Papua Insight News

20/06/2025

Masyarakat Merauke melalui Solidaritas Merauke menyuarakan keresahan masyarakat adat atas perampasan tanah, rusaknya ekosistem, hingga hilangnya akses terhadap air bersih, kesehatan, dan budaya yang semunya merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Menteri HAM, Bapak Natalius Pigai, menyatakan komitmennya untuk menidaklanjuti laporan ini secara menyeluruh dan tegas. Beliau juga menegaskan bahwa pembangunan harus berlandaskan prinsip-prinsip HAM seperti partisipasi masyarakat, pelestarian adat, hingga jaminan kesejahteraan.

Kementerian HAM berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pembangunan harus berpihak pada manusia, nilai-nilai lokal, dan keberlanjutan lingkungan

20/06/2025

Hubertus Kaize seorang tokoh pemuda Adat datang jauh-jauh dari Merauke Provinsi Papua Selatan ke Kementrian HAM untuk menyampaikan keresahanya terkait Proyek Strategis Nasional Merauke khususnya Perkebunan Tebu PT.Borneo Citra Persada sedang berupaya membujuk warga domande Merauke untuk melepaskan tanah mereka ke perusahaan.

Saat ini Pemerintan Indonesia sedang memberikan izin konsesi perusahan tepat berada diatas wilayah adat Masyarakat Adat Kampung Domande.

Hubert bersama seluruh masyarakat Adat Domande sepakat untuk menolak melepaskan tanah mereka kepada perusahan dan memilih menjaga kelestarian hutan adat dan keseimbangan Lingkungan.

23/07/2023

YLBHI Bersama 18 Kantor LBH YLBHI se-Indonesia mengecam langkah tertutup Komisi I DPR RI dan Kemenkominfo dalam proses revisi UU ITE.

YLBHI juga mencermati bahwa masih terdapat pasal karet dalam UU ITE yang mengancam demokrasi khususnya kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Pasal-pasal tersebut diantaranya Pasal pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 26 , Pasal 36, Pasal 40 ayat 1 dan 2, dan Pasal 45 soal pemindanaan.

YLBHI dan 18 LBH kantor mengadakan konferensi pers untuk merespon rencana pengesahan Revisi UU ITE yang kedua. Acara ini dilaksanakan secara daring pada hari Rabu, 12 Juli 2023. Siaran pers secara lengkap dapat dilihat pada laman www.ylbhi.or.id

19/07/2023

Aliansi Mahasiswa, Pemuda Dan Rakyat Peduli Tanah Adat Papua Selatan yang terdiri dari, Badan Eksekutif Seluruh Indonesia Wilayah Ambon dan Papua , Badan Eksekutif Universitas Musamus, Mahasiswa Musamus, Masyarakat Adat Independen Papua Komite Kota Merauke, Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Jayawijaya Se-Kota Merauke, Perwakilan Masyarakat Adat Suku Awyu, Gerakan Mahasiswa Papua Selatan Peduli Tanah Adat, Himpunan Mahasiswa Malind, Ikatan Keluarga Besar Kampung Sabon Distrik Waan, Lapak Baca Ha-Anim, Dan Tokoh Perempuan Malind Dek, menyatakan dengan tegas;

Mendukung penuh masyarakat Adat Awyu dan mendesak PTUN Jayapura untuk segera cabut ijin usaha PT. Indo Asiana Lestari di Kabupaten Boven Digoel distrik Mandobo dan Distrik Fofi.

Mendesak Hakim untuk melihat secara jelih alat-alat bukti yang di hadirkan oleh masyarakat adat Awyu sebagai bukti valid dari masyarakat adat tersebut.

Mendesak pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini dinas Provinsi Papua dilarang keras menutup semua informasi tentang semua ijin yang telah dikeluarkan karena dokumen tersebut merupakan dokumen yang bukan dikecualikan sesuai dengan UU NO 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Selatan dilarang keras mengeluarkan ijin-ijin secara sepihak diatas seluruh tanah adat Masyarakat Papua

Kami Ampera PS mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk segera tutup perusahan-perusahan asing yang beroperasi diatas tanah Papua mulai dari PT. Freeport, Miffe, Food Estate, KEK, Blok Wabu, Ing Tanggul, Bendungan kali-Muyu, Pertambangan Ilegal, dan seluruh investasi asing yang ada di atas tanah adat Papua.

Mengecam dengan keras pihak-pihak yang melakukan intervensi terhadap proses persidangan gugatan yang dilakukan oleh masyarakat adat awyu di PTUN Jayapura

Mengecam setiap intimidasi dan tindakan kekerasan fisik oleh Aparat keamanan terhadap Masyarakat Adat yang di wilayah Adat mereka diterbitkan ijin, termasuk masyarakat Adat Awyu yang sedang berjuang mendukung proses persidangan gugatan.

Mendesak oknum-oknum yang berusaha mengekan masyarakat Adat Awyu untuk membatalkan proses persidangan gugatan .

Pengadilan Negeri Jakarta segera bebaskan Hariz dan Fatiah atas semua tudingan dan dalil yang tidak berdasar. Bebaskan tanpa syarat.

Pemerintah segera sahkan RUU Masyarakat Adat.

18/07/2023

Hutan Dan Tanah Adat adalah Sumber Kehidupan bagi masyarakat Adat dan dumber Oksigen bagi seluruh Dunia

18/05/2023

😇❤️🙏

17/05/2023

Melawan Lupa demi Keadilan ditegakan

Pada tahun 2017, terjadi perselisihan antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia terkait dengan perpanjangan kontrak pertambangan tembaga dan emas di tambang Grasberg, Papua. Pemerintah Indonesia pada saat itu mewajibkan PT Freeport Indonesia untuk mengubah statusnya menjadi perusahaan patungan dengan pemerintah atau melistikan sebagian sahamnya di bursa efek Indonesia.

PT Freeport kemudian ragu-ragu dengan masa depan operasional dan investasinya di Papua. Sehingga mulai melakukan kebijakan merumahkan ribuan Karyawan. Langkah perusahaan tersebut kemudian buruh dengan melakukan pemogokan kerja. Sejak saat itu, perselisihan buruh dan PT Freeport tidak menemukan titik temu, dan ribuan buruh itu kehilangan pendapatan tanpa ada kejelasan mengenai gaji ataupun pesangon yang menjadi hak meraka.

Pada bulan Agustus 2017, PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan untuk mengubah statusnya menjadi perusahaan patungan dengan pemerintah. Dalam kesepakatan tersebut, PT Freeport Indonesia harus mengurangi kepemilikan sahamnya menjadi 49%, sedangkan pemerintah dan perusahaan milik pemerintah, Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), akan memiliki 51% saham.

Perselisihan Antara karyawan dan PT Freeport Terus berlangsung, terhitung ada 8.300 yang di PHK Sepihak Oleh PT Freeport dan Nasib mereka tidak jelas hingga saat ini.

15/05/2023

Ribuan buruh PT Freeport di Papua menggelar aksi mogok kerja sejak 1 Mei 2017. Dalam lima tahun pemogokan ini, lebih seratus orang meninggal dunia karena depresi atas terkatung-katungnya nasib mereka. Pemerintah dinilai gagal mengambil langkah penyelesaian.

19/03/2023

17/03/2023

Jayapura adalah ibu kota provinsi Papua, Indonesia. Kota ini terletak di pesisir utara pulau Papua, dekat perbatasan dengan Papua Nugini. Jayapura memiliki luas wilayah sekitar 935,92 km² dan populasi sekitar 373.336 jiwa menurut data sensus tahun 2020.

Kota Jayapura memiliki sejarah yang panjang dan penting dalam konteks sejarah Indonesia dan Oseania. Pada masa kolonial Belanda, kota ini dikenal dengan nama Hollandia dan merupakan basis militer penting dalam Perang Pasifik selama Perang Dunia II. Setelah Indonesia merdeka, kota ini berganti nama menjadi Jayapura dan menjadi pusat administrasi dan ekonomi di wilayah Papua.

Jayapura merupakan kota yang terletak di tepi pantai, memiliki berbagai objek wisata seperti Danau Sentani, Museum Negeri Papua, dan Pantai Hamadi, Pantai Base G dan Pantai Holtekamp. Kota ini juga merupakan titik awal untuk mengeksplorasi keindahan Pegunungan Cycloop yang sangat Indah

Selain itu, kota Jayapura juga merupakan pusat kegiatan ekonomi, bisnis, dan pendidikan di wilayah Papua. Universitas Cenderawasih, salah satu perguruan tinggi terkemuka di Papua, berada di kota ini.