Pesona hijab (2025)

15/08/2025

berat 😅😅

Kasus prostitusi online saat ini tentu bukanlah sesuatu hal yang tak asing lagi.

Bahkan juga banyak pria sekarang ini yang memilih untuk mencari hiburan serta kenikmatan lain lewat cara membooking PSK dengan cara online.

Tetapi ternyata ada juga satu peristiwa unik di mana ada seseorang pria yang jajan PSK dengan cara online, tetapi jadinya malah membooking istri sendiri.

Pria yang kerap di panggil dengan nama Robin (48) ini memboking PSK yang nyatanya dia merupakan istrinya sendiri bernama Bunga (39).

14/08/2025

berat bikin miris

" miris , yang lagi viral belakangan banyak anak sma yang gak bisa perkalian dasar, bahkan tidak sedikit yang sudah smp tapi gak bisa membaca
Fakta yang sangat mencengangkan, wajah pendidikan indonesia sedang tidak baik baik saja,
Apa yang salah!!

Hidup di jaman serba canggih tidak serta merta bikin anak tambah cerdas,,
Kakek saya dulu yg hanya lulusan SR( sekolah rakyat) setingkat SD. tapi soal ilmu bisa di adu dengan anak jaman sekarang yg lulusan sarjana,

Gimana menurut kalian,,

12/08/2025

Akademisi dari UGM Pernyataan Nusron Soal Seluruh Tanah Dimiliki Negara Menyesatkan'"

Makna dikuasai negara bukan berarti otomatis negara pemegang hak milik mutlak. Rakyat tetap pemilik tanah.

KETUA Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Herlambang P. Wiratraman mengatakan pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid soal seluruh tanah di Indonesia milik negara menyesatkan.

Herlambang menjelaskan makna dikuasai negara bukan berarti otomatis negara pemegang hak milik mutlak. Rakyat tetap pemilik tanah. Kata menguasai mengandung makna negara diberi kewajiban untuk mengatur, mengelola, serta mendistribusi manfaat untuk kemakmuran rakyat. " Jadi dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," katanya dalam keterangan tertulis, Ahad, 10 Agustus 2025.
Nusron sebelumnya mengatakan tanah telantar selama dua tahun dapat diambil alih oleh negara. Menurut dia, pada dasarnya seluruh tanah di Indonesia adalah milik negara, sementara masyarakat hanya diberi hak kepemilikan atas penggunaan tanah tersebut.

Bagi Herlambang, pandangan Nusron itu cara pandang kolonialisme Belanda. Belanda menggunakan perspektif masa domein verklaring untuk merampas tanah rakyat. Domein verklaring itu artinya tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya dianggap sebagai tanah negara. "Pemahaman itu merupakan cara penjajah merampas tanah-tanah rakyat sehingga melahirkan ketidakadilan sosial yang meluas," ucapnya.

12/08/2025

berat

Akademisi dari UGM Pernyataan Nusron Soal Seluruh Tanah Dimiliki Negara Menyesatkan'"

Makna dikuasai negara bukan berarti otomatis negara pemegang hak milik mutlak. Rakyat tetap pemilik tanah.

KETUA Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Herlambang P. Wiratraman mengatakan pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid soal seluruh tanah di Indonesia milik negara menyesatkan.

Herlambang menjelaskan makna dikuasai negara bukan berarti otomatis negara pemegang hak milik mutlak. Rakyat tetap pemilik tanah. Kata menguasai mengandung makna negara diberi kewajiban untuk mengatur, mengelola, serta mendistribusi manfaat untuk kemakmuran rakyat. " Jadi dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," katanya dalam keterangan tertulis, Ahad, 10 Agustus 2025.
Nusron sebelumnya mengatakan tanah telantar selama dua tahun dapat diambil alih oleh negara. Menurut dia, pada dasarnya seluruh tanah di Indonesia adalah milik negara, sementara masyarakat hanya diberi hak kepemilikan atas penggunaan tanah tersebut.

Bagi Herlambang, pandangan Nusron itu cara pandang kolonialisme Belanda. Belanda menggunakan perspektif masa domein verklaring untuk merampas tanah rakyat. Domein verklaring itu artinya tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya dianggap sebagai tanah negara. "Pemahaman itu merupakan cara penjajah merampas tanah-tanah rakyat sehingga melahirkan ketidakadilan sosial yang meluas," ucapnya.

07/08/2025

berat semua kok di pajakin

Minimal bikin rakyatmu sejahtera dulu lah baru,
Ngomongin pajak,, lhaa ini penganguran dimana mana ,lapangan kerja gak ada, malah sekarang A_z di pajakin😥😥
Pemerintah Akan Tarik Pajak dari Media Sosial Mulai 2026, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengumumkan rencana untuk menggali potensi pajak dari media sosial dan data digital mulai tahun 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi baru dalam memperluas basis penerimaan negara seiring meningkatnya aktivitas ekonomi digital.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penggunaan media sosial sebagai sumber informasi perpajakan dan instrumen pemantauan aktivitas ekonomi digital akan diintensifkan. “Kami akan mulai menyisir potensi pajak dari media sosial dan data digital untuk mendukung target penerimaan APBN 2026,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (14/7).

Langkah ini akan difokuskan pada aktivitas digital yang menghasilkan pendapatan, seperti monetisasi konten, promosi produk, hingga penyelenggaraan layanan digital oleh perusahaan asing (over-the-top/OTT) yang beroperasi di Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa subjek pajak bukan pengguna biasa, melainkan pelaku usaha dan content creator yang memperoleh penghasilan melalui platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lainnya.

Kementerian Keuangan menyebut bahwa implementasi penuh dari kebijakan ini akan membutuhkan persiapan data dan regulasi yang matang. Direktorat Jenderal Pajak akan memanfaatkan teknologi dan data terbuka untuk mengidentifikasi potensi pajak yang selama ini belum tergali secara optimal.

“Saat ini, ekonomi digital berkembang pesat dan perlu dimasukkan ke dalam sistem perpajakan agar adil dan merata. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan sektor formal konvensional,” tambah Sri Mulyani.

Rencana ini merupakan kelanjutan dari reformasi pajak yang telah berjalan sejak pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan langkah-langkah pengawasan terhadap transaksi digital lintas negara.

Pemerintah juga memastikan akan melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada pelaku industri kreatif dan digital sebelum kebijakan ini diberlakukan secara resmi.