
08/13/2025
1. Dasar Kemarahan Warga & Tuntutan Mundur
PHK tenaga honorer RSUD Pati
Sekitar 220 honorer RSUD RAA Soewondo Pati di-PHK tanpa pesangon atau solusi. Salah satu korban, Ruha, telah bekerja 20 tahun namun diberhentikan efektif per 1 Juli 2025. Ini memicu kemarahan dan tuntutan agar Sudewo mundur atau memulihkan pekerjaan mereka
detikcom
.
Kenaikan PBB-P2 hingga 250%
Pemerintah Kabupaten Pati sempat menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan & Perkotaan (PBB-P2) sebesar ±250%, yang memicu kegaduhan karena tagihannya tiba-tiba membengkak. Contohnya, tagihan yang sebelumnya Rp 179 ribu melonjak menjadi Rp 1,3 juta—kemudian diperbaiki menjadi sekitar Rp 600 ribu
detikcom
. Kebijakan ini kemudian dibatalkan oleh Sudewo, yang juga meminta maaf atas pernyataan kontroversialnya yang terkesan menantang demonstran (“5 ribu, bahkan 50 ribu massa silakan…”), yang memicu reaksi publik keras
detikcom
.
Kebijakan “regrouping” dan lima hari sekolah
Kebijakan penggabungan sekolah (regrouping) dan pemberlakuan lima hari pembelajaran dipandang membawa dampak negatif, terutama bagi guru honorer yang kehilangan kesempatan mengajar. Hal ini memperparah ketidakpuasan warga terhadap kepemimpinan Sudewo
detikcom
.
Skala aksi: ratusan ribu massa
Aksi unjuk rasa besar digelar oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, dengan perkiraan massa mencapai 100 ribu orang
Kompas.tv
detikcom
.
2. Respon Bupati Sudewo
Pembatalan dan permintaan maaf
Setelah kebijakan kenaikan PBB mendapat sorotan keras, Sudewo memutuskan untuk membatalkannya dan menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan kontroversial yang ia buat
detikcom
.
Sikap menantang massa
Dalam konferensi pers sebelumnya, ia menyatakan ia tidak gentar terhadap aksi massa, bahkan jika jumlah demonstran mencapai puluhan ribu. Ia menyebut keputusan kebijakan tersebut dibuat untuk "kepentingan pembangunan dan rakyat Pati"
detikcom
.
Ahli hukum: apakah bisa diberhentikan?
Dalam liputan Kompas.TV, seorang ahli hukum tata negara, Feri Amsari, menyatakan bahwa kepala daerah bisa diberhentikan jika terbukti melanggar sumpah jabatan. Kebijakan yang dianggap sewenang-wenang dan mengabaikan aspirasi publik bisa saja jadi dasar hukum untuk pelengseran
Kompas.tv
. semua orang Sorotan