20/10/2025
Sebuah "blunder" retorika yang sangat mengerikan kini menyeret nama Muhammad Ainul Yakin, Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI Jakarta, ke pusaran kontroversi nasional.
Dalam orasinya yang berapi-api saat aksi protes terhadap Trans7, ia melontarkan ancaman fisik yang brutal.
"Jangan sampai kaderยฒ Banser menggorok leher kalian!".
Namun yang membuat kasus ini semakin meledak adalah terungkapnya fakta bahwa sang orator ternyata bukanlah sekedar aktivis ormas biasa.
Setelah video orasinya viral dan memicu kecaman luas, jagat maya dengan cepat membongkar "kartu nama" Muhammad Ainul Yakin yang ternyata sangat mentereng dan penuh ironi.
- Komisaris BUMN DKI : namanya secara resmi tercantum di situs web PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sebagai salah satu Komisaris.
Sebuah posisi pejabat publik di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seharusnya menjaga etika dan ucapan.
- Diduga Staf Ahli Kementerian Agama : beredar p**a dugaan kuat bahwa ia juga rangkap jabatan sebagai salah satu Staf Ahli di Kementerian Agama (Kemenag).
- Kader Partai Politik : tak hanya itu, ia juga dikenal sebagai kader Partai Golkar dan sempat maju dalam kontestasi Pileg 2024.
Rentetan jabatan inilah yang membuat ancaman "gorok leher" tersebut menjadi semakin problematik dan menuai kritik tajam.
"Sayang sekali salah satu pejabat publik melakukan ancaman pembunuhan didepan publik seperti ini", cuit akun di platform X, menyuarakan sentimen banyak orang.
Ancaman mengerikan itu sendiri dilontarkan Ainul sebagai bentuk kemarahan atas tayangan "Xpose Uncensored" Trans7 yang dinilai telah menghina kiai dan pesantren Nahdlatul Ulama (NU).
la menegaskan bahwa Ansor dan Banser adalah garda terdepan dalam membela kehormatan para ulama.
Namun cara pembelaan yang ia pilih justru kini berbalik menyerangnya.
Kasus ini menjadi sorotan tajam, mempertanyakan kelayakan seorang pejabat publik yang dengan mudahnya melontarkan ancaman kekerasan fisik di ruang terbuka.
Publik pun menanti, sanksi apa yang akan diberikan, baik dari internal organisasinya, partai politiknya, maupun dari institusi pemerintah tempat ia bernaung.
