
25/09/2025
Polda Papua Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Dana Desa Lanny Jaya, Kerugian Negara Capai Rp168 Miliar
Saya sangat prihatin dan kecewa atas kasus korupsi dana desa yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya, Papua. Dana desa sejatinya ditujukan untuk membangun kampung—meningkatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat yang selama ini hidup dalam keterbatasan.
Namun sayangnya, oknum-oknum yang diberi kepercayaan justru menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Mereka sudah memiliki gaji dan jabatan, tapi ketamakan dan ketidakpuasan membuat mereka tega merampas hak masyarakat kecil.
Perbuatan seperti ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghancurkan harapan dan masa depan masyarakat desa yang seharusnya bisa lebih maju dan sejahtera. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan mencoreng nama baik institusi pemerintah.
---
Berikut Peran dan Keuntungan Para Tersangka:
1. Tarwi Kiwose (Plt. Kepala DPMK Lanny Jaya TA 2024):
Peran: Menandatangani surat pemindahbukuan Dana Desa ke rekening OPS P3MD.
Keuntungan: Rp16,17 miliar.
2. Yos Feri Moli (Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat TA 2022–2024):
Peran: Mencairkan dan menggunakan dana desa.
Keuntungan: Rp69,29 miliar.
3. Charles Yigibalom (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat TA 2022–2024):
Peran: Menandatangani slip penarikan bank.
Keuntungan: Rp5,2 miliar.
4. Amilien Sembor (Sekretaris DPMK Maret 2022–April 2023):
Peran: Menguasai dan menggunakan rekening aliran dana desa.
Keuntungan: Rp44,25 miliar.
5. Theo Yigibalom (Kabid Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Bendahara ADD):
Peran: Memberikan uang untuk mengubah Perbup dan mendistribusikan ADD secara tunai.
Keuntungan: Rp22,26 miliar.
6. Petrus Wakerkwa (Sekda TA 2022 dan Pj. Bupati TA 2022–Jan 2024):
Peran: Menerbitkan Perbup yang bertentangan dengan aturan.
Keuntungan: Rp11 miliar.
7. Sandara Malak (Pimpinan Bank Papua Cabang Lanny Jaya):
Peran: Diduga turut memfasilitasi pencairan dana secara tidak sah.
Keuntungan: 34 Miliar
Korupsi bukan hanya soal uang—ini soal keadilan, soal masa depan masyarakat, dan soal moral. Kalau aparat desa dan pejabat tidak bisa menjaga amanah, bagaimana rakyat bisa percaya? Kejadian ini harus menjadi pelajaran keras bagi semua pihak bahwa pengawasan dana publik tidak bisa lagi longgar.
Kita berharap penegakan hukum berjalan tegas dan transparan. Mereka yang merampas hak rakyat harus diberi hukuman setimpal.
Karya Kreatif
pengikut