TEMPO Majalah Cetak

11/08/2024

Majalah TEMPO
edisi 5326 terbit 12 Agustus 2024:

LAPORAN UTAMA
Skenario Kotak Kosong Pilkada Jakarta

Koalisi partai pelayan Presiden Jokowi dan pengusung Prabowo Subianto menyiapkan skenario kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah, termasuk Jakarta. Jagoan mereka mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Mereka pun membujuk elite partai yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera kabarnya menyerah dengan bujuk rayu biaya pengganti Pemilu atau peluang dibukanya kasus hukum. Tinggal PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Tapi, PKB juga kabarnya tergiur kursi kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto. PDIP, yang berkonflik secara terbuka dengan Jokowi, jelas tak bisa mengusung calon sendiri.

Jika skenario ini mulus, Ridwan Kamil bisa melenggang melawan kotak kosong atau calon gubernur jalur perseorangan yang diciptakan dan tak populer.

Korban skenario kotor ini adalah demokrasi. Anda rela?

28/07/2024

Majalah TEMPO
Edisi 5324 terbit, 29 Juli 2024:

LAPORAN UTAMA
18 Dosa Jokowi

Demokrasi, kata filsuf Swiss Jean-Jacques Rousseau, seperti buah: baik untuk pencernaan dengan lambung yang sehat. Di lambung Presiden Joko Widodo, buah yang baik itu pelan-pelan membusuk. Akibatnya, organ-organ lain turut layu dan kehilangan fungsi menopang tubuh Indonesia.

Selama sepuluh tahun, Jokowi memereteli organ-organ penting penopang demokrasi. Ia pakai kekuasaan membentuk koalisi besar partai di legislatif untuk mengubah hukum yang mendukung hasratnya berkuasa. Jokowi membunuh demokrasi memakai hukum yang telah diubah itu lalu berpura-pura tak bersalah karena tindakannya mendapat legitimasi aturan.

Ia membayangkan Indonesia akan maju dengan pembangunan infrastruktur. Karena itu ia pangkas independensi KPK karena terlalu getol memberantas korupsi yang membuat pelaksana proyek takut mengeksekusi pembangunan. Ia memakai jalan pintas penugasan perusahaan negara untuk membangun semua proyek itu hingga mereka kolaps karena terkubur utang.

Pelemahan KPK melalui jalan politik adalah pintu masuk ia merusak hukum yang menjadi dasar pemerintahan yang baik. Dengan begitu, Jokowi sekaligus memupus harapan Reformasi akan Indonesia yang bersih dari korupsi, yang menjadi ciri kekuasaan Orde Baru.

Runtuhnya demokrasi dan hancurnya mimpi Reformasi adalah benang merah tema edisi khusus 10 tahun Jokowi ini. Kami mencatat ada 18 dosa Jokowi selama dua periode kepemimpinannya. Nawacitanya berubah menjadi nawadosa berganda.

21/07/2024

Majalah TEMPO
Edisi 5323 Terbit 22 Juli 2024

17/07/2024

Majalah TEMPO
Edisi 5322, Terbit 15 Juli 2024.

LAPORAN UTAMA
Celah Korupsi Haji Khusus

Setelah pendidikan, pembangunan infrastruktur, atau eksploitasi sumber daya alam, ibadah haji pun jadi celah korupsi. Permintaan yang membeludak dari umat Islam untuk berhaji ke Mekkah, Arab Saudi, menciptakan penawaran melalui permainan aturan lewat penetapan kuota.

Akibatnya, ibadah haji yang suci itu pun tak hanya menyangkut yang ukhrowi, juga duniawi. Regulasi menyediakan celah korupsi melalui penyediaan jalur haji khusus yang penentuan kuotanya menjadi kewenangan penuh Menteri Agama.

Tahun ini, Indonesia mendapatkan tambahan kuota sebanyak 20 ribu. Menteri Agama langsung membaginya separuh untuk haji reguler dan separuh haji khusus. Celakanya, pembagian itu tak sesuai Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang menetapkan jalur haji khusus maksimal 8 persen.

Dengan tambahan 20 ribu itu, kuota Indonesia sebanyak 241 ribu. Artinya, 8 persen hanya 19.280 orang. Tapi, penetapan tambahan haji khusus membuat jemaah dari jalur ini sebanyak 27.680 orang. Mendapat makanan empuk seperti ini, DPR segera meributkannya dengan membentuk panitia khusus untuk mengusung hak angket.

Gertak itu disambut pemerintah dan biro perjalanan haji dengan coba meredamnya lewat uang pelicin. Ampuuun....

04/07/2024

Majalah TEMPO
Edisi 5320 terbit 1 Juli 2024.

LAPORAN UTAMA
Kelimpungan Mencegah Serangan Peretas

Berhari-hari setelah Pusat Data Nasional lumpuh akibat dibobol peretas memakai ransomware, pemerintah malah menutupinya. Tak terasa ada kegentingan meski ratusan layanan publik kacau balau akibat serangan itu.

Pemerintah kita tak melihat data publik sebagai aset. Mereka terbiasa memakai perspektif sebagai penguasa yang memperlakukan data masyarakat sebagai keamanan nasional. Akibatnya, jangankan minta maaf, pemerintah tak sigap menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi.

Serangan kali ini bukan hanya kehilangan data publik, juga longsornya kepercayaan masyarakat. Perlindungan data pribadi adalah simpul kepercayaan masyarakat dengan negara. Jika pengelolanya saja abai, pemerintahnya tak merasa penting menjelaskan, Indonesia akan kian cepat menuju low trust society.

13/06/2024