Andra jaya bird

Jokowi memastikan akan menunjukkan ijazah asli di konferensi kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret  Roy Suryo  dan d...
06/20/2026

Jokowi memastikan akan menunjukkan ijazah asli di konferensi kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret Roy Suryo dan dokter Tifa.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menanggapi penangkapan Roy dan dr Tifa oleh penyidik ​​Polda Metro Jaya, Jumat (19/6/2026) pagi.

Jokowi menekankan untuk menghormati proses hukum hingga kasus-kasus tersebut bergulir ke meja hijau untuk ajang pembuktian.. πŸ˜„




Kalo ketemu dijalan sebaiknya di apakah bapak satu iniπŸ˜‡πŸ˜‡Kasih es krim atau es cendol πŸ˜ŽπŸ˜‚πŸ€ 
06/19/2026

Kalo ketemu dijalan sebaiknya di apakah bapak satu iniπŸ˜‡πŸ˜‡
Kasih es krim atau es cendol πŸ˜ŽπŸ˜‚πŸ€ 




Haruskah kita sopan memberikan kritik dalam kondisi seperti ini?. Pemerintah dan DPR yang salah dalam mengelola keuangan...
06/19/2026

Haruskah kita sopan memberikan kritik dalam kondisi seperti ini?. Pemerintah dan DPR yang salah dalam mengelola keuangan negara tapi kesalahan itu ditimpakan pada kita dalam bentuk kenaikan pajak gila-gilaan.

Pejabat dan anggota DPR mungkin sopan dalam berbicara tapi mereka itu brutal dalam MERAMPOK.




Hukum sudah tidak berkeadilan πŸ€—πŸ˜‚
06/19/2026

Hukum sudah tidak berkeadilan πŸ€—πŸ˜‚




Tegas dan bijaksana saat kampanye πŸ˜‡πŸ˜‡
06/18/2026

Tegas dan bijaksana saat kampanye πŸ˜‡πŸ˜‡




Kapolri Listyo Sigit batal pensiun tahun depan atau tahun 2027 saat ia berusia 58 tahun sesuai UU Polri lama, hal ini ka...
06/18/2026

Kapolri Listyo Sigit batal pensiun tahun depan atau tahun 2027 saat ia berusia 58 tahun sesuai UU Polri lama, hal ini karena berdasarkan UU Polri baru serta pasal peralihan maka usia pensiun terbaru Listyo adalah 59 tahun, namun usia pensiun itu dapat diperpanjang oleh presiden😎😎



(Berita selengkapnya cek IG Stories Kompas.com)Polri mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 66,1 triliun untuk anggaran...
06/18/2026

(Berita selengkapnya cek IG Stories Kompas.com)

Polri mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 66,1 triliun untuk anggaran 2027 untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, pengadaan kendaraan listrik pelayanan masyarakat, hingga persiapan pengamanan Pemilu 2029.

β€œPagu indikatif Polri tahun anggaran 2027 telah ditetapkan sebesar Rp 118 triliun. Jika dibandingkan usulan kebutuhan ideal Polri tahun anggaran 2027 sebesar Rp 178 triliun rupiah, baru terpenuhi 66,4 persen,” ujar Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Dedi mengatakan, setelah dilakukan penyesuaian terhadap kenaikan harga BBM dan kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, kebutuhan ideal anggaran Polri meningkat menjadi Rp 184 triliun.

Menurut Dedi, tambahan anggaran tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 4,5 triliun, belanja barang Rp 20,9 triliun, dan belanja modal Rp 40,6 triliun.

β€œYang diprioritaskan untuk pembiayaan BMP dan listrik tahun anggaran 2026, penambahan alokasi anggaran dukops Bhabinkamtibmas, pengadaan perlengkapan dalam rangka persiapan pengamanan Pemilu tahun 2029, Penambahan alokasi anggaran lidik sidik tindak pidana,” ucapnya.

Penulis: Tria Sutrisna
Editor: Ardito Ramadhan

~J

Nah kayak gini kan enak Mas Bahlil Ganteng…. πŸ˜‚πŸ˜‚  γ‚š
06/17/2026

Nah kayak gini kan enak Mas Bahlil Ganteng…. πŸ˜‚πŸ˜‚

γ‚š













Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menduga adanya dalang atau elit politik di balik serangkaian demonstrasi kerap...
06/16/2026

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menduga adanya dalang atau elit politik di balik serangkaian demonstrasi kerap memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat.

Di media sosial, netizen terbelah antara kelompok yang mendukung langkah pemerintah dan pihak yang meragukan narasi tersebut, terutama saat menanggapi krisis seperti demonstrasi ricuh di depan gedung DPR.

Pandangan Pemerintah: Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa sebagian aksi unjuk rasa ditunggangi oleh oknum yang menyebarkan pesimisme dan didanai oleh pihak yang menginginkan Indonesia terus gaduh atau tidak stabil.

Tanggapan Kalangan Kritis: Kelompok masyarakat sipil dan lembaga seperti Amnesti Internasional menilai tudingan tersebut tidak berdasar fakta yang kuat dan berpotensi mendelegitimasi hak masyarakat untuk berekspresi.

Netizen : narasi basi rezim saat ini, harusnya mereka berkaca pada bobroknya pemerintahan ini.

NEGARA RAMPOK BALIK KORUPTOR! Eddy Tansil Kabur 30 Tahun, Kejagung Sukses Peras Aset Rp 51,6 Miliar, Menkeu Sampai Kaget...
06/16/2026

NEGARA RAMPOK BALIK KORUPTOR! Eddy Tansil Kabur 30 Tahun, Kejagung Sukses Peras Aset Rp 51,6 Miliar, Menkeu Sampai Kaget!

Boleh saja badannya kabur ke luar negeri sampai puluhan tahun, tapi kalau urusan harta haram, jangan harap bisa tenang! Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dibuat melongo dan geleng-geleng kepala setelah Kejaksaan Agung (Kejegung) RI secara mengejutkan berhasil menyita aset senilai Rp 51,6 miliar dari tangan terpidana kasus korupsi legendaris era Orde Baru, Eddy Tansil.

Uang puluhan miliar tersebut merupakan bagian dari total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 1,029 triliun yang resmi diserahkan oleh Kejagung ke Kemenkeu hari ini, Senin (15/6/2026). Ini membuktikan bahwa negara tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah mengampuni siapa pun yang sudah merampok uang rakyat!

Pesan Menohok Menkeu: "Sampai Kapan Pun Akan Kita Kejar!"
Menkeu Purbaya memberikan pujian setinggi langit atas komitmen gila Kejagung dalam memburu sisa-sisa harta Eddy Tansil yang kabur dari LP Cipinang sejak 1996 silam. Sentilan keras pun langsung ia layangkan untuk para koruptor masa kini.

"Kasus Eddy Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masa lalu tanpa penyelesaian. Jadi siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar! Waktu boleh berjalan, tapi hak negara tidak boleh hilang," tegas Menkeu Purbaya berapi-api.

Penegakan Hukum Bukan Cuma Penjara, Miskiniskan Pelaku!
Lebih lanjut, Kemenkeu berjanji akan mengelola setiap rupiah yang kembali ini secara transparan. Menariknya, merespons curhatan Jaksa Agung ST Burhanuddin soal minimnya biaya operasional, Menkeu memastikan sebagian dari uang hasil rampasan ini akan dikembalikan ke Kejagung untuk anggaran pemeliharaan dan pengamanan aset sitaan ke depan.

Langkah ini mempertegas bahwa paradigma penegakan hukum di Indonesia sudah berubah: bukan cuma sekadar menghukum badan pelakunya, tetapi fokus memiskinkan dan merampas balik setiap aset demi memulihkan kerugian negara!

Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah agresif memiskinkan keluarga dan memburu aset koruptor sampai ke liang lahat ini sudah efektif bikin jera?

Yuk, suarakan pendapat pedas Anda di kolom komentar!

Address

Red Hook, NY

Telephone

+6282371096290

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Andra jaya bird posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share