kapas sebagai bagian dari kompensasi untuk memperoleh tarif dagang yang lebih rendah.

Negosiasi ini jadi langkah strategis untuk menjaga daya saing ekspor Indonesia, terutama terhadap negara-negara seperti Vietnam dan Bangladesh.

📌 Sumber berita:
Kompas.com – Negosiasi Tarif Indonesia–AS
Reuters – $34 Billion Trade Proposal

11/07/2025

Saat kampanye, Wakil Presiden Gibran penuh percaya diri menyatakan akan membuka 19 juta lapangan kerja bagi generasi muda dan perempuan. Janji manis ini tentu disambut hangat rakyat yang berharap bisa bekerja di negeri sendiri, dekat keluarga, tanpa harus jadi buruh di negeri orang.

Namun, setelah menjabat, publik dikejutkan oleh pernyataan Hasan Nasbi, juru bicara pemerintah:

> “Kerja ke luar negeri itu bukan karena nggak ada kerjaan di dalam negeri. Kita ini bangsa perantau.
Sama seperti kuliah di luar negeri, kerja di luar pun memperluas skill dan jaringan.”

Lho, jadi rakyat disuruh merantau untuk cari kerja?
Padahal data dari BPS dan IMF justru bicara sebaliknya:

📉 Tingkat pengangguran Indonesia 2025: 4,8% — tertinggi se-ASEAN
👷‍♂️ 59% pekerja di sektor informal, tanpa perlindungan & gaji layak
🎓 Pengangguran usia muda 15–24 tahun tembus 17%, banyak yang kerja tidak sesuai skill
📈 Banyak lowongan kerja tapi bukan yang layak, bukan yang sesuai pendidikan, bukan yang stabil

Jadi, pertanyaannya:
“Lapangan kerja itu ada atau rakyat diminta realistis untuk jadi buruh migran?”
Apakah 19 juta lapangan kerja itu dibangun, atau cuma dititipkan lewat Bandara Soekarno-Hatta?

10/07/2025

Di tengah semangat "Jabar Juara", ternyata data berbicara lain. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut bahwa Jawa Barat kini hanya menempati peringkat ke-3 nasional dalam hal realisasi pendapatan dan belanja daerah. Posisi ini bahkan kalah dari NTB dan Yogyakarta.

📊 Data per Juni 2025:

1. Yogyakarta: Pendapatan 57,43%, Belanja 41,92%

2. NTB: Pendapatan 46,26%, Belanja 38,99%

3. Jabar (KDM): Pendapatan 44,72%, Belanja 38,79%

Apakah ini cermin buruknya manajemen fiskal atau lebih sibuk pencitraan di media sosial?

Tito menyampaikan ini langsung dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah. Sebuah tamparan keras bagi provinsi sebesar Jawa Barat. Dengan anggaran besar dan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, kenapa justru kalah dari provinsi yang jauh lebih kecil?

📣 Warga Jabar, menurut kalian ini salah kebijakan, kurang kerja, atau hanya pandai berbicara?

🗣️ Tulis pendapatmu di kolom komentar.

10/07/2025

Dalam episode terbaru dari serial "Negara Rasa Keluarga", publik kembali disuguhi kabar mengejutkan: Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir, adik kandung dari Menteri Segala Urusan, Luhut Binsar Pandjaitan, kini resmi diajukan sebagai calon Duta Besar RI untuk Jepang.

Ya, Anda tidak salah baca. Setelah urusan tambang, investasi, EBT, dan logistik, kini keluarga besar Luhut mulai merambah dunia diplomasi. Visi hubungan bilateral dengan Jepang akan diemban oleh orang yang tak hanya punya gelar akademik—tapi juga marga yang tepat.

Saat rakyat diminta bersaing lewat CV dan Tes CPNS yang super ketat, yang ini cukup "test DNA" saja.
Karena di negeri ini, kompetensi bisa dicari, asal koneksi sudah pasti.

Banyak yang bertanya:
👉 Apakah tidak ada tokoh profesional lain yang lebih layak dan tidak terafiliasi langsung secara darah?
👉 Atau memang ini bagian dari “strategi ketahanan nasional berbasis keluarga inti”?

Seorang netizen berkomentar:

> “Kalau bisa saudara, ngapain buka lowongan?”

Sementara rakyat menyaksikan, kursi-kursi penting negara terus berpindah tangan—asal tangannya satu keluarga.

---

🗣 Bagaimana menurutmu? Wajar atau sudah keterlaluan?

09/07/2025

Jakarta — Rapat Paripurna DPR RI kembali jadi sorotan publik. Dari total 580 anggota dewan, hanya 71 orang yang benar-benar hadir secara fisik di ruang rapat pada sidang paripurna ke-22 di Gedung DPR, Kamis (3/7/2025). Sisanya? Mayoritas izin atau tidak tampak batang hidungnya.

Namun yang lebih mengejutkan, rapat tersebut dinyatakan sah oleh pimpinan DPR karena dianggap kuorum berdasarkan tanda tangan daftar hadir, meskipun banyak dari mereka tidak benar-benar hadir di ruang sidang.

📣 Rakyat Bertanya-Tanya...
Saat musim kampanye, para calon anggota DPR turun langsung ke jalan, rumah ke rumah, bahkan ke dapur rakyat. Tapi setelah mereka duduk nyaman di kursi empuk parlemen, yang terlihat justru ruang rapat kosong, suara sunyi.

Pengamat politik Lucius Karus menyebut ini sebagai “ilusi kehadiran”. Ia menegaskan bahwa DPR seolah-olah hanya formalitas semata, lebih sibuk membangun citra daripada menjalankan fungsi wakil rakyat.

“Di sekolah dasar saja, yang izin dianggap tidak hadir. Kok di DPR, izin malah dihitung hadir?” – Lucius Karus, Formappi

🧾 Fakta Ironis:
580 anggota DPR, tapi hanya 71 fisik yang benar-benar hadir

222 anggota mengaku “izin tugas luar”, tapi tetap dihitung hadir

Rakyat yang membayar gaji mereka, hanya bisa menonton kursi-kursi kosong setiap sidang penting

😤 Di Mana Tanggung Jawab Itu Kini?
Rakyat berhak bertanya:
➡️ Ke mana para wakil rakyat setelah terpilih?
➡️ Apakah DPR cuma sibuk saat kampanye, lalu hilang saat rakyat butuh suara di parlemen?
➡️ Jika yang hadir cuma 71 orang, lalu siapa yang sebenarnya mewakili kita?

✊ Saatnya Kawal Kinerja DPR!
Rakyat bukan hanya diminta coblos saat pemilu, tapi juga punya hak mengawasi setelahnya.

📣 Tulis pendapatmu di kolom komentar dan bagikan postingan ini agar makin banyak yang sadar pentingnya mengawal para wakil rakyat!

📎 Sumber:

Kompas.com – “Rapat Paripurna DPR Cuma Dihadiri 71 Orang, Tapi Dinyatakan Kuorum”

Formappi – “Absensi Ajaib DPR, Izin Dianggap Hadir”

CNN Indonesia & Detik.com – “Evaluasi Etika dan Kehadiran Dewan”

09/07/2025

Remaja 16 tahun, anak dari pejabat Propam, bawa kabur mobil dinas untuk jalan-jalan malam. Bawa penumpang pula—gurunya sendiri. Diduga serempet warga, tapi katanya "nggak ada laporan, hanya gores sedikit". Mobil sudah diamankan. Hukum? Masih diproses.

Kalau warga biasa yang bawa motor tanpa helm aja, langsung masuk Policetube, tayang rame-rame. Tapi giliran yang bawa mobil dinas tanpa SIM? Kok tayangnya gelap?

📣 Tanya serius: PolisiTube ini sebenarnya edukasi hukum, atau hiburan selektif?

💬 Komentar netizen kita tunggu:
"Kalau bukan anak siapa-siapa, udah disita tuh motor."
"PolisiTube next episode: Tergantung marga pelaku?"

08/07/2025

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa semangat kerja di Kabinet Prabowo-Gibran begitu tinggi hingga tak lagi peduli hari libur. “Sudah tidak kenal tanggal merah, kerja terus,” ujarnya.

Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintahan baru dalam mengejar target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, muncul juga pertanyaan: Apakah kerja tanpa jeda ini efektif dan berkelanjutan?

🔥 Apakah ini bentuk totalitas atau justru potensi burnout?

💬 Bagaimana menurutmu, kerja tanpa henti itu pengabdian atau penyiksaan?

08/07/2025

Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Hebat!

7 Juli 2025, gunung di Flores ini erupsi dua kali dan semburkan kolom abu setinggi 18 KM ke langit!

☑️ Zona bahaya diperluas jadi 7 KM
☑️ Lebih dari 24 penerbangan dibatalkan
☑️ Tidak ada korban jiwa dilaporkan

08/07/2025

Tambah Robot, Tambah Anggaran? 🤔

Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp 63,7 Triliun untuk 2026!
Total anggaran yang diminta: Rp 109,6 T, tapi masih kurang jadi diajukan lagi Rp 63,7 T.

Buat apa aja?
☑️ Rp 4,8 T untuk gaji, rekrutmen personel, & naikkan tunjangan kinerja.
☑️ Rp 13,8 T buat operasional Polda baru, pengamanan pulau & perbatasan.
☑️ Rp 45,1 T belanja modal: mobil listrik, kapal cepat, bangun markas & rumah dinas.

Robot polisi? Ada, tapi cuma bagian kecil dari transformasi digital.

Vox Mea

12/07/2025

12/07/2025

11/07/2025

11/07/2025

11/07/2025

10/07/2025

10/07/2025

09/07/2025

09/07/2025

08/07/2025

08/07/2025

08/07/2025

Address

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category