Karya Kreatif

Karya Kreatif "Halaman ini menajikan keindahan Papua, berita terkini, analisis politik, hiburan kreatif, dll. "
(2)

21/06/2025

Klarifikasi dan permohonan maaf walikota Jayapura kepada masyarakat Gunung

20/06/2025

Belajar dari Timor Leste: Sebuah Peringatan Serius bagi Papua

Rakyat Timor Leste pernah berdiri teguh di belakang Indonesia. Mereka mati-matian mendukung NKRI saat wilayah itu masih menjadi bagian dari negeri ini. Namun, setelah bertahun-tahun menjadi bagian dari Indonesia, banyak dari mereka yang merasa kecewa dan menyesal. Janji-janji pembangunan dan kesejahteraan tak kunjung datang. Mereka justru dibiarkan hidup dalam penderitaan, tanpa perhatian yang layak dari negara yang dulu mereka bela habis-habisan.

Hari ini, 27 tahun kemudian, penyesalan itu nyata. Mereka merasa seperti telah mengorbankan segalanya untuk sesuatu yang tidak pernah benar-benar peduli pada mereka.

Ini harus menjadi pelajaran besar bagi rakyat Papua. Banyak orang Papua hari ini meneriakkan "NKRI harga mati", dengan harapan mendapat tempat yang layak dalam negara ini. Tapi sebelum terlalu jauh, lihat dan pelajari pengalaman Timor Leste. Jangan sampai kita setia tanpa dihargai, berjuang tanpa dilihat, dan akhirnya menyesal ketika semuanya sudah terlambat.

Negara ini sering kali membanggakan diri sebagai penguasa pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Tetapi ironisnya, mereka tidak sanggup mensejahterakan daerah-daerah itu—terutama Papua. Kekayaan alam terus dikuras, tetapi rakyat Papua masih hidup dalam kemiskinan dan ketertinggalan. Ini bukan hanya ironi, tapi juga bentuk pengabaian yang terus dibiarkan.

Lalu untuk apa terus memaksakan Papua dalam NKRI, jika tidak ada tanggung jawab yang seimbang? Daripada menjadi bagian dari negara yang besar tetapi tidak peduli, alangkah lebih baik jika Papua diberi kesempatan untuk mengelola dirinya sendiri—dengan caranya sendiri, dengan sumber dayanya sendiri, dan untuk kesejahteraan rakyatnya sendiri.

Karena yang terpenting bukan seberapa luas wilayah sebuah negara, tetapi seberapa besar kepeduliannya terhadap rakyat di dalamnya.

berat


















20/06/2025

Pernyataan sikap masyarakat gunung wilayah adat lapago & mepago tentang tentang Rasis me yang di ujarkan oleh walikota Jayapura
Yang sempat viral di media sosial belakangan ini

berat

Kami, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura, memandang perlu untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Bapak W...
18/06/2025

Kami, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura, memandang perlu untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Bapak Walikota Jayapura yang menyebut bahwa demonstrasi yang terjadi selama ini dilakukan oleh “orang gunung”. Pernyataan tersebut kami nilai mengandung dikotomi sosial yang tidak bijak dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta melukai perasaan sebagian masyarakat.

1. Menjaga Kesatuan dan Persatuan
Sebagai pejabat publik, setiap kata dan pernyataan yang disampaikan di ruang publik hendaknya mencerminkan semangat persatuan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap seluruh warga Kota Jayapura tanpa membedakan asal-usul, suku, atau latar belakang sosial. Kota Jayapura adalah rumah bersama bagi semua, baik warga pesisir, lembah, maupun pegunungan.

2. Hak Konstitusional untuk Menyampaikan Pendapat
Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak menyuarakan aspirasinya selama dilakukan secara damai dan sesuai aturan hukum.

3. Harapan kepada Walikota
Kami berharap Bapak Walikota Jayapura dapat menyampaikan pernyataan-pernyataan ke depan dengan lebih elegan, bijak, dan berorientasi pada upaya merajut persaudaraan, bukan menimbulkan sekat-sekat sosial yang justru dapat memperkeruh suasana kebatinan masyarakat Kota Jayapura.

4. Komitmen DPR Kota Jayapura
DPR Kota Jayapura berkomitmen untuk terus mengawal semangat persatuan dan keadilan sosial di Kota Jayapura, serta membuka ruang dialog bagi seluruh komponen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara bermartabat.

Kita semua mengharapkan Kota Jayapura aman dan damai.

Max Karubaba, S.E
Wakil Ketua DPR Kota Jayapura.

Ngeri memang. Tahun 2024 saja sudah begitu, isi penduduk kota Jayapura apalagi sekarang dan ke depan. Baru-baru ini mula...
18/06/2025

Ngeri memang. Tahun 2024 saja sudah begitu, isi penduduk kota Jayapura apalagi sekarang dan ke depan. Baru-baru ini mulai muncul istilah "orang gunung" dan "orang pantai" — istilah yang sengaja diciptakan untuk mengadu domba sesama orang Papua, agar kita saling curiga, saling menjatuhkan, bahkan saling memusuhi.

Jangan terlalu serius menanggapi kata-kata dari pejabat seperti wali kota jayapura yang hanya jadi boneka Jakarta. Ingat, negara ini tidak pernah ingin orang Papua bersatu. Karena ketika orang Papua bersatu, itu menjadi ancaman bagi kepentingan pusat. Maka mereka ciptakan berbagai strategi pemecah belah, termasuk dengan membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB), yang sejatinya hanya untuk memudahkan mereka menguasai dan menguras kekayaan alam Papua.

Contohnya jelas:

Papua Selatan, hutan dibabat atas nama kepentingan nasional.

Raja Ampat, mulai disentuh kepentingan tambang.di provinsi
Papua Barat Daya

Papua Tengah, Blok Wabu mulai diincar.

Dan masih banyak lagi. Dulu, saat orang Papua masih kompak bersuara, kita punya kekuatan. Tapi kini, suara kita dipecah-pecah. Yang melawan hanya provinsi atau kabupaten yang sedang terdampak, sementara yang lain diam.

Mari kita renungkan kembali: bagaimana kehidupan orang Papua hari ini dibandingkan dulu? Jangan lihat Papua hanya dari kota-kota besar seperti Jayapura atau Timika. Gunakan kacamata yang melihat secara menyeluruh—lihat realitas di pedalaman, di pesisir, di gunung, di lembah.

Saat ini, rakyat Papua semakin terpinggirkan. Maka mari kita bersatu lagi. Jangan biarkan mereka terus mengadu kita. Jangan biarkan kita dipecah oleh istilah, oleh jabatan, oleh provinsi. Karena sejatinya, kita satu: Orang Papua.





DOA UMAT DI BAWAH BAYANG KOLONITuhan,kami bersujud di bawah langit kelabu,di atas tanah yang gemetar oleh mesin dan senj...
18/06/2025

DOA UMAT DI BAWAH BAYANG KOLONI

Tuhan,
kami bersujud di bawah langit kelabu,
di atas tanah yang gemetar oleh mesin dan senjata,
di tanah air yang tak lagi menjadi milik kami
tetapi telah dijual,
seperti barang dagangan
di meja-meja investor dan jenderal.

Kami bukan rakyat malas,
kami adalah petani yang kehilangan tanah,
nelayan yang kehilangan laut,
anak-anak yang kehilangan sekolah,
karena semuanya telah dijadikan angka
dalam laporan ekspor dan saham.

Tuhan,
kami tidak membenci uang,
tapi kami tahu uang itu bukan Tuhan.
Ia bisa membangun rumah,
tapi juga bisa menghancurkan kampung kami.
Ia bisa membeli obat,
tapi juga membeli peluru yang mengoyak tubuh kami.

Ketika kebenaran ditukar dengan uang,
hukum pun menjadi alat untuk menindas,
dan keadilan hanya tinggal kata dalam undang-undang
yang tak pernah menyebut nama kami.

Ya Tuhan yang Maha Tahu,
dengarlah jeritan umat-Mu di tanah Papua.
Kami lapar, bukan hanya akan roti,
tetapi akan keadilan dan pengakuan.

Kami haus, bukan hanya akan air,
tetapi akan hak untuk hidup sebagai manusia,
bukan budak yang diukur dengan nilai jual emas dan tembaga.

Berikanlah kami kekuatan,
bukan untuk membalas dendam,
tetapi untuk terus berdiri
di tengah reruntuhan pohon dan rumah,
di tengah luka yang disembunyikan dunia.

Tuhan,
jika negara kami tuli,
bukakan telinga dunia.

Jika penguasa kami buta,
nyalakan mata rakyat.

Karena kami tidak akan tunduk selamanya.
Kami akan terus mendoakan,
dan jika perlu,
kami akan menjadi doa itu sendiri.

Eko-vinsent🔥
Perpustakaan Anak Jalanan 🕯️

Benar
18/06/2025

Benar

17/06/2025

Siaran Pers
Nomor : 008/SP-LBH.P/VI/2025

LBH PAPUA KRITIK KERAS PERNYATAAN WALI KOTA JAYAPURA YANG ANTI DEMOKRASI DAN DISKRIMINATIF TERHADAP ORANG GUNUNG DI JAYAPURA

“Ombusmen Republik Indonesia Perwakilan Papua mengirimkan Surat Teguran Kepada Walikota Jayapura sebagai bentuk penegakan hukum atas pelanggaran AUPB”


Pada prinsipnya Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai Pasal 1 ayat (3), Undang Undang Dasar 1945. Atas dasar itu, semua tindakan dan pernyataan seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang latar belakang dan jabatannya wajib tunduk terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan penghormatan, permajuan, penegakan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Negara Melalui Pemerintah sesuai perintah Pasal 28i ayat (4), Undang Undang Dasar 1945.

Atas dasar itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua mengecam keras pernyataan Wali Kota Jayapura yang mengancam akan “mengembalikan” masyarakat pegunungan ke kampung halaman mereka jika kembali melakukan aksi demonstrasi di Kota Jayapura. Pada prinsipnya pernyataan tersebut dinilai LBH Papua sebagai bentuk diskriminasi, rasisme, dan ancaman serius terhadap hak-hak warga negara. Intinya pernyataan tersebut secara langsung bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk diketahui bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif" sebagaimana diatur pada Pasal 28i ayat (2), Undang Undang Dasar 1945. Ancaman tersebut, menurut LBH Papua, menunjukkan ketidakpahaman mendalam terhadap hak konstitusional warga negara untuk berekspresi dan berdemonstrasi secara damai.

Kota Jayapura adalah bagian integral dari Provinsi Papua, dan semua warganya memiliki hak yang sama untuk mengakses dan berpartisipasi dalam kehidupan publik, termasuk melakukan demonstrasi sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

LBH Papua menilai pernyataan Wali Kota Jayapura tersebut sebagai bentuk penghasutan dan provokasi yang dapat memicu konflik horisontal dan kekerasan. Pernyataan tersebut juga menunjukkan sikap arogan dan otoriter yang tidak mencerminkan kepemimpinan yang demokratis dan bertanggung jawab. Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia. Selain itu UU Nomor 28 Tahun 1999 Tetang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korusi, kolusi dan nepotisme yang berkaitan dengan konsep konsep pemerintahan yang baik.

Dengan berpatokan pada fakta pelanggaran Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta Asas Perlindungan HAM atas pernyataan Walikota Jayapura jelas-jelas masuk dalam kategiru Tindakan Mal Atministrasi sehingga sudah sewajibnya Ombusmen Republik Indonesia Perwakilan Papua mengirimkan Surat Teguran Kepada Walikota Jayapura sebagai bentuk penegakan hukum atas pelanggaran AUPB diatas.

Berdasarkan uraian diatas Lembaga Bantuan Hukum Papua sebagai Lembaga Advkasi Hak Asasi Manusia mendesak Wali Kota Jayapura untuk :

1. Segera cabut pernyataannya yang dianggap provokatif dan diskriminatif yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Segera minta maaf secara terbuka kepada masyarakat pegunungan yang merasa tersinggung oleh pernyataannya.

3. Wajib Menjamin perlindungan hukum bagi warga negara yang melakukan demonstrasi secara damai sesuai perintah Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4. Segera membuka ruang dialog yang konstruktif untuk menyelesaikan permasalahan diskriminasi yang profokatif.

Demikian siaran pers ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jayapura, 17 Juni 2025

Hormat kami
Lembaga Bantuan Hukum Papua

Festus Ngoranmele, S.H
(Direktur)

berat

Saya secara pribadi Anak Tabi. Nama : irwan awiLahir : Jayapura nafri 1990Saya hanya seorang pendamping distrik di K...
17/06/2025

Saya secara pribadi Anak Tabi.
Nama : irwan awi
Lahir : Jayapura nafri 1990
Saya hanya seorang pendamping distrik di Kabupaten Wamena.

Saya di Wamena usianya Baru 3 tahun.
Setelah melihat pernyataan yang dikeluarkan oleh Kaka Walikota Jayapura atau Selaku Ondo.

Pernyataan ini sangat mencoreng nama baik kami orang Papua,
Jujur saya hidup di Wamena saya tidak pernah diusir oleh orang asli Wamena apalagi rasis terhadap kesukuan saya, saya malah dihargai dan diangkat sebagai anak dari mereka sendiri dan memberi makan yang sama seperti sanak saudara mereka sendiri di dalam rumahnya,
Saya juga berdarah biru dari salah seorang cucu dari Ondo sangat menyesal dengan pernyataan Seorang walikota atau seorang Ondo yang merusak tatanan kehidupan orang Papua yang adalah hitam kulit keriting rambut satu cinta untuk Papua,
Hal yang sama pernah terjadi di tahun 2016 silam oleh seorang mantan B**g Tommy Mano.
Kepada seluruh masyarakat pegunungan yang ada di Papua,
Kami anak kami sangat memohon maaf kepada semua keluarga besar pegunungan yang ada di Jayapura Papua dengan hal yang meresahkan hati dan melukai hati saudara-saudari dengan ucapan rasis yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin yang setidaknya tidak boleh mengeluarkan segmen seperti demikian.

Papua adalah rumah kita bersama untuk setiap anak negeri Papua dari Sorong sampai samarai berhidup dan saling menghimpun antara satu dan lain yang lain karena perbedaan itu indah.

Berharap abang-abang selanjutnya tidak seperti B**g abisai Rollo dan Tommy mano.

Kiranya mereka sadar akan perbuatan mereka.
Saya secara pribadi keluarga dekat dari bapak benur Tomi mano namun hari ini juga saya nyatakan sikap untuk mengundurkan diri dari tim relawan dan memberi dukungan kepada bapak MDF.

Rasis adalah musuh kita bersama.

*Oleh : Viktor Yeimo*Abisai Rolo mewakili mulut penjajah. Dia cermin dari mental penjajah dalam kulit terjajah. Mereka b...
17/06/2025

*Oleh : Viktor Yeimo*

Abisai Rolo mewakili mulut penjajah. Dia cermin dari mental penjajah dalam kulit terjajah. Mereka bangun dikotomis secara artifisial; yg pantai itu loyal dan taat dan yang "gunung" pemberontak. Taktik penjajah ini disebut Frantz Fanon sbg "the loyal native" dan "the subversive native" utk memecah persatuan bangsa terjajah. Seperti Belgia bikin perbedaan etnis Tutsi dan Hutu yg menyulut genosida 1994 di Afrika.

Jadi kalau ada yg masih pakai dikotomi gunung pantai, maka kolonialisme telah menyusup ke dlm sistem nilai dan persepsinya. Jika dia merasa lebih ‘beradab’ karena lebih dekat dg pusat kekuasaan, itu bukan kebanggaan, tapi delusi atau racun kolonial yg membuatnya merasa superior atas saudara sebangsanya sendiri. .

Jadi para elit kolabolator ini gunakan logika penjajah yg TIDAK melihat bangsanya sbg satu tubuh, tapi sebagai pecahan yg bisa ditimbang, dinilai, dan ditolak berdasarkan stereotip buatan kolonial. Membagi Papua berdasarkan asal-usul geografis adalah strategi klasik kolonialisme untuk mencegah persatuan revolusioner.

Otak mrk dibentuk agar Kota Jayapura diproduksi ulang sbg ruang kolonial, di mana kehadiran orang gunung dianggap “mengganggu ketertiban” atau “mengancam stabilitas”. Belajar dr apartheid Afrika Selatan, kepala suku di Bantustan mengusir sesama bangsanya karena dianggap “mengganggu stabilitas. Jd penjajah selalu mencari pemimpin lokal yg bisa dipakai utk mengamankan kekuasaan. Mereka diberi gelar, panggung, dan uang asal bisa menertibkan rakyat yang melawan. Abisai sedang bermain dalam pola yang sama.

Tidak ada ko orang gunung ko orang Pante kita satu papua
17/06/2025

Tidak ada ko orang gunung ko orang Pante kita satu papua

Sekarang orang Papua tidak mudah lagi dibodohi. Dulu, Jokowi dianggap sebagai sosok yang membawa harapan, tetapi ternyat...
17/06/2025

Sekarang orang Papua tidak mudah lagi dibodohi. Dulu, Jokowi dianggap sebagai sosok yang membawa harapan, tetapi ternyata hanya serigala berbulu domba. Di masa pemerintahannya, begitu banyak orang Papua menjadi korban akibat masifnya pengiriman militer ke tanah Papua. Sumber daya alam kami terus dikuras habis, sementara izin diberikan dengan mudah kepada perusahaan-perusahaan asing tanpa mempertimbangkan hak dan masa depan rakyat asli Papua.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang sering dibanggakan sebenarnya hanyalah kedok. Di balik itu semua, akses tersebut lebih difokuskan untuk memperlancar eksploitasi kekayaan alam Papua, bukan demi kesejahteraan rakyatnya.

Kami juga muak dengan para penjilat yang mengatasnamakan Papua demi kepentingan kekuasaan. Salah satunya adalah Bahlil, Menteri Investasi, yang sering mengklaim diri sebagai orang Papua, padahal perilakunya justru mencederai kepentingan rakyat Papua sendiri. Jangan ajari kami tentang "sadar diri" atau "tau diri" — justru Anda yang perlu berkaca dan menyadari siapa sebenarnya yang mengkhianati tanah kelahirannya.

berat

Address

Jalan Yosudarao
Port Moresby
99512

Telephone

+6288213481912

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Karya Kreatif posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Karya Kreatif:

Shortcuts

Share

Category