Kanal Desa

Kanal Desa Jangkau Keindahan Desa di Indonesia

01/09/2026

Nahdlatul Ulama resmi meminta pemerintah agar anggaran pendidikan jangan dipakai untuk MBG. Bahkan, Muktamar ke-35 NU mendesak penghentian ini dimulai dari tahun 2027 tanpa menunggu 2028.

Lewat Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah, NU menegaskan anggaran pendidikan 20% APBN harus digunakan untuk pendidikan sesuai peruntukannya dan tidak dialihkan ke sektor lain.

Rekomendasi ini merujuk pada putusan MK yang memerintahkan anggaran operasional MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat 2028. Namun, NU meminta pemerintah menjalankannya lebih cepat, yakni 2027.

Bahkan, muncul desakan agar NU konsisten dan tidak menjadi pengelola dapur MBG selama anggarannya masih memangkas dana pendidikan.

Nah, bagaimana menurutmu tentang sikap resmi Nahdlatul Ulama ini?

31/08/2026

Pertanian modern berbasis AI dan Internet of Things

Di Pleret, Bantul, setengah hektare tanaman bawang merah, cabai, dan pare ini seperti punya asisten digital. Teknologinya bukan sekadar memantau. Ada sensor real-time yang membaca kelembapan dan pH tanah, suhu, kelembapan udara, hingga cuaca.

P***a pengairan dan pemupukan bisa dikendalikan otomatis, yang sebelumnya butuh 3-4 jam, kini selesai sekitar 30 menit. Dan kerennya lagi, bahkan sprinkler yang tersumbat atau selang yang bermasalah pun bisa dideteksi.

AI juga mengumpulkan dan menganalisis data setiap 15 menit, lalu menganalis dan mengirim instruksi kerja ke petani lewat WhatsApp setiap malam.

Biaya investasi awal perangkat pengolahan lahan ini, diperkirakan bisa tertutup dalam waktu sekitar dua tahun dari hasil panen. Selain menghasilkan komoditas, teknologi ini juga merekam data tanah, cuaca, hingga kesehatan tanaman, yang bisa dimanfaatkan untuk riset.

Menurutmu, mampukah kita kalau teknologi seperti ini diperluas dan menjadi model pertanian di indonesia?

31/08/2026

Muktamar ke-35 NU Desak Pemerintah Evaluasi Total Koperasi Desa Merah Putih. Rp500 triliun lebih anggaran Koperasi Desa Merah Putih kini diminta dievaluasi.

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama mendesak pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh Koperasi Desa Merah Putih. NU menilai koperasi harus dikembalikan pada prinsip utamanya, yakni memberdayakan kekuatan ekonomi rakyat, bukan sekadar program administratif di tingkat desa.

NU ingin rakyat bukan sekadar objek pasar, tapi menjadi pemilik, pelaku sekaligus penerima manfaat. Oleh karena itu, orientasinya perlu diubah dari pendekatan administratif desa menjadi berbasis komunitas, seperti kelompok tani, UMKM, pesantren, dan berbagai komunitas ekonomi lokal lainnya.

Sekaligus perlu memberikan mereka dukungan berupa kemudahan regulasi, modal, pendampingan hingga akses program ekonomi nasional.

Dan yang paling penting, pembentukan koperasi jangan diseragamkan. Setiap koperasi harus diberi ruang berkembang sesuai potensinya masing-masing.

Nah, bagaimana menurutmu?

28/08/2026

Apa saja peran Kepala Desa dalam operasional Koperasi Desa Merah Putih?

Kepala Desa berperan mulai dari mendorong partisipasi warga agar bergabung menjadi anggota, memfasilitasi kegiatan Kopdes, hingga menjadi penghubung atau memfasilitasi kemitraan dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan berbagai pihak lain.

Kepala Desa juga terlibat dalam pengawasan, memastikan koperasi berjalan sesuai regulasi, transparan dan akuntabel.

Jadi, perannya mencakup fasilitasi, koordinasi, pengawasan, pemberdayaan masyarakat hingga evaluasi, untuk mendorong keberlanjutan usaha koperasi.

Menurutmu, apakah peran Kepala Desa nantinya akan bisa mempengaruhi kemajuan Kopdes Merah Putih?

27/08/2026

Sejumlah gerai Koperasi Desa Merah Putih dibangun di lokasi yang jauh dari permukiman, bahkan terpencil dan sulit diakses.

Jurnalis senior Farid Gaban menyebut berdasarkan wawancaranya, beberapa kepala desa dan warga sengaja memilih lokasi yang tidak strategis sebagai bentuk protes karena hampir 60 persen Dana Desa dialokasikan untuk proyek ini.

Menurut Farid, alih-alih mendukung, aparat desa dan warga justru sinis kepada proyek KDMP yang top down dan tidak demokratis. Rasa kepemilikan warga desa pada proyek ini juga lemah.

Tidak sedikit kepala desa yang ragu Kopdes bisa bertahan. Bahkan ada yang mengantisipasi jika nantinya bisnisnya mangkrak dengan mengalihfungsikan bangunan menjadi lapangan padel, futsal, gudang desa, hingga kandang sapi.

Menurut kamu, apakah pemilihan lokasi yang terpencil ini benar bentuk protes? Atau ada alasan lain?

26/08/2026

Prabowo Mau Produksi Besar Tepung Ubi Pemadam Api, Kita Punya Singkong Sebanyak Apa?

Prabowo Subianto mendorong inovasi baru untuk memadamkan karhutla, bukan cuma water bombing, tapi juga “ubi bombing” berbahan tepung singkong.

Tepung dari singkong disebut berpotensi memisahkan unsur yang mendukung pembakaran, sehingga bisa membantu mencegah penyebaran api dan memadamkan api. Prabowo pun meminta bahan ini diproduksi dan diuji dalam skala besar.

Lalu, seberapa banyak singkong yang kita punya? Salah satu sentranya adalah Lampung, dengan total produksi mencapai 7,5 juta ton. Lampung juga disebut menyumbang 70 persen produksi tapioka nasional, dengan lebih dari 60 pabrik berkapasitas 21 juta ton ubi per tahun.

Potensinya besar! Namun, apakah singkong nantinya benar-benar akan punya peran baru selain untuk makanan?

Menurut kamu, apakah “ubi bombing” ini layak dikembangkan?

20/08/2026

Berapa omzet yang harus dikejar KDMP setiap bulannya? Angkanya mencapai Rp183 juta.

Tapi, omzet sebesar itu bahkan belum bisa dibilang untung. Sebab hanya cukup untuk membayar gaji pegawai dan mencicil utang.

Mari kita hitung!

Setiap KDMP mendapat plafon pinjaman Rp3 miliar dari bank Himbara, dengan bunga 6 persen per tahun, selama enam tahun, atau 72 bulan. Sehingga cicilannya diperkirakan sekitar Rp49,7 juta per bulan.

Lembaga kajian ekonomi CELIOS mengasumsikan perlu 20 pegawai untuk menjalankan operasional Kopdes. Jika biaya gaji karyawan adalah 30 persen dari omzet, maka Kopdes harus hasilkan Rp1,6 miliar per tahun hanya untuk bayar gaji pegawai, atau Rp133 juta per bulan omzet.

Jadi, Rp133 juta ditambah cicilan Rp49,7 juta, totalnya sekitar Rp182,7 juta per bulan. Dan, angka ini belum menghitung biaya operasional lainnya.

Nah, apakah target omzet sebesar ini realistis untuk KDMP?

19/08/2026

Indonesia sudah memiliki 139.203 koperasi aktif, yang beranggota 31,8 juta orang, dengan total aset Rp325,8 triliun dan Sisa Hasil Usaha yang mencapai Rp8,84 triliun per tahun.

Tetapi pemerintah malah membentuk 83 ribu Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes. Masalahnya, program ini membutuhkan pembiayaan hingga Rp240 triliun, sekitar Rp3 miliar per koperasi, yang dicicil Rp40 triliun per tahun selama enam tahun.

Bahkan 58,03 persen Dana Desa, atau Rp34,57 triliun, dialokasikan untuk program ini.

Pertanyaannya, mengapa tidak diperkuat saja koperasi yang sudah beroperasi? Yang sudah punya anggota, aset dan pengalaman.

Lalu nanti kalau bisnis Kopdes gagal, siapa yang akhirnya menanggung risikonya? Manajer koperasi kah? Anggota koperasi? Kepala desa? Atau uang rakyat yang dikorbankan hangus?

18/08/2026

Anggaran Dana Desa dalam RAPBN 2027 naik menjadi Rp77 triliun, melonjak Rp21,7 triliun dibanding 2026.

Tetapi, kenaikan ini dipakai untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari program Koperasi Desa Merah Putih, meliputi pembangunan fisik, gerai, gudang, dan kelengkapan lain.

Menurut Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, utang pembangunan Kopdes Merah Putih ini mencapai Rp240 triliun yang akan dicicil menggunakan Dana Desa sesuai arahan Presiden Prabowo.

Selain untuk Kopdes, Dana Desa juga tetap harus diarahkan untuk berbagai program desa, meliputi pembangunan berkelanjutan, penanganan kemiskinan ekstrem lewat BLT Desa dan layanan kesehatan, ketahanan pangan, energi, iklim dan bencana, infrastruktur desa termasuk digital, serta program sesuai potensi desa.

Sementara untuk operasional pemerintah desa juga dibatasi maksimal 3% dari pagu Dana Desa reguler.

Kalau sebagian Dana Desa digunakan untuk mencicil utang Kopdes Merah Putih, menurut kamu dampak bagi pembangunan dan warga desa akan seperti apa?

18/08/2026

Workshop Penyusunan Model Bisnis BUMDes dan KDMP Brebes telah selesai dilaksanakan pada 28-29 Juli 2026 di Aula Balai Desa Kubangsari, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Kegiatan tersebut diikuti 20 pengurus inti BUMDes dan KDMP dari Desa Kubangsari, Buara, Karangbale, Pamulihan, dan Rungkang.

Workshop ini digelar untuk meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes dan KDMP dalam menyusun rencana bisnis yang layak, realistis, dan dapat diimplementasikan. Peserta dibimbing langsung oleh fasilitator dan expert pengembang usaha melalui penyampaian materi, diskusi kelompok, presentasi, serta latihan penyusunan Business Plan.

“Peserta gak cuma dikasih materi, lho! Mereka praktek langsung menyusun model bisnis, strategi pemasaran, merencanakan produksi, sampai rencana keuangan.”

Workshop yang berlangsung selama dua hari tersebut menghasilkan Draft Business Plan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih, serta rencana implementasi dan roadmap pengembangan usaha desa. Kegiatan ditutup dengan penyusunan rencana kerja finalisasi BUMDes dan KDMP.

Address

West Jakarta
11410

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00

Telephone

+6253666794

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kanal Desa posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Kanal Desa:

Shortcuts

Share

Category