Wong Ndheso

06/07/2026

Kasus Pokmas Dana Hibah Jatim yang merugikan negara senilai 2 Triliun kembali menjadi sorotan setelah kasus ini berjalan dua tahun banyak tersangka yang masih bebas berkeliaran khusunya elite partai.

Sorotan kembali tertuju kepada Anwar Sadad. Politikus Partai Gerindra itu telah berstatus tersangka sejak diumumkan KPK pada 11 Juli 2024 . Namun Hingga kini, sudah dua tahun setelah penetapan tersangka tersebut, KPK belum juga melakukan penahanan terhadap Anwar Sadad.

Meski menyandang status tersangka, Anwar Sadad masih aktif santai menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR RI. Ia tetap bebas beraktivitas dan keluar masuk Gedung DPR RI bahkan menerima gaji dan tunjangan dari negara..

06/07/2026

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa ke depan program Makan Bergizi Gratis (MBG) direncanakan tidak lagi diberikan kepada semua siswa, melainkan difokuskan untuk anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Abdul Mu'ti, pemerintah saat ini sedang menyusun skema baru agar penyaluran MBG menjadi lebih tepat sasaran. Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah memanfaatkan kantin sekolah sebagai bagian dari mekanisme penyaluran program.

"Nantinya yang menerima MBG adalah siswa yang benar-benar membutuhkan, bukan semua siswa," kata Abdul Mu'ti, dikutip Senin (6/7/2026).

"Jadi belum ada keputusan soal bagaimana nanti kantin dan berbagai pelayanan lainnya. Agar MBG berjalan dengan baik, tentu semua harus melalui pengkajian yang mendalam," kata Abdul Mu'ti

Ia menjelaskan, perubahan skema tersebut bertujuan agar anggaran MBG bisa dimanfaatkan secara lebih efektif sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima oleh siswa yang membutuhkan. Namun hingga saat ini, mekanisme dan kriteria penerima masih terus dimatangkan oleh pemerintah.

Abdul Mu'ti juga menegaskan bahwa pembahasan ini belum menjadi keputusan final. Pemerintah masih berkoordinasi dengan BGN dan kementerian terkait sebelum kebijakan tersebut resmi diterapkan.

Jika nantinya skema ini disahkan, penyaluran MBG akan lebih terarah kepada kelompok siswa yang membutuhkan bantuan gizi, sementara teknis pelaksanaannya akan diumumkan setelah proses pembahasan selesai.

Sumber : kompas. com

06/07/2026

Kurang terus

06/07/2026

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan. Kali ini, Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah II menilai pelaksanaan program tersebut masih menyisakan persoalan, terutama soal dampak ekonominya yang dinilai belum banyak dirasakan pelaku usaha kecil di daerah.

Menurut ISMEI, alur pengadaan bahan baku dan distribusi dalam program MBG saat ini dinilai masih didominasi perusahaan atau pemasok berskala besar. Akibatnya, perputaran uang dari program tersebut dianggap lebih banyak mengalir ke kelompok usaha besar dibandingkan UMKM atau petani lokal.

"Program MBG saat ini menjadi anomali karena perputaran ekonominya dinilai lebih banyak dinikmati oleh konglomerat daripada masyarakat kecil di daerah," ujar perwakilan ISMEI Wilayah II, dikutip Minggu (5/7/2026).

ISMEI mendorong pemerintah untuk mengevaluasi mekanisme pengadaan dalam program MBG agar lebih banyak melibatkan UMKM, koperasi, petani, peternak, dan pelaku usaha lokal. Dengan begitu, manfaat ekonomi dari program tersebut dinilai bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Menurut mereka, jika rantai pasok lebih banyak berasal dari daerah, MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal dan membuka peluang usaha baru di berbagai wilayah.

Hingga berita ini dipublikasikan, pernyataan tersebut merupakan pandangan dari ISMEI sebagai organisasi mahasiswa ekonomi. Pemerintah sebelumnya menyatakan akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG agar manfaatnya semakin optimal, baik dari sisi pemenuhan gizi maupun dampak ekonomi bagi masyarakat.

Sumber : wartaekonomi. co. id

06/07/2026

Amin 🤲

06/07/2026

06/07/2026

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam membangun karakter bangsa.

Hal tersebut disampaikan Menag saat menghadiri puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-34 Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning di Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Sabtu (4/7/2026).

“Pesantren itu bukan hanya mendidik umat Islam, kehadiran pondok pesantren juga untuk membina kemanusiaan,” ujar Nasaruddin Umar dilansir dari situs Kemenag.go.id.

“Baru-baru ini ada profesor dari Inggris, pakar pendidikan, yang meneliti pondok pesantren di Indonesia. Kesimp**annya, lembaga pendidikan paling modern dan berperspektif ke depan adalah pondok pesantren,” tegasnya.

Melalui pola pendidikan berasrama, para santri tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga dibiasakan mengamalkan nilai-nilai yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.

“Sekolah yang paling aman dunia akhirat itu adalah pesantren. Rusaknya anak remaja kita saat ini sering kali karena kontradiksi di dalam kehidupan. Namun, kalau anak itu di-boarding-kan, apa yang dipelajari, itu p**a yang diamalkan. Itulah yang nanti akan membentuk mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah,” jelasnya..

Editor: Farid Assifa

Sumbet : kompas. com

06/07/2026

Hampir satu tahun tertutup longsor saat bencana hidrometeorologi melanda Aceh November tahun lalu, kini Jalan dan Jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo dapat dilintasi kembali oleh warga. Perbaikan jalur jalan nasional yang merupakan pintu gerbang ke Dataran Tinggi Gayo tersebut dilakukan secara swadaya oleh masyarakat yang merasa putus asa akibat akses vital tidak kunjung diperbaiki pemerintah.

“Jalan hari ini resmi kita buka, proses pengaspalan dan perbaikan jembatan sudah selesai. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu,” ungkap Sahrial Abadi, inisiator perbaikan Jalan Enang-Enang, Kamis (2/7/2026).

Di tengah riuhnya warga, Sahrial tidak mampu membendung air mata. Sesekali, lengan baju ia usap ke mata.

Hari itu dirinya tidak mampu menahan haru dan bahagia. Didampingi tokoh ulama karismatik Aceh, Tengku Muhammad Yusuf Nasir atau lebih dikenal dengan sebutan Abiya Jeunib, warga melakukan prosesi pemotongan pita sebagai simbol pembukaan kembali jalur yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat di wilayah Tengah Aceh itu.

Sumber: kompas. com

06/07/2026

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai angkat bicara soal isu L*BT di Indonesia. Menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini belum siap menerima L*BT sebagai kelompok yang diakui secara sosial maupun melalui regulasi. Meski begitu, ia menegaskan bahwa hak-hak dasar setiap warga negara tetap wajib dilindungi oleh negara.

Pigai mengatakan, berdasarkan pengamatannya selama bertahun-tahun, mayoritas masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang agama, suku, dan budaya masih belum bisa menerima L*BT. Karena itu, ia menilai kondisi sosial saat ini belum memungkinkan adanya penerimaan yang lebih luas terhadap kelompok tersebut.

"Indonesia untuk menerima L*BT, masyarakat Indonesia belum saatnya, belum siap. Kita jujur bahwa rakyat Indonesia, entah itu agama apa, suku apa, belum saatnya bisa menerima L*BT," kata Natalius Pigai dalam konferensi pers, Senin (29/6/2026).

Meski menyampaikan pandangan tersebut, Pigai menekankan bahwa negara tetap memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak dasar seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang ataupun orientasi seksual. Menurutnya, perlindungan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara yang harus diberikan kepada setiap warga.

"Hak dia sebagai warga negara Indonesia, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan penghidupan yang layak sebagai warga negara harus dijamin oleh negara," katanya.

Pigai juga menegaskan bahwa perbedaan pandangan masyarakat terhadap L*BT tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan hak-hak dasar seseorang sebagai warga negara. Ia mengajak semua pihak untuk menyikapi isu ini secara bijak dan tetap menghormati ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Mereka juga punya KTP. Mereka juga warga negara Indonesia. Jadi hak-hak yang melekat kepada mereka sebagaimana warga negara Republik Indonesia boleh diberikan. Tapi kalau memperjuangkan pengakuan atas status mereka sebagai L*BT, mungkin belum. Belum saatnya," tuturnya.

Saat ditanya apakah suatu saat masyarakat Indonesia dapat menerima L*BT, Pigai mengatakan hal itu bergantung pada perkembangan sosial di masa mendatang.

"Ya saya nggak tahu. Suatu saat bisa, bisa juga tidak. Tapi saya pikir budayanya masyarakat Indonesia masih belum," pungkasnya.

Pernyataan Pigai pun memicu beragam tanggapan di ruang publik. Sebagian pihak menyoroti pandangannya mengenai kondisi sosial masyarakat Indonesia, sementara yang lain menekankan pentingnya komitmen negara dalam melindungi hak setiap warga negara sesuai prinsip hak asasi manusia.

Sumber : okezone. com