04/04/2026
Tribun Temanggung, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengakui masih banyak warga Jawa Tengah yang mengeluhkan kondisi jalan rusak di wilayah tersebut, terutama melalui media sosial.
Menurut Henggar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kerap menjadi sasaran kritik warganet terkait jalan rusak. Padahal, tidak semua jalan yang dikeluhkan merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
“Masyarakat itu kadang tidak tahu ini ruas jalan provinsi, ini ruas jalan kabupaten, ini jalan nasional, apakah ini jalan desa, masyarakat tidak tahu,” kata Henggar saat diwawancarai di kantornya di Semarang, Kamis (2/4/2026).
94 Persen Jalan Provinsi Diklaim Kondisi Baik
Henggar menjelaskan, dari total 2.440 kilometer jalan provinsi di Jawa Tengah, sekitar 94 persen ruas jalan provinsi dalam kondisi baik.
“Kalau menurut kita, ruas jalan provinsi kondisinya sebagian besar ini sudah bagus,” ujarnya.
Meski demikian, ia menyoroti masih banyaknya kritik di media sosial yang ditujukan kepada Gubernur Ahmad Luthfi terkait jalan rusak. Setelah dicek, banyak jalan yang dikeluhkan ternyata merupakan jalan kabupaten bahkan jalan desa.
“Kadang-kadang kita susah juga untuk menjelaskan, seperti yang banyak statement di media sosial, termasuk di TikTok, yang sampai Pak Gub dihajar terus, itu sebenarnya kan kalau saya cek, semuanya ruas jalan kabupaten, malah ada juga yang jalan desa,” tuturnya.
Ia juga mengaku kesulitan menjelaskan kepada masyarakat terkait pembagian kewenangan pengelolaan jalan.
“Masyarakat itu kan yang penting posting,” ujarnya.
Warga Diminta Lapor Lewat Kanal Resmi
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sempat meminta masyarakat yang ingin mengeluhkan jalan rusak agar tidak mengunggahnya ke media sosial, melainkan melapor melalui kanal resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Ia menyebut laporan bisa disampaikan melalui dinas terkait maupun layanan pengaduan seperti Lapor Gub.
“Silakan yang komplain ke channel yang jelas. Dinas kita bisa, PUPR kita bisa, Lapor Gub bisa, online teleponnya ada. Komplainnya jangan ke media sosial, tapi langsung ke kita, pasti akan kita tangani,” kata Ahmad Luthfi.
Ia juga mengklaim selama arus mudik Lebaran, tidak ada komplain besar terkait kondisi jalan di Jawa Tengah.
DPRD Jateng Dorong Percepatan Raperda Standarisasi Jalan
Sementara itu, Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah mendorong percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jateng, Sudarsono, mengatakan jalan rusak masih menjadi aspirasi dominan masyarakat saat kegiatan reses, terutama di wilayah Pantura.
“Aspirasi masyarakat menjadi perhatian serius yang harus segera ditangani. Fraksi Gerindra mendorong percepatan pengesahan Raperda Standarisasi Jalan,” ujarnya.
Menurut Sudarsono, Raperda tersebut merupakan revisi atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 yang dinilai sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan kebutuhan infrastruktur saat ini.
Ia berharap aturan baru nantinya dapat menjamin pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan jalan provinsi dilakukan sesuai standar teknis nasional sehingga meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
“Saat ini Raperda Standarisasi Jalan masih dibahas dan digodok di Komisi D. Kami mendorong percepatan pengesahannya,” pungkasnya.
Sumber: Republika
Foto : Lu'luil Maknun/Indoraya