Lentera Arus Sunyi

Lentera Arus Sunyi Πάντα ῥεῖ * Kintsugi ⏳️

Sama-sama untung!Salah satu siasat yang dimainkan oleh para koruptor adalah berbagi untung kepada mereka yang akan melil...
12/07/2026

Sama-sama untung!

Salah satu siasat yang dimainkan oleh para koruptor adalah berbagi untung kepada mereka yang akan melilit mereka dengan hukum. Di situ menjadi terang benderang bahwa bukan hanya hukum yang dibeli, tetapi sekaligus membeli kump**an persona garda terdepan yang menjaganya. Miris sih iya. Ada beberapa pengamat dan stand up komedian di luar negeri, secara blak-blakan menjadikan korupsi sebagai topik dan bahasa tertawaan mereka. Sebenarnya itu bukanlah siasat, tetapi sebuah tabiat yang sudah sekian lama bersandiwara di atas panggung kepuasan para koruptor dan orang-orang di sekitar mereka. Sudah saling tahu. Urusan "di bawah meja" selalu menang telak atas hukum.

Ternyata, negeri ini tidak hanya kaya dengan hasil alam, budaya serta keaneka-ragaman yang lain. Korupsi menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan nama Indonesia.

Sewaktu rupiah melemah dan narasi "Orang di Desa tidak menggunakan dollar" para investor mulai angkat kaki dari Indonesia. Ada yang menganggap bahwa ini adalah pencapaian baru, yang dapat membuka kesempatan bagi negara ini untuk bisa berjaya di atas kedaulatan serta kekayaan yang dimilikinya. Apakah memang demikian? Tanyakanlah pada orang-orang istana.

Seperti yang kita tahu, ketika rupiah mulai melemah - usaha untuk menguatkannya di ranah global adalah sebuah kesulitan luar biasa selama beberapa dekade terakhir ini.

Selain itu, orang-orang di Istana seperti kebal pun anti terhadap kritik. Secara terang-terangan mereka membatasi pergerakan massa yang bersuara, mengancam mereka yang berteriak nyaring kepada kebijakan-kebijakan yang mencekik hidup rakyat kecil, acuh tak acuh pada perspektif para ahli yang mencemaskan masa depan bangsa ini. Apakah semua ini adalah strategi istana yang belum terbaca oleh khalayak? Apakah ada kejutan besar yang akan mengubah nasib bangsa ini? Tanyakanlah pada orang-orang istana.

Satu lagi. Uang bisa membeli apa saja, termasuk para pejabat, pihak keamanan, hakim dan jaksa. Mereka ini sebenarnya siapa? Apa tugas mereka? Sekuat itu uang yang dalam hitungan detik bisa mengubah hati dan sumpah mereka ketika dilantik. Mau heran? Orang Indonesia tidak pantas heran untuk perilaku ini. Maka dari sini, kita bisa simpulkan bahwa, bukan hanya hukum, tetapi Tuhan-pun tidak pernah ditakuti oleh orang-orang yang memegang suara dan kepercayaan kita semua.

Angka kemiskinan juga tidak menjadi kecemasan yang berarti bagi negara ini. Sebab dengan memelihara kemiskinan, pintu kekayaan semua yang ber-uang justru semakin terbuka lebar. Bahkan ruang-ruang kekayaan mereka tidak lagi membutuhkan pintu. Kekayaan bak air bah yang kebingungan mau masuk melalui pintu mana? Ia bebas keluar-masuk. Mulai dari yang halal sampai pada yang haram. Dari yang wajar sampai pada yang mengherankan. Hahahaha. Uuppsss! Jangan tertawa, karena kita masih di Indonesia.

Kalau kita melihat dan membaca semua program pemerintah yang disusun baik, terukur, tertarget dan penuh dengan efektivitas positif maupun efisiensi yang mumpuni, di situ p**a, para koruptor dengan cermat menciptakan cela agar peluang demi peluang bisa mereka manfaatkan. Wahh, pintu baru terbuka lagi nih!

Ada banyak program yang berhasil dalam catatan sejarah bangsa ini, tetapi yang berbau korupsi justru lebih unggul dari semua keberhasilan itu. Penyakit ini memang tak ada obatnya. 😁

Hanya karena kasus-kasus korupsi, negara ini menjadi "tanpa kepastian". Hanya karena korupsi, orang berbondong-bondong mengejar kursi kekuasaan. Dan hanya karena korupsi, negara ini se-TERKENAL itu!

Akh, heran! Tapi tidak jadi heran! 😁

Menolak lupa! ✊🏾
06/07/2026

Menolak lupa! ✊🏾

05/07/2026

Data kasus kekerasan di wilayah kabupaten Intan Jaya selama dua bulan terakhir (Mei - Juni 2026)

Suara Papua

05/07/2026

Uskup Keuskupan Jayapura, Mgr. Yanuarius Matopai You, membantah dengan tagas tuduhan yang diberikan kepada maskapai penerbangan AMA, bahwa selama ini mereka turut membantu pihak militer dalam mengangkut prajurit maupun amunisi.

"Kami berkomitmen penuh pada misi kemanusiaan. Tidak pernah ada kepentingan politik ataupun militer dalam pelayanan AMA. Tuduhan bahwa pesawat kami membawa amunisi atau aparat keamanan tidak benar sama sekali," tegasnya.

-  Ada 74.297 tentara di tanah Papua saat ini. Sebanyak 17.780 adalah personel non-organik dari berbagai daerah Indonesi...
04/07/2026

- Ada 74.297 tentara di tanah Papua saat ini. Sebanyak 17.780 adalah personel non-organik dari berbagai daerah Indonesia, yang ongkos mobilisasi dan operasi tahunannya diperkirakan Rp2,34 triliun.
- Kepadatan tentara dan polisi di Papua sekitar enam kali lipat dari tingkat nasional.
Operasi militer di Papua menyebabkan lebih dari 122.000 orang Papua jadi pengungsi dalam delapan tahun terakhir.
- Melihat skala, struktur, dan cara kerja militer di Papua, apa yang terjadi di Papua adalah pola pendudukan militer.

Sumber: Project Multatuli


Tuhan, Leluhur dan Alam Papua jaga Aita Pater selalu.“Stop abunawas. Pastor saja ditembaki, Pendeta ditembaki. Nanti apa...
04/07/2026

Tuhan, Leluhur dan Alam Papua jaga Aita Pater selalu.

“Stop abunawas. Pastor saja ditembaki, Pendeta ditembaki. Nanti apa yang terjadi di daerah ini,” kritiknya.

Sumber: Papua Global News



"Menolak Amnesia Sejarah, Menggugat Hierarki Duka: Menatap Akar Konflik dan Masa Depan di Tanah Papua"_______________Mel...
04/07/2026

"Menolak Amnesia Sejarah, Menggugat Hierarki Duka: Menatap Akar Konflik dan Masa Depan di Tanah Papua"
_______________

Melihat rentetan tragedi berdarah di Papua belakangan ini, kita tidak bisa lagi hanya membaca permukaannya saja. Ada benang merah sejarah, rekayasa geopolitik global, jejak kekerasan militeristik, dan luka kemanusiaan yang sangat panjang, kompleks, serta mendalam di atas tanah Papua.

​Ketidakpastian nasib yang dialami Orang Papua hari ini adalah buah pahit dari rentetan perjanjian internasional di masa lalu yang mengabaikan hak dasar mereka sebagai manusia. Sejarah mencatat bagaimana New York Agreement pada 15 Agustus 1962 ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda di bawah tekanan kepentingan Perang Dingin global saat itu, tanpa melibatkan satu pun representasi manusia Papua. Perjanjian tersebut membuka jalan bagi penyerahan administrasi Papua ke Indonesia melalui UNTEA pada 1963.

​Ketidakadilan struktural ini semakin mengakar ketika Kontrak Karya Freeport diteken pada 7 April 1967, dua tahun sebelum digelarnya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Di sini, Amerika Serikat dan Jakarta secara sepihak merancang masa depan ekonomi Papua di atas kepala pemilik tanah ulayat itu sendiri. Ketika PEPERA akhirnya dilaksanakan pada tahun 1969 di bawah intimidasi militeristis, hasilnya secara otomatis mengunci status politik Papua, mengesampingkan aspirasi murni masyarakatnya demi kepentingan modal asing dan kedaulatan negara. #

​Trauma dan pengabaian sejarah inilah yang melahirkan perlawanan ideologis yang mengakar. Tepat pada 1 Juli 1971, Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat dideklarasikan di Markas Victoria sebagai simbol penolakan total terhadap hasil PEPERA 1969 dan bentuk keteguhan sikap bahwa Orang Papua ingin bebas serta berdaulat sebagai sebuah bangsa. Saban tahun, memoar 1 Juli ini dirawat sebagai pengingat akan janji kemerdekaan yang belum usai.

​Alih-alih dijawab dengan pendekatan kemanusiaan, aspirasi ini justru dihadapi dengan gelombang operasi militeristik yang masif dan berkepanjangan dari tahun ke tahun. Sejarah Papua dipenuhi noktah hitam operasi militer yang silih berganti: mulai dari Operasi Sadar (1965–1967), Operasi Bratajaya (1969) sekitar masa PEPERA, Operasi Wibawa (1970–1974), Operasi Tumpas (1977–1978) di wilayah Pegunungan Tengah, hingga penetapan status Daerah Operasi Militer (DOM) sepanjang tahun 1978–1998 yang menyisakan memori kelam.

​Pasca-reformasi pun, pendekatan ini tidak benar-benar surut. Operasi seperti Operasi Koteka (2000), penyerbuan Wasior (2001) dan Wamena (2003), hingga mutasi berbagai sandi operasi pengamanan wilayah rawan dan perbatasan di Intan Jaya, Nduga, dan Yahukimo akhir-akhir ini, terus berjalan. Kehadiran militeristik yang masif ini terbukti tidak pernah menyelesaikan masalah; mereka justru memproduksi dampak buruk, siklus traumatis (memoria passionis), dan ketakutan yang akut bagi generasi demi generasi Orang Papua.

​Dalam konteks historis yang penuh ketidakadilan inilah, insiden penembakan pilot komersial asal Amerika Serikat baru-baru ini dibaca oleh banyak pihak sebagai sebuah sinyal politik frustrasi yang ekstrem. Ini adalah taktik paksa dari garis perjuangan bersenjata untuk memecah keheningan diplomatik dunia, sekaligus pesan geopolitik langsung untuk menagih utang sejarah kepada Washington dan Jakarta yang dianggap tidak pernah memiliki itikad baik untuk mendengar aspirasi mendasar Orang Papua.

​Namun, di sinilah letak ujian krusial bagi kemanusiaan kita bersama. Di satu sisi, ketidakadilan sejarah, Perjanjian New York yang cacat moral, dan eksploitasi ekonomi di Papua adalah fakta struktural yang harus diakui dan diselesaikan. Namun di sisi lain, hukum humaniter internasional secara tegas mengingatkan bahwa menjadikan warga sipil atau pekerja kemanusiaan non-kombatan sebagai target sinyal politik tetap merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh alasan apa pun. Kekerasan terhadap sipil asing tidak akan pernah menjadi kunci pembuka pintu kedamaian.

​Hal yang sama, bahkan dengan bobot yang jauh lebih berat, berlaku bagi sikap kita terhadap warga sipil lokal. Jika kita bisa terhenyak oleh kematian seorang pilot asing, kita seharusnya memiliki keberanian moral yang sama untuk menggugat nasib ribuan masyarakat adat Papua yang hari ini bertaruh nyawa di tanah mereka sendiri. Di tempat-tempat seperti Intan Jaya, Nduga, dan wilayah rawan lainnya, hilangnya nyawa Orang Papua akibat operasi militer dan baku tembak bukanlah sekadar 'efek samping' konflik yang boleh dimaklumi begitu saja.

​Pendekatan militeristik yang masif demi mengamankan area Sumber Daya Alam (SDA) kini telah melintasi batas dan menginvasi ruang-ruang domestik sipil, seperti pemukiman, sekolah, dan tempat ibadah yang seharusnya menjadi zona steril menurut hukum internasional. Akibatnya sangat nyata dan memilukan: masyarakat adat terpaksa mengungsi ke hutan-hutan, kelaparan, kehilangan ruang hidup, dan terasing di atas tanah ulayat mereka sendiri demi apa yang diistilahkan sebagai 'pengamanan investasi'.

​Di sinilah kita harus menggugat fungsi dan tugas negara yang sebenarnya. Pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, terlihat acuh, abai, dan seolah tidak peduli dengan jeritan rakyatnya sendiri. Mereka tampak lebih mementingkan kenyamanan birokrasi dan karpet merah bagi para investor ketimbang menyelamatkan manusia. Ribuan nyawa yang telah melayang sepanjang sejarah konflik ini seakan belum cukup bagi para penguasa untuk segera terbangun dari tidur egonya.

​Pemerintah harus menunjukkan keseriusan yang nyata untuk melihat realitas di Papua dan menyelesaikannya secara bermartabat. Masalah Papua tidak akan selesai dengan bagi-bagi berondongan bansos, pemekaran wilayah, atau pembungkaman moncong senjata. Harus ada langkah berani untuk menemukan keputusan final bagi segala problematika ini: sebuah jalan demokratis yang adil, jujur, dan bermartabat, dengan membuka ruang peninjauan kembali bagi pemenuhan hak menentukan nasib sendiri (the right to self-determination) secara murni dan konsekuen melalui mekanisme konsultasi publik yang demokratis, bebas, dan jujur, sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Internasional serta piagam Hak Asasi Manusia PBB.
________

​Siapa pun pelakunya, dan apa pun dalil politik atau negaranya, kekerasan terhadap warga sipil adalah musuh kemanusiaan. Selama senjata dan kepentingan kapital masih diletakkan di atas hak hidup Orang Papua, maka lingkaran setan ini akan terus memakan korban, dan kedamaian sejati di Papua hanya akan menjadi angan-angan yang terkubur bersama para korban yang tak berdosa.

Rentetan peristiwa di Intan Jaya adalah contoh nyata bagaimana sebuah wilayah dikorbankan demi ambisi geopolitik dan eko...
04/07/2026

Rentetan peristiwa di Intan Jaya adalah contoh nyata bagaimana sebuah wilayah dikorbankan demi ambisi geopolitik dan ekonomi ekstraktif, sementara manusianya dianggap sebagai collateral damage (dampak sampingan) yang bisa diabaikan.

Eksploitasi sumber daya alam (SDA) di wilayah masyarakat adat sering kali menjadi petaka karena dijalankan lewat paradig...
03/07/2026

Eksploitasi sumber daya alam (SDA) di wilayah masyarakat adat sering kali menjadi petaka karena dijalankan lewat paradigma "Kutukan Sumber Daya Alam" (Resource Curse) dan Akumulasi Melalui Perampasan.

​Bagi negara dan investor, alam adalah komoditas ekonomi; namun bagi masyarakat adat, alam adalah identitas dan ruang hidup. Ketika industri ekstraktif masuk secara paksa, hak ulayat dirampas, dan wilayah tersebut diubah menjadi objek vital yang dikawal ketat oleh aparat. Akibatnya, masyarakat adat tidak menerima kemakmuran, melainkan memikul 100% beban kerusakan lingkungan, marginalisasi ekonomi, dan terjebak di tengah pusaran konflik bersenjata yang berkepanjangan.

Address

Jln. Cendrawasih
Timika
99911

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lentera Arus Sunyi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Lentera Arus Sunyi:

Shortcuts

Share