Santri Nasionalis

28/10/2025

KPU kembali disorot setelah terungkap penggunaan jet pribadi senilai Rp90 miliar dari dana APBN untuk masa kampanye Pemilu 2024. Jet Embraer Legacy 650 itu diklaim untuk distribusi logistik ke wilayah 3T, tapi hasil pemeriksaan DKPP menunjukkan tak satu pun penerbangan menuju daerah terpencil — justru ke Bali, Kalimantan, bahkan Kuala Lumpur.

Alasannya, waktu kampanye hanya 75 hari sehingga distribusi logistik harus cepat. Tapi publik bertanya, sejak kapan efisiensi harus semewah ini? Di saat banyak TPS kekurangan fasilitas dan petugas lapangan dibayar pas-pasan, menyewa jet pribadi terasa seperti ironi di tengah jargon “pemilu hemat”.

DKPP memang memberi sanksi peringatan keras bagi Ketua, anggota, dan Sekjen KPU. Tapi sanksi etik tanpa tanggung jawab hukum hanyalah formalitas. Demokrasi bukan hanya soal memilih, tapi soal kejujuran lembaga yang menjalankannya. Kalau uang rakyat bisa diterbangkan begitu saja, di mana letak moral penyelenggara negara?

Kasus ini bukan sekadar soal perjalanan mewah, tapi soal rasa keadilan publik. Bagaimana mungkin lembaga yang mengatur suara rakyat justru bermain di wilayah abu-abu pengadaan? Ketika transparansi tak lagi jadi prinsip, kepercayaan pun runtuh — dan itu jauh lebih berbahaya dari sekadar angka Rp90 miliar.

Rakyat hanya ingin demokrasi yang sederhana, jujur, dan efisien. Tapi kalau suara rakyat dijaga dengan gaya jet pribadi, maka yang sedang terbang tinggi bukan logistik pemilu, melainkan ego kekuasaan.

---

28/10/2025

Sebuah laporan mengungkap bahwa dana dari Danantara — lembaga yang dibentuk untuk mengelola hasil dividen BUMN — senilai lebih dari Rp 80 triliun dialihkan untuk pembelian obligasi & pasar modal, padahal mandatnya mestinya mendanai proyek riil bagi rakyat.

Yang makin menyulut kemarahan publik adalah keterlibatan Pandu Patria Sjahrir, keponakan Luhut, dalam posisi strategis di Danantara sebagai CIO — sehingga muncul tudingan kuat soal konflik kepentingan dan pengelolaan dana publik yang tidak transparan.

Sementara pemerintah menyampaikan bahwa instrumen obligasi dan saham bisa jadi bagian dari strategi investasi, banyak pihak mempertanyakan: bila dana ini dialokasikan ke pasar keuangan, kapan rakyat melihat dampak nyata dalam bentuk infrastruktur, lapangan kerja atau layanan publik?

Kritik tak hanya berbicara soal moral — secara teknis, investasi ke pasar modal lebih berisiko, punya waktu pengembalian yang tak tentu, dan mungkin kurang sesuai dengan tujuan awal pengelolaan dana publik yang seharusnya “menaikkan pertumbuhan riil”. Rasanya seperti: uang rakyat ditabung, tapi bukan untuk rakyat saat ini.

Kasus ini membuka dua pertanyaan besar: pertama, apakah pengawasan lembaga seperti Danantara cukup kuat untuk mencegah pengalihan dana ke arah “main pasar” jika bukan murni proyek pembangunan; kedua, bagaimana kedaulatan rakyat dijaga ketika akses ke pengelolaan dana publik begitu tertutup?

Pada akhirnya, bila lembaga yang dimaksud untuk memperkuat ekonomi bangsa berubah menjadi arena investasi elit, maka kata ‘kelola untuk rakyat’ hanya jadi slogan — sedangkan ‘untung untuk siapa’ menjadi celah yang perlu dijawab bersama oleh publik.

---

28/10/2025

Jokowi dan WHOOSH: Ngebut Pembangunan, Ngerem Tanggung Jawab?

Presiden Jokowi menegaskan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung bukan beban negara, melainkan investasi sosial untuk mengurai kemacetan yang menelan puluhan triliun tiap tahun. Ia menyebut, kerugian ekonomi akibat macet di Jakarta saja mencapai Rp65 triliun per tahun, dan bisa lebih dari Rp100 triliun jika ditambah Bandung dan sekitarnya. Karena itu, menurutnya, membangun moda transportasi massal seperti WHOOSH bukan soal laba, tapi soal efisiensi bangsa.

Dalam pandangan Jokowi, proyek transportasi publik semacam ini harus diukur dengan “social return on investment” — bukan keuntungan uang semata. Ia menilai, manfaat WHOOSH ada pada pengurangan emisi karbon, peningkatan mobilitas masyarakat, dan pemerataan ekonomi kawasan. Sebuah gagasan yang terdengar rasional di atas kertas, dan tampak heroik dalam narasi pembangunan.

Namun suara kritis tetap muncul. Banyak pihak menilai, tanggung jawab atas utang dan pembengkakan biaya WHOOSH tak bisa dilepaskan dari Jokowi sendiri, sebab proyek ini disetujui, dijalankan, dan dikawal langsung oleh pemerintahannya. Pernyataan “bukan beban negara” terasa janggal ketika publik tahu sebagian pembiayaan berasal dari pinjaman yang tetap harus dilunasi — entah lewat BUMN, APBN, atau cara lain yang pada akhirnya bermuara ke rakyat.

Sementara itu, klaim bahwa proyek ini tak membebani negara justru membuka pertanyaan baru: jika tidak menjadi beban APBN, siapa yang benar-benar menanggung risikonya? Apakah BUMN sanggup menutup operasional dan cicilan tanpa campur tangan pemerintah? Atau nanti, ketika beban mulai terasa, publik akan kembali diminta “mengerti” seperti biasa?

Kereta cepat mungkin bisa memotong jarak Jakarta–Bandung jadi 36 menit, tapi belum tentu bisa memperpendek jarak antara retorika dan realitas. WHOOSH bisa jadi simbol kemajuan — atau justru simbol bagaimana kecepatan proyek sering mengalahkan kedalaman perencanaan.

Jika manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat, Jokowi pantas disebut visioner. Tapi kalau akhirnya proyek ini hanya jadi utang yang diwariskan tanpa hasil nyata, maka istilah “investasi sosial” mungkin hanya cara halus untuk menyebut “utang nasional”.

---

28/10/2025

Luhut vs Purbaya: Duel di Atas Rel Utang

Kereta cepat Jakarta–Bandung memang sudah melaju, tapi yang makin kencang justru adu mulut di baliknya. Luhut dan Purbaya kini saling beradu jurus, berebut pembenaran soal siapa yang bertanggung jawab atas utang proyek raksasa itu.

Yang satu bilang ini warisan keputusan lama, yang satu lagi menuding hitungan biaya membengkak. Sementara kita — penonton setia — cuma bisa geleng kepala melihat bagaimana proyek yang katanya simbol kemajuan berubah jadi arena saling tuding.

Lucunya, setiap kali ada masalah besar, para pejabat selalu tampil dengan gaya heroik: semua bilang demi bangsa, tapi ujungnya tetap rakyat yang harus ikut menanggung. Dari APBN, dari pajak, dari harga yang diam-diam naik pelan-pelan.

Kereta cepat katanya jadi bukti Indonesia maju. Tapi kalau dilihat dari caranya para penguasa berdebat, yang cepat itu cuma utangnya — bukan kesadarannya.
Dan kalau terus begini, yang paling cepat bukan keretanya, tapi hilangnya kepercayaan rakyat pada logika.

28/10/2025

Berani sekali orang ini mengusir Patwal yang parkir di zona disabilitas.

Semoga kejadian ini membuka mata kita semua bahwa siapapun tidak boleh semena-mena dengan dalih apapun.

27/10/2025

27/10/2025

Pak Wapres mengundi Doorprize lomba mancing

26/10/2025

Anak SMP di Jebak polisi untuk membawa sabu lalu di minta tebusan 80 Juta.

26/10/2025

Seorang sopir ambulance tutup usia setelah menurunkan Jenazah di rumah duka.

24/10/2025

Ada nama bahlil di Tembok Sydney australia, Ada ada aja kelakuan warga +62

24/10/2025

Simak penjelasan Menteri Bahlil Berikut ini.

24/10/2025

Mahfud MD melalui kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025 mengungkapkan dugaan adanya penggelembungan anggaran atau mark up dalam proyek kereta cepat Whoosh.

"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," kata dia.