Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan Palu

29/07/2025

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan Palu, Melayani dengan hati. Terimakasih untuk partisipasi masyarakat terhadap survey kepuasan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik.

29/07/2025

BPPMHKP Palu, Melayani dengan hati

23/07/2025

SIARAN PERS
BADAN MUTU KKP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

*Badan Mutu KKP - MFDS - NFQS Lakukan Joint Pre-Border Inspection Mutu Permudah Produk Perikanan Indonesia Masuk Pasar Korea*

JAKARTA, (23/7) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama otoritas kompeten mutu dan keamanan pangan Korea melaksanakan joint pre-border inspection. Hal ini untuk memastikan standar mutu ikan Indonesia terjaga sehingga menjamin kelancaran ekspor, serta meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di Negeri Ginseng.

“Kegiatan inspeksi bersama ini merupakan salah satu implementasi perjanjian bilateral kesetaraan mutu atau dikenal sebagai Mutual Recognition Arrangement (MRA) antara Indonesia dengan Korea yang membuat produk perikanan Indonesia semakin mudah memasuki pasar Korea karena pengurangan hambatan di border yang tidak perlu,” ungkap Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), Ishartini, di Jakarta, Rabu (23/7).

Dalam kegiatan joint inspection yang berlangsung Senin (21/7) lalu, Korea menerjunkan inspektur mutu dari dua institusi yaitu Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) dan National Fisheries Products Quality Management Service atau NFQS. Sementara itu, KKP melibatkan beberapa para Inspektur Mutu pusat maupun yang ada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.

Kegiatan ini merupakan program rutin yang dilakukan KKP dengan otoritas kompeten negara yang memiliki MRA dengan Indonesia. Salah satu manfaatnya yang langsung dinikmati pelaku usaha adalah pemberian izin ekspor atau approval number karena adanya trust penerapan sistem jaminan mutu atau quality assurance hulu - hilir.

"Salah satu benefit langsung dengan adanya joint inspection dengan Korea adalah meningkatnya jumlah UPI (perusahaan perikanan) ekspor kesana menjadi total 667 per Juli 2025 dari tahun sebelumnya (2024) sebanyak 643 atau mengalami penambahan sebanyak 24 perusahaan, sangat menguntungkan industri perikanan kita,” tutup Ishartini.

Sebelumnya dalam berbagai kesempatan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP dalam mengawal mutu melalui penerapan SJMKHP di sepanjang rantai pasok yang membuat daya saing meningkat, serta berdampak kepada perluasan pasar, serta diversifikasi komoditas maupun negara tujuan ekspor.

HUMAS BADAN MUTU KKP

21/07/2025

, lele yang sehat itu nggak muncul begitu aja, lho!
Kuncinya ada di Cara Budidaya Ikan yang Baik alias CBIB.

Air kolam dijaga tetap bersih, pakannya bersertifikat CPPIB dan dikasih sesuai kebutuhan, kolam juga rutin dibersihin.
Hasilnya, Lele jadi aktif, responsif pas dikasih makan, warnanya cerah, baunya segar, dan pas dimasak rasanya gurih-manis, nggak bau tanah!

Mutu ikan itu sudah bisa kelihatan dari cara budi dayanya.
Kalau prosesnya bener, hasilnya juga pasti oke.
Mau panen lele yang aman dan bermutu? Mulai dengan CBIB dulu, ya!

15/07/2025

Ngopi Besti edisi sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP), yuk simak di channel YouTube BPPMHKP Palu.

yuk simak obrolan asyik bersama BPPMHKP PALU, tentang apa sih itu SKP sertifikat kelayakan pengolahan bagi produk kelautan dan perikanan serta bagai mana pro...

06/07/2025

SIARAN PERS
BADAN MUTU KKP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

*Diplomasi Perikanan, Badan Mutu KKP Berhasil Tambah Jumlah UPI Ekspor ke Vietnam, Korea Selatan, dan Kanada*

JAKARTA, (6/7) - Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menambah jumlah approval number unit pengolahan ikan (UPI) di tiga negara tujuan ekspor yakni Vietnam, Korea Selatan, serta Kanada. Penambahan approval number tersebut yakni sebanyak 20 UPI untuk ekspor ke Vietnam, 8 UPI untuk ekspor ke Korea Selatan, dan 6 UPI untuk ekspor ke Kanada.

"Sesuai arahan Pak Menteri dengan melihat situasi perdagangan global maka kita harus lakukan terobosan, diantaranya diversifikasi komoditas dan negara tujuan ekspor guna meningkatkan volume ekspor yang berdampak langsung kepada kegiatan ekonomi masyarakat,” terang Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini dalam siaran resminya di Jakarta, Minggu (6/7).
Penambahan approval number ditandai dengan Perjanjian Bilateral Kesetaraan Sistem Mutu Ikan antara KKP dengan otoritas mutu tiga negara itu.

“Dengan adanya penambahan tersebut, maka total jumlah perusahaan perikanan yang bisa melakukan ekspor ke Vietnam adalah 611 UPI, Korea Selatan sebanyak 667 UPI dan Kanada sebanyak 337 UPI,” bebernya.

*Penguatan Sinergi Lintas Sektor*

Ishartini menambahkan, strategi perluasan pasar yang sedang dijalankan KKP diantaranya penguatan sinergi lintas sektor guna mendorong sembilan sertifikasi mutu hulu - hilir untuk pemenuhan standar global, inspeksi dan surveilans mutu, peningkatan kapasitas uji mutu, serta menjalin kerjasama dan jejaring kesetaraan sistem mutu dengan negara tujuan ekspor.

Perusahaan perikanan Indonesia yang berhasil mendapatkan nomer registrasi izin ekspor Vietnam yakni CV. KANA CAHAYA BAHARI, PT. DUTA BUANA PACIFIC, PT. CIPTA RAYA UNIVERSE, PT INDO SAMUDRA NUSANTARA, PT. PAHALA SAMUDERA FISHERY INDUSTRIES, PT ARROHMAH SEGARA INDONESIA, PT. KARYA PERSADA KHATULISTIWA, PT. GURITA GLOBAL INTERNASIONAL, CV. SEGARA MAKMUR SAMPURNA, PT. BERKAH MUTIARA SELATAN, CV. ANUGERAH LAUT JAWA INDONESIA, PT. WIRA PUTRA BAHARI, PT. HAMPARAN SEGARA ARTHA, PT. INDO MUTIARA UTAMA, PT LAUTINDO SYNERGY SEJAHTERA, PT. AMERITINDO CERAH TERPADU, PT. BATTOUSAI ONO NIHA, PT. BENUA OMEGA SAMUDRA, PT CHANGLEONG MARITIM INDONESIA, dan PT JAYAWI AMBON INTERNASIONAL

Selanjutnya untuk ke Korea Selatan yakni PT. BHINEKA ANUGERAH NUSANTARA, PT. HAMPARAN SEGARA ARTHA, PT. CIPTA RAYA UNIVERSE, PT. MODERN MITRA SEJATI, PT. BERKAT MATSYA NUSANTARA, PT. BLUE OCEAN LOBSTER, PT. CELEBES OCEAN FISHERIES, dan PT. CHEN WOO FISHERY. Sedangkan untuk ke Kanada adalah PT. BRATA ADI LAKSANA, PT. SARI SAMUDERA INDONESIA, PT. TILAPIA NUSANTARA JAYA, PT. BERKAT MATSYA NUSANTARA, PT. AMERITINDO CERAH TERPADU, dan PT. CHEN WOO FISHERY.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmennya mengawal mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk meningkatkan daya saing dan keberterimaan produk perikanan Indonesia di pasar global.

HUMAS BADAN MUTU KKP

05/05/2025

SIARAN PERS
BADAN MUTU KKP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN MUTU KKP DAN ROSSELKHOZNADZOR RUSIA AWALI KERJASAMA ELECTRONIC CERTIFICATE PERMUDAH EKSPOR IKAN DAN DUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA PERIKANAN

JAKARTA, (5/5) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka perundingan dengan otoritas kompeten Rusia Rosselkhoznadzor untuk membentuk kerjasama penerapan sertifikat mutu (HC mutu) secara elektronik. Kerjasama ini akan memperlancar ekspor Indonesia dan memberikan kemudahan berusaha di sektor perikanan.

"Untuk memudahkan pelaku usaha ekspor ikan ke Rusia dan negara anggota Uni Eropa Eurasia (EEU), maka kami menginisiasi kerjasama sertifikat elektronik, yaitu pengiriman HC mutu kepada otoritas kompeten Rusia akan dilakukan secara aliran data elektronik demikian p**a sebaliknya,” ungkap Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini, dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Senin (5/5).

Kerjasama electronic certificate atau ECert ini akan berdampak pada sejumlah kemudahan bagi para pelaku usaha, misalnya proses bongkar muat consignment produk perikanan menjadi lebih cepat sehingga produk-produk tersebut semakin cepat masuk pasar Rusia dan EEU.

Rencana kerjasama ECert antara Badan Mutu KKP dan Rosselkhoznadzor merupakan bagian dari Mutual Recognition Arrangement (MRA) tentang harmonisasi dan kesetaraan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP) antara dua negara. Kerjasama tersebut ruang lingkupnya meliputi harmonisasi SJMKHP, inspeksi bersama (joint pre border inspection), registrasi perusahaan kedua pihak, capacity building serta teknis pengujian mutu dengan memperhatikan manajemen risiko.

"MRA merupakan payung hukum dalam melaksanakan ECert secara bilateral, dan kami juga libatkan INSW sebagai platform pertukaran data elektronik dengan sistem di Rusia,” jelas Ishartini.

Berdasarkan Undang - Undang Perikanan, maka produk perikanan yang dikonsumsi manusia wajib memiliki Health Certificate (HC mutu) sebagai jaminan bahwa produk tersebut dihasilkan melalui serangkaian proses yang telah menerapkan standar mutu, sanitasi / higiene dan keamanan pangan. Dengan demikian, pembahasan tentang kerjasama ECert dengan Rusia ini akan membuka peluang diversifikasi negara tujuan ekspor ke Negara EEU dan berdampak positif bagi pelaku usaha di tengah isu perang dagang.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa produk perikanan Indonesia di pasar global telah melalui quality assurance yang ketat di sepanjang rantai produksi sesuai standar internasional. KKP pun telah membentuk Badan Mutu KKP sebagai pelaksana tugas dan fungsi Competent Authority (CA) dalam memastikan penerapan SJMKHP.

HUMAS BADAN MUTU KKP

01/05/2025

Hai , ada kado bahagia di Hari Buruh untuk para pekerja industri Kelautan dan Perikanan nih. Presiden Prabowo Subianto berjanji akan mensejahterakan semua lapisan masyarakat di sektor kelautan dan perikanan lho.

Menteri Trenggono juga terus berkomitmen penuh untuk mewujudkan visi dan misi Presiden Prabowo di sektor kelautan dan perikanan ini

Segara jaya, masyarakat pesisir sejahtera. Selamat Hari Buruh Sedunia !

30/04/2025

Sinergi BPPMHKP dengan Rusia. Semoga perikanan kita semakin hebat. Aamiin..

30/04/2025

SIARAN PERS
BADAN MUTU KKP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN MUTU KKP DORONG MAKANAN LOKAL ASAL IKAN MENDUNIA DENGAN SERTIFIKASI HACCP

JAKARTA, (29/4) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penuh pelaku usaha, khususnya yang memproduksi makanan lokal berbahan dasar ikan untuk dapat melakukan ekspor. Dukungan ini diantaranya dengan memberikan kemudahan mengurus sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) yang menjadi salah satu dokumen ekspor.

Sertifikasi HACCP sebagai jaminan proses produksi telah menerapkan standar sanitasi, higiene dan keamanan pangan sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen, keberterimaan pasar, serta memperkuat daya saing produk yang dihasilkan.

“Produk makanan lokal berbahan ikan, Badan Mutu telah melaksanakan sertifikasi HACCP pada pempek sehingga dapat memenuhi standar keamanan pangan global,” tutur Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP, Ishartini di Jakarta, Selasa (29/4).

Proses mendapatkan sertifikat HACCP prosesnya mudah karena pengajuannya sudah online dan nantinya perusahaan atau UMKM akan didampingi para Inspektur Mutu yang profesional sampai mendapatkan sertifikat. UPT Badan Mutu KKP di tiap - tiap provinsi juga telah menyediakan desk layanan publik atau semacam customer service serta layanan penyedia informasi publik (PPID).

Ishartini mencontohkan inspeksi yang dilaksanakan baru-baru ini pada tiga usaha pempek di Palembang untuk penerbitan HACCP. Produksi pempek ikan tenggiri dan gabus per hari nya bisa menghasilkan 100 Kg sampai 1 Ton, serta menyerap tenaga kerja sampai puluhan orang tiap perusahaan. Inspeksi juga dilakukan di Yogyakarta untuk produk akhir frozen pempek.

Proses Sertifikasi HACCP Produk Pangan Asal Ikan

Untuk sertifikasi HACCP, tim Badan Mutu akan memeriksa kelengkapan dokumen sistem manajemen mutu dan keamanan pangan perusahaan. Seyelahnitu, dilakukan observasi lapangan melalui pengamatan langsung terhadap proses produksi, fasilitas, dan sanitasi di lokasi usaha. Terakhir, dilakukan wawancara untuk menggali informasi dari personel perusahaan terkait pemahaman dan implementasi standar mutu yang berlaku.

Ishartini menjelaskan, pempek dan makanan lokal asal ikan lainnya dapat menjadi alternatif diversifikasi komoditas ekspor perikanan Indonesia dan tentunya memerlukan sinergi banyak pihak dan stakeholders untuk akses pasarnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya sertifikat jaminan mutu untuk meningkatkan daya saing hasil perikanan di pasar global. Selain proses produksi di hilir yang memenuhi standar internasional, proses penangkapan maupun budidaya harus mengutamakan keberlanjutan.

HUMAS BADAN MUTU KKP

29/04/2025

, KKP dan FDA Amerika Serikat resmi kerja bareng dalam program Joint Pre-Border Inspection untuk produk perikanan Indonesia yang mau ekspor ke AS lho!🤝🌍

Tujuannya untuk apa? Supaya proses ekspor produk perikanan RI, terutama udang dapat lebih lancar, tanpa hambatan non-tarif, misalnya pengujian tiap kiriman yang makan waktu.

FDA percaya Badan Mutu KKP bisa bantu cek mutu dari hulu ke hilir, sesuai standar dua negara.

Inspeksi akan fokus ke lokasi, bangunan, sanitasi, SOP, sampai pelatihan karyawan. Dan yang keren, ada juga sharing ilmu laboratorium mutu bareng ahli FDA AS! 🔬

Ini langkah nyata jaga mutu, buka peluang pasar global, dan membuktikan produk perikanan kita bisa bersaing di level dunia! 🇮🇩🔥

28/04/2025

Core Value "Berakhlak" :
(1) Berorientasi Pelayanan : berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat,
(2) Akuntabel : mampu mengemban amanat dan kepercayaan yang
diberikan dengan penuh tanggung jawab.
(3) Kompeten : Meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar.
(4) Harmonis : Saling peduli, menghargai dan bertoleransi
dengan perbedaan
(5) Loyal : Berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara.
(6) Adaptif : Siap menghadapi ataupun menjadi motor perubahan dengan terus mengasah kreativitas dan berinovasi.
(7) Kolaboratif : Saling bersinergi dalam bekerja sama.