Santri Nasionalis

  • Home
  • Santri Nasionalis

Santri Nasionalis Kreator Amatir, Sedang Gabut.

12/12/2025

Kebakaran Gedung ini ada kaitan dengan kejadian Banjir di sumatera

12/12/2025

adian napitupulu mencecar Gojek dalah hal Nominal yang dianggap Pungli.

10/12/2025

Langkah tegas gubernur aceh di tengah Bencana yang sedang melanda.

10/12/2025

Sikap yang tidak seharusnya dilakukan oleh pejabat, di tengah kondisi yang sedang terjadi.

Pemerintah memastikan pembayaran utang proyek kereta cepat Whoosh sebesar Rp 12 triliun per tahun. Angka yang luar biasa...
04/11/2025

Pemerintah memastikan pembayaran utang proyek kereta cepat Whoosh sebesar Rp 12 triliun per tahun. Angka yang luar biasa besar — bahkan untuk ukuran negara yang masih berkutat dengan harga beras, listrik, dan BBM yang terus menekan rakyat kecil. Pertanyaannya sederhana tapi menyakitkan, siapa yang menanggungnya?

Jawabannya bukan pejabat yang berfoto di gerbong mewah atau investor yang menikmati proyek prestisius ini. Bukan p**a mereka yang duduk di kursi empuk membicarakan “kebanggaan nasional”.

Yang membayar adalah rakyat biasa — buruh, pedagang, petani, guru honorer, hingga tukang ojek yang tak akan pernah naik Whoosh sekalipun.

Setiap liter bensin, setiap potong roti, setiap tagihan listrik, setiap potongan pajak — itulah tiket tak terlihat yang rakyat bayarkan untuk proyek yang katanya “milik bersama”, tapi hanya bisa dinikmati segelintir kalangan.

Retorika “proyek kebanggaan bangsa” terdengar kosong ketika faktanya: ribuan desa belum punya akses jalan yang layak, air bersih masih jadi barang mahal, dan harga sembako terus naik.

Sementara di sisi lain, triliunan rupiah disedot untuk menjaga gengsi proyek yang sejak awal sudah dibebani utang luar negeri.

Ironinya, kereta yang melaju 350 km/jam itu seolah menjadi simbol bagaimana negeri ini berlari kencang di jalur utang — sementara rakyatnya tertinggal di peron, menunggu keadilan yang tak kunjung datang.
Kita disuruh bangga, tapi dompet makin tipis. Kita disuruh percaya, tapi beban makin berat.

Inilah wajah pembangunan yang timpang: cepat di atas kertas, tapi lambat menyentuh nurani. Dan seperti biasa, yang tidak ikut naik Whoosh pun tetap ikut membayar tiketnya.

(Sumber berita: Kompas.com — “Prabowo Jamin Pemerintah Akan Bayar Utang Whoosh Rp 12 Triliun per Tahun”)

Kasus Nafa Urbach yang dilaporkan ke MKD karena disebut “hedon dan tamak” oleh Uya Kuya dan Eko Patrio memperlihatkan ab...
03/11/2025

Kasus Nafa Urbach yang dilaporkan ke MKD karena disebut “hedon dan tamak” oleh Uya Kuya dan Eko Patrio memperlihatkan absurditas ruang publik kita: di negeri ini, selebritas yang vokal bicara soal moral dan keadilan justru dijegal oleh kekuatan politik yang merasa terganggu. Label “hedon” bukan lagi sekadar sindiran gaya hidup — tapi jadi senjata untuk membungkam suara yang tak seirama dengan kekuasaan.

Di balik gemerlap dunia hiburan dan politik, publik disuguhi tontonan ironi: ketika rakyat bergelut dengan harga pangan, air, dan BBM, para elite sibuk mengatur citra dan saling melaporkan satu sama lain demi menjaga panggung. MKD, yang seharusnya mengawasi moral dan etika para anggota DPR, justru terseret dalam pusaran gosip selebritas — tanda bahwa batas antara politik dan hiburan sudah runtuh.

Fenomena ini menggambarkan betapa dangkalnya prioritas bangsa ini: suara rakyat diabaikan, tapi keributan antar selebritas diproses dengan cepat. Publik pun muak — karena yang miskin tetap miskin, yang berkuasa tetap aman di panggungnya. Di tengah semua ini, Nafa Urbach hanyalah simbol kecil dari ketegangan besar antara kejujuran moral dan kepentingan politik yang munafik.

Kemarahan rakyat bukan lagi soal siapa benar atau salah, tapi soal betapa jauhnya jarak antara yang berteriak “moralitas” di depan kamera dengan realitas hidup rakyat di bawah. Di negeri ini, kebenaran bisa tampak salah — asal menyentuh orang yang salah.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, ditangkap tangan oleh KPK. Lagi-lagi kepala daerah, lagi-lagi kasus korupsi. Setiap kali pub...
03/11/2025

Gubernur Riau, Abdul Wahid, ditangkap tangan oleh KPK. Lagi-lagi kepala daerah, lagi-lagi kasus korupsi. Setiap kali publik berharap ada pemimpin bersih, negeri ini malah menyuguhkan tontonan lama dengan aktor baru.

Ironinya, operasi tangkap tangan selalu disambut sorak, tapi setelah itu rakyat kembali menghadapi kenyataan pahit — korupsi bukan kecelakaan, tapi sistem yang sudah mapan.

Kita sudah terlalu sering mendengar kalimat, “Kepala daerah ditangkap KPK.”
Tapi jarang kita dengar: “Rakyat kecil terbebas dari beban korupsi.” Sebab meski pelaku berganti, yang menanggung akibat tetap sama — masyarakat miskin, petani, nelayan, buruh yang gajinya ditilep lewat proyek fiktif, mark-up, dan gratifikasi jabatan.

Gubernur Riau ini hanyalah puncak gunung es dari penyakit politik uang dan birokrasi busuk yang melahirkan pejabat korup sejak masa pencalonan.
Seseorang yang harus mengembalikan modal politiknya tentu akan mencari cara untuk “balik untung”. Dan di situlah korupsi menemukan pintu masuk paling lebar: di biaya demokrasi yang mahal dan moralitas yang murah.

Kita tidak lagi kaget, karena sistem sudah membuat rakyat hanya bisa memilih antara calon kaya dan calon yang didukung cukong.
Keduanya sama-sama membebani anggaran, hanya berbeda siapa yang lebih pandai menyembunyikan bukti.

KPK memang bekerja keras. Tapi jika akar politiknya tetap dibiarkan busuk — partai dikuasai uang, pilkada dibiayai para pemodal, dan rakyat hanya diberi ilusi pilihan — maka OTT seperti ini tak lebih dari hiburan periodik: reality show korupsi nasional.

Dan sementara kamera menyorot sang gubernur diborgol, rakyat di Riau — yang mestinya menikmati pembangunan — tetap hidup dalam jalan berlubang, sekolah rusak, dan janji kosong.

📎 Sumber berita:
https://nasional.kompas.com/read/2025/11/03/18342991/ott-kpk-tangkap-gubernur-riau-abdul-wahid?source=terpopuler

Pernyataan Menkeu Purbaya bahwa pakaian bekas impor merugikan UMKM dan industri tekstil seolah ingin menegaskan, rakyat ...
02/11/2025

Pernyataan Menkeu Purbaya bahwa pakaian bekas impor merugikan UMKM dan industri tekstil seolah ingin menegaskan, rakyat miskin
pun kini dianggap musuh negara.

Padahal, realitanya sederhana — orang membeli baju bekas bukan karena tak cinta produk lokal, tapi karena tak mampu beli yang baru.

Ironi besar tersaji di depan mata. Di saat menteri bicara tentang “melindungi industri dalam negeri”, jutaan buruh pabrik dan pedagang kecil justru tak mampu bertahan karena harga bahan baku, pajak, dan daya beli rakyat yang kian menurun. Yang disalahkan? Rakyat kecil. Lagi-lagi.

Narasi ini menyingkap wajah lama dari kekuasaan: lebih mudah menuding yang lemah daripada membenahi sistem ekonomi yang pincang.

Thrift shop yang tumbuh di lorong-lorong pasar hanyalah cermin dari kesenjangan — rakyat berputar di antara sisa-sisa barang dunia, sementara elite ekonomi sibuk bicara “kedaulatan industri”.

Purbaya benar, mungkin impor baju bekas menekan produsen lokal. Tapi mengapa tak dibahas akar masalahnya?
Mengapa bukan kebijakan upah murah, ongkos produksi tinggi, atau ketergantungan bahan impor yang diperbaiki?

Mudah sekali menyalahkan rakyat yang mencari harga terjangkau, sementara para pemilik pabrik besar bebas menikmati insentif dan keringanan pajak.

Dalam negeri ini, bahkan cara rakyat berpakaian bisa dijadikan dalih politik ekonomi.
Padahal, baju bekas hanyalah gejala — penyakitnya ada di atas: kebijakan yang tak berpihak. Dan seperti biasa, yang miskin menanggung lagi.

📎 Sumber berita:

https://money.kompas.com/read/2025/11/02/114755626/menkeu-purbaya-sebut-pakaian-bekas-impor-rugikan-umkm-dan-industri-tekstil

Pertamina akhirnya menyatakan siap mengganti rugi warga Jawa Timur yang motornya rusak akibat Pertalite bermasalah. Seki...
02/11/2025

Pertamina akhirnya menyatakan siap mengganti rugi warga Jawa Timur yang motornya rusak akibat Pertalite bermasalah. Sekilas tampak sebagai bentuk tanggung jawab, tapi di balik kalimat “siap ganti rugi” terselip ironi: mengapa rakyat harus menunggu viral dulu baru dilayani? Mengapa suara rakyat selalu kalah oleh sorotan kamera dan trending tagar?

Masalah ini bukan sekadar soal mesin motor brebet atau karburator kotor. Ini potret kecerobohan sistemik — ketika perusahaan milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak justru lalai menjaga kualitas produknya. Rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari motor bebek butut jadi korban pertama. Mereka beli BBM resmi, bayar pajak, ikut aturan, tapi justru menanggung kerusakan akibat kelalaian korporasi raksasa yang digaji dari uang rakyat juga.

Yang lebih menyakitkan, setiap kali ada masalah, yang muncul bukan empati, tapi narasi pembelaan diri. Dari “hanya sebagian kecil” hingga “akan kami investigasi”, semua terdengar seperti pola lama yang mengulang: membela citra, bukan membela rakyat. Padahal di lapangan, ratusan orang kehilangan kendaraan yang jadi tulang punggung hidupnya. Bagi mereka, motor bukan gaya hidup, tapi alat bertahan hidup.

Dan kini, setelah viral, Pertamina datang dengan janji kompensasi. Namun publik tahu: keadilan yang lahir dari tekanan bukanlah keadilan sejati, tapi sekadar penenang amarah sementara. Karena selama sistemnya masih abai terhadap kepentingan rakyat kecil, tragedi seperti ini hanya akan berulang dalam bentuk lain — entah di SPBU, entah di harga, entah di kebijakan energi berikutnya.

Maka pertanyaannya sederhana tapi menusuk: kalau rakyat selalu bayar akibat kebijakan yang salah, siapa yang seharusnya menanggung akibatnya?
Yang rusak bukan cuma mesin motor rakyat, tapi juga kepercayaan yang makin hari makin aus, seperti bahan bakar buruk yang membuat bangsa ini terus tersendat-sendat di jalan ketimpangan.

Sumber : Kumparan Bisnis – Pertamina Siap Ganti Rugi ke Warga Jatim yang Motornya Brebet Karena Pertalite

Ketika media asing menyebut IKN sebagai ghost city, para pejabat buru-buru tersinggung. Bukannya introspeksi, mereka mal...
02/11/2025

Ketika media asing menyebut IKN sebagai ghost city, para pejabat buru-buru tersinggung. Bukannya introspeksi, mereka malah sibuk membantah, membentuk narasi tandingan, dan mengundang wartawan untuk “melihat langsung.” Tapi di luar sorotan kamera, rakyat bertanya: siapa yang sebenarnya menghuni kota itu, dan siapa yang ditinggalkan?

Proyek bernilai ratusan triliun ini lahir dengan janji pemerataan dan kemajuan, tapi kenyataannya hingga kini lebih banyak menelan dana publik ketimbang memberi manfaat nyata. Sementara rakyat di pelosok masih berjuang memperbaiki jalan rusak dan sekolah ambruk, pemerintah justru sibuk menambal citra agar ibu kota baru terlihat megah di brosur internasional.

Kita menyaksikan bagaimana politik gengsi menelan logika keadilan sosial. Di saat harga kebutuhan pokok naik, gaji pejabat naik, dan rakyat harus menahan napas di tengah inflasi, miliaran rupiah terus mengalir ke proyek yang bahkan belum berpenghuni. Ironinya, kota yang katanya “simbol masa depan” justru menjadi simbol kesenjangan: antara yang membangun dan yang menanggung.

Pejabat mungkin marah karena disebut “kota hantu”. Tapi rakyat lebih marah karena mereka tak pernah diundang hidup di dalamnya.
Yang mereka lihat hanya gedung kosong, janji kosong, dan masa depan yang terasa makin jauh dari kata “merata”.

Sementara itu, rakyat kecil masih sibuk membangun rumahnya sendiri dari keringat, bukan dari APBN. Dan bila IKN benar-benar menjadi kota masa depan, semoga di masa depan itu — tidak ada lagi rakyat yang harus menunggu giliran untuk diperhatikan.

Sumber berita: Kompas – IKN Dilabeli Media Asing Kota Hantu, Legislator Minta OIKN Update Berkala

Ketika jabatan dipegang tanpa rasa tanggung jawab, kekuasaan berubah jadi panggung ego. Itulah yang kini dirasakan rakya...
31/10/2025

Ketika jabatan dipegang tanpa rasa tanggung jawab, kekuasaan berubah jadi panggung ego. Itulah yang kini dirasakan rakyat Pati. Di bawah kepemimpinan Bupati Sudewo, kebijakan daerah tak lagi berpihak pada rakyat, tapi pada gengsi penguasa. Rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang mencekik rakyat jadi pemicu amarah publik. Demonstrasi besar pecah, puluhan luka, sebelas orang ditangkap. Tapi suara rakyat tetap dianggap angin lalu.

DPRD akhirnya menempuh jalur pemakzulan—bukan karena benci, tapi karena fungsi pengawasan yang selama ini diabaikan. Sebuah langkah langka, namun perlu, sebab kekuasaan yang lupa mendengar akan menimbulkan luka panjang di akar demokrasi. Bupati seharusnya jadi pengayom, bukan penguasa yang memaksa.

Fenomena ini mencerminkan penyakit klasik banyak daerah: pemimpin lebih sibuk menjaga citra ketimbang mendengar jerit warganya. Padahal, kekuasaan daerah sejatinya lahir dari mandat rakyat, bukan dari gengsi pribadi. Jika Bupati takut dikritik, maka demokrasi mati di halaman kantor kabupaten.

Solusinya bukan sekadar pemakzulan, tapi penataan ulang relasi rakyat dan penguasa. DPRD harus jadi benteng aspirasi, bukan sekutu kekuasaan. Dan setiap pemimpin daerah wajib mengembalikan makna jabatan sebagai amanah, bukan alat menindas. Sebab jabatan bisa berakhir, tapi luka rakyat bisa bertahan jauh lebih lama.



Sumber berita:

Tempo.co – Pansus Pemakzulan Bupati Pati Bacakan Laporan di Sidang Paripurna

Detik.com – Fakta-Fakta Demo Bupati Pati Ricuh: 34 Orang Terluka, 11 Ditangkap

DignityIndonesia.org – Demonstrasi di Pati: Wajah Terjal Kedaulatan Rakyat

Rakyat disuruh hemat listrik, irit bensin, tapi di atas sana 285 triliun lenyap begitu saja. Nilai itu bukan sekadar ang...
31/10/2025

Rakyat disuruh hemat listrik, irit bensin, tapi di atas sana 285 triliun lenyap begitu saja. Nilai itu bukan sekadar angka, tapi separuh dari APBN pendidikan nasional. Dan yang menguap bukan minyak—melainkan nurani para pengelola negara.

Kabar pemeriksaan Direktur Pertamina oleh Kejaksaan Agung membuat publik mendesis, ini perusahaan milik negara atau pundi pribadi? Setiap tahun, BUMN migas ini mencatat laba triliunan, tapi di sisi lain terus minta subsidi dan suntikan dana. Rakyat bayar mahal untuk harga BBM, tapi ke mana uang hasil penjualan itu?

Fakta bahwa 52 BUMN juga tercatat merugi tiap tahun makin menegaskan, yang rusak bukan sistem, tapi moral. Korupsi di tubuh Pertamina bukan baru kali ini terjadi. Dari kasus minyak mentah fiktif sampai pembengkakan proyek, semua menguap tanpa perbaikan berarti.

Kalau 285 triliun itu benar-benar bocor, itu artinya jutaan keluarga miskin kehilangan jaminan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan layak. Negara seharusnya tak hanya memeriksa individu, tapi membongkar pola dan jaringan busuk yang menjadikan Pertamina sebagai sapi perah elite politik.

Rakyat sudah muak dengan janji reformasi BUMN. Yang dibutuhkan bukan direksi baru dengan jas lebih mahal, tapi keberanian menutup kebocoran sistematis. Karena selama bensin kita dikuasai mereka yang tak pernah mencium bau minyak di SPBU, keadilan cuma jadi asap.


Sumber: Law-Justice, CNN Indonesia, Bisnis.com

Address


68136

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Santri Nasionalis posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share