ESG Update

22/04/2026

Pemerintah mulai membidik pajak karbon Indonesia dan sektor energi baru terbarukan (EBT) sebagai sumber penerimaan baru negara.

Langkah ini muncul di tengah upaya pemerintah memperkuat instrumen ekonomi karbon, termasuk perdagangan karbon dan rencana implementasi pajak karbon secara bertahap.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai mengarahkan perluasan basis pajak ke sektor energi baru terbarukan (EBT) dan karbon dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.

Melansir dari Bloomberg Technoz, langkah tersebut tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-25/PJ/2025 yang menyebut sektor EBT, pajak karbon, serta aktivitas shadow economy sebagai sumber penerimaan yang akan dibidik.

“Perluasan basis pajak, antara lain penerimaan pajak dari sektor energi baru terbarukan, pajak karbon, dan aktivitas shadow economy,” demikian bunyi beleid tersebut, dikutip Selasa (21/4/2026).

Meski telah masuk dalam rencana strategis, DJP belum merinci skema maupun mekanisme pengenaan pajak dari sektor tersebut. Otoritas pajak disebut masih melakukan pembenahan dan inovasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan penerimaan negara.

Renstra DJP ini merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan Kementerian Keuangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.01/2025. Dokumen tersebut juga merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Dokumen Renstra DJP Tahun 2025–2029 ini menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja setiap tahunnya untuk mencapai end-state yang dituju pada 2029,” tulis aturan tersebut.

17/04/2026

Perdagangan karbon hutan Indonesia mulai bergerak ke fase yang lebih konkret. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah merilis sejumlah kebijakan yang saling terhubung, dari penguatan regulasi hingga penyiapan sistem registri karbon nasional.

Arah kebijakannya cukup jelas: pemerintah ingin memastikan pasar karbon di sektor kehutanan berjalan lebih tertib, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi pelaku di luar korporasi besar.

Aturan terbaru yang tertuang dalam Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 menjadi fondasi utama. Regulasi ini memperketat mekanisme perdagangan karbon, mulai dari proses validasi, verifikasi, hingga pencatatan dalam sistem nasional.

Baca selengkapnya di .id

17/04/2026

Syarat perdagangan karbon hutan kini semakin jelas setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026. Regulasi ini membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha hingga masyarakat untuk terlibat dalam proyek karbon, namun dengan mekanisme yang ketat dan terstandar.

Dalam aturan tersebut, tidak semua pihak bisa langsung terlibat. Pemerintah menetapkan bahwa pelaku perdagangan karbon di sektor kehutanan mencakup pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, kelompok perhutanan sosial, masyarakat adat dengan hutan adat, pemilik hutan hak, hingga pemegang izin jasa lingkungan karbon. Khusus untuk kelompok masyarakat, keterlibatan mereka tetap harus didampingi oleh mitra atau pendamping yang telah terdaftar secara resmi.

Selain status sebagai pelaku, syarat perdagangan karbon hutan juga menekankan pentingnya kesiapan proyek. Setiap pihak yang ingin terlibat wajib menyusun dokumen perencanaan proyek, baik dalam bentuk Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) untuk skema nasional maupun Dokumen Perencanaan Proyek (DPP) untuk standar internasional. Dokumen ini memuat berbagai aspek penting, mulai dari metodologi pengurangan emisi, dampak lingkungan, hingga rencana pelibatan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Baca selengkapnya di .id

17/04/2026

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) tengah menyiapkan peluncuran sistem registri karbon baru bernama SRUK (Sistem Registri Unit Karbon). Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala BPLH Diaz Hendropriyono mengajak para pengembang proyek karbon untuk segera mengikuti tahap uji coba sebelum sistem resmi dioperasikan.

Diaz menyampaikan bahwa SRUK ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026. Ia mendorong para pelaku yang telah memiliki dokumen perencanaan proyek (PDD) untuk mulai menginput data ke dalam sistem tersebut.

Ia mengatakan, “SRUK target operasinya bulan Juli, sesuai dengan arahan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, jadi kalau ada project developers yang sudah siap PDD-nya, sekarang sudah bisa lakukan uji coba untuk memasukkan data dalam registri tersebut.”

Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Indonesia Carbon Market Outlook 2026 yang digelar oleh UK PACT di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Diaz menekankan bahwa tahap uji coba menjadi langkah penting agar implementasi perdagangan karbon dapat berjalan lebih cepat dan optimal.

17/04/2026

Pemerintah mulai membuka partisipasi masyarakat dalam perdagangan karbon sektor kehutanan melalui terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026. Kebijakan ini memperluas akses publik dalam skema ekonomi karbon yang sebelumnya lebih banyak diikuti oleh korporasi.

Regulasi yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang nilai ekonomi karbon ini mengatur mekanisme perdagangan karbon melalui skema offset emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor kehutanan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa perluasan partisipasi ini menjadi langkah penting agar manfaat ekonomi karbon dapat dirasakan lebih luas.

“Kami ingin memastikan manfaat ekonomi dari karbon tidak hanya mendukung target iklim nasional, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya, Kamis (16/4/2026) di Jakarta.

17/04/2026

Pemerintah Indonesia memperkuat regulasi perdagangan karbon di sektor kehutanan sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola karbon nasional.

Aturan tersebut tertuang dalam Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon melalui skema offset emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor kehutanan. Regulasi ini juga menjadi tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengenai nilai ekonomi karbon.

Antoni menegaskan, “Penerbitan regulasi ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk memperkuat tata kelola perdagangan karbon di sektor kehutanan agar lebih kredibel, transparan, dan inklusif.”

Melalui kebijakan baru ini, pemerintah menghadirkan sejumlah perubahan mendasar dalam pengelolaan perdagangan karbon. Salah satunya adalah penyusunan peta jalan yang lebih jelas, mencakup target penurunan emisi, cakupan wilayah, serta strategi pencapaiannya yang selaras dengan komitmen nasional dalam menghadapi perubahan iklim.

Partisipasi dalam perdagangan karbon juga diperluas. Tidak hanya perusahaan, tetapi juga kelompok perhutanan sosial, masyarakat adat, pemilik hutan rakyat, hingga pengelola jasa karbon kini dapat terlibat dalam skema tersebut.

17/04/2026

AESC menjalin kemitraan strategis dengan NEXTES untuk memasok sel penyimpanan energi sebesar 1,5 GWh. Kesepakatan yang diumumkan dalam ajang SMART ENERGY WEEK ini menjadi pesanan tunggal terbesar di pasar Jepang untuk tahun 2026.

Dalam kerja sama berdurasi tiga tahun tersebut, AESC akan menyediakan sel untuk sistem penyimpanan energi (BESS) yang akan digunakan pada jaringan listrik di Jepang serta sejumlah pasar internasional.

Pasar penyimpanan energi di Jepang dikenal memiliki standar yang ketat, mulai dari sertifikasi Japanese Industrial Standards (JIS), kesesuaian dengan karakteristik jaringan listrik domestik, hingga jaminan performa jangka panjang. NEXTES memilih AESC sebagai mitra karena keunggulan teknologinya, termasuk kemampuan memproduksi sel berkapasitas besar dengan transisi teknologi dari 300+ Ah ke 500+ Ah hingga 700+ Ah.

17/04/2026

Risen Energy memperkuat posisinya di industri energi surya global setelah meraih pesanan modul heterojunction (HJT) sebesar 1,2 GW dari China Huaneng Group. Hingga kini, perusahaan telah mengirimkan hampir 600 MW modul yang telah digunakan dalam berbagai proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala besar milik Huaneng.

Pencapaian ini menandai langkah penting dalam implementasi teknologi HJT berskala gigawatt sekaligus menunjukkan meningkatnya penerimaan pasar terhadap teknologi tersebut.

Sebagai salah satu grup energi terbesar di dunia, China Huaneng menerapkan standar seleksi ketat dalam memilih modul fotovoltaik. Pesanan yang kini melampaui 1 GW dinilai menjadi bukti kepercayaan terhadap kualitas produk serta kekuatan merek Risen Energy. Dalam proyek ini, modul HJT seri Hyper-ion menjadi pilihan utama karena kemampuannya meningkatkan efisiensi sekaligus menekan biaya produksi.

Risen Energy menghadirkan sejumlah inovasi untuk meningkatkan efisiensi material, termasuk teknologi 0BB (Zero Busbar), interkoneksi bebas tegangan RisenLink, serta penggunaan wafer silikon ultratipis. Inovasi tersebut tidak hanya mengurangi penggunaan perak, tetapi juga mendukung konsep manufaktur rendah karbon.

17/04/2026

Panggung Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada Selasa (14/4/2026) malam menjadi ruang adu gagasan yang dinamis. Sorotan lampu tak hanya menampilkan pesona 45 finalis Puteri Indonesia 2026, tetapi juga menegaskan kapasitas intelektual mereka dalam menjawab berbagai tantangan zaman.

Kolaborasi Yayasan Puteri Indonesia (YPI) dan PT Netzme Kreasi Indonesia (Netzme) melahirkan program bertajuk “Women Empowerment Journey, Crown of Impact x the 5th Motion Challenge (Mocha)”. Ajang ini menandai pergeseran makna kontes kecantikan, dari sekadar penampilan menuju wadah penciptaan dampak nyata.

Melalui pendekatan Environmental, Social, and Governance (ESG), para finalis ditantang untuk menghadirkan advokasi yang berkelanjutan. Mereka tidak lagi sekadar menjalankan kegiatan amal sesaat, melainkan merancang model bisnis sosial yang mampu menggerakkan ekonomi sekaligus menjaga lingkungan.

Finalis asal Kalimantan Timur, Cheryl Lidia Regar, meraih penghargaan Best Advokasi lewat inisiatif CIRO WASTE. Melalui platform digital CIROES, ia mengembangkan konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah yang efisien dan bernilai ekonomi.

Program tersebut dinilai aplikatif serta berpotensi mendorong kemandirian ekonomi daerah. Selain trofi, Cheryl juga mendapatkan dukungan investasi dan pendampingan dari Netzme untuk mengembangkan inisiatifnya.

Direktur PT Mustika Ratu Tbk sekaligus Ketua Pemilihan Puteri Indonesia, Kusuma Anjani, menegaskan pentingnya kemampuan merancang program jangka panjang bagi para finalis. Ia mengatakan, “Melalui acara Crown of Impact x The 5th Mocha, para finalis tidak hanya diuji dari sisi ide, tetapi juga dari sisi kemampuan untuk merancang program advokasi yang memiliki sustainability serta relevansi jangka panjang. Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya membangun ecosystem of impact, di mana advokasi tidak berhenti pada kompetisi, tetapi terus berkembang menjadi gerakan nyata yang berkelanjutan.”

11/03/2026

Envision Energy memasang turbin angin 8 MW untuk proyek PLTB Alabat di Filipina, memperkuat pengembangan energi terbarukan di Asia Tenggara.

Envision Energy memasang turbin angin 8 MW untuk proyek PLTB Alabat di Filipina, memperkuat pengembangan energi terbarukan di Asia Tenggara.